Penulis: Juanmartin, M. Kes.
Muslimah News, OPINI — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan LPDP meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-21, yakni dana abadi perguruan tinggi.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pemadanan (matching) terhadap peningkatan dana abadi berupa dana pokok maupun investasi yang berhasil digalang.
Alokasi pendanaan untuk peningkatan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) menuju perguruan tinggi kelas dunia terbagi dalam tiga periode alokasi pendanaan program.
Program Dana Abadi Perguruan Tinggi ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen. Setiap PTNBH harus memperbesar sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal.
Menurut Nadiem, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia berkesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendanaan di pendidikan tinggi karena inovasi hanya dapat tercipta dengan kolaborasi.
Mengapa PTNBH?
Sebelum mengurai lebih jauh mengenai keberadaan dana abadi pendidikan, penting bagi kita memahami, mengapa dana abadi tersebut saat ini hanya ditujukan bagi PTNBH? Kebijakan ini bukan tanpa sebab. PTNBH adalah perguruan tinggi berstatus badan hukum yang memiliki kemandirian dalam mengelola rumah tangganya sesuai tujuan kampus. Sebab orientasi perguruan saat ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat terserap dunia kerja, PTNBH berwenang untuk membuka atau menutup program studi yang mereka anggap tidak lagi dibutuhkan.
Demikian juga dalam hal inovasi, kemandirian PTNBH dalam mengelola keuangan berikut sumber-sumbernya, membuat PTNBH memiliki keleluasaan untuk bermitra dengan dunia usaha dalam upaya pengembangan inovasi dan pendistribusiannya ke masyarakat.
Bisnis adalah spirit utamanya karena PTNBH menggaet swasta dalam mengelola kampus. Konsekuensinya, PTNBH minus subsidi, bahkan biaya pendidikan di PTN berstatus badan hukum ini sangat fantastis.
Dengan kemandirian dalam mengelola kampus dan mengembangkan bisnis akademiknya, wajar jika dana abadi tersebut pemerintah salurkan ke PTNBH. Ibaratnya, pemerintah memberi modal dasar untuk dikelola sesuai model pengelolaan dana yang selama ini berjalan.
Kolaborasi dengan pihak swasta dianggap akan mampu membantu dunia pendidikan kita mengejar ketertinggalan pendanaan. Atas dasar ini, ruang diskusi mengenai dana abadi pendidikan dapat kita perlebar: Benarkah adanya dana abadi ini dapat menjamin terwujudnya cita-cita luhur pendidikan tinggi? Ataukah dunia pendidikan kian menjauh dari idealismenya karena terbajak korporasi?
Bisnis Akademik
Menarik jika kita menelaah tulisan Guru Besar Institut Teknologi Bandung Prof. Iwan Pranoto. Ia melihat ada “gajah kapitalisme” dalam ruang akademik. Keberadaannya sudah dianggap wajar semua pihak, baik negara, institusi akademik, sektor swasta, maupun masyarakat.
Meski demikian, sebagian orang masih malu mengakui keberadaannya, apalagi membahasnya. Ini karena kapitalisme masih dianggap bertentangan dengan norma lembaga pendidikan yang nirlaba (nonprofit).
“Elephant in the room,” demikian ungkapan berbahasa Inggris untuk menggambarkan adanya isu besar dan sudah gamblang terlihat, tetapi orang enggan membicarakannya. Di ruangan pendidikan tinggi hari ini, salah satu gajahnya bernama kapitalisme akademik.
Argumennya, makin menguatnya ekonomi global berbasis pengetahuan dan kian menyusutnya anggaran untuk pendidikan tinggi publik dari pemerintah, maka institusi pendidikan tinggi perlu merangkul kapitalisme akademik dalam operasionalisasinya. (Kompas).
Pengelolaan pendidikan yang kapitalistik membuat dunia akademik tidak lepas dari unsur bisnis. Agar terkesan ilmiah, pengurusan pendidikan berbasis pasar ini disebut sebagai transformasi pendidikan yang modern dan inovatif.
Konsep triple helix yang menghubungkan unsur pemerintah, akademik, dan bisnis tidak lebih dari skema pengelolaan pendidikan berorientasi pasar. Konsep ini pula yang menjadi fondasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Melalui konsep ini, peran negara beralih kepada para pemodal. Alhasil, nyaris seluruh aktivitas akademik–utamanya riset dan inovasi–dikendalikan para pemilik modal. Sementara itu, negara sekadar regulator yang menjembatani intelektual sebagai konseptor dan dunia industri sebagai eksekutor. Produk pemikiran dan inovasi para intelektual tunduk di bawah pasar dan dunia industri.
Kondisi ini kian menjauhkan perguruan tinggi dari masyarakat. Pendidikan menjadi barang mewah. Pada saat yang sama, ketertarikan generasi terhadap ilmu kian terkikis. Cita-cita keilmuan pun kian tergerus kapitalisme.
Membatasi Dana Pendidikan
Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa dana abadi pendidikan ini adalah kamuflase dari pengelolaan pendidikan yang kapitalistik. Kapitalistik karena pengelolaan lanjutannya akan didasarkan atas kerja sama dengan pihak swasta. Di sisi lain, negara berlepas tangan dan mencukupkan perannya dengan menyerahkan dana abadi dan pengembangannya kepada PTNBH.
Penyerahan dana abadi ibarat upaya pamungkas dan revolusioner negara dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya akan pendidikan. Padahal, sumber-sumber kekayaan negara terhampar luas di depan mata. Sayangnya, seluruh kekayaan negara berupa sumber daya alam itu kini terpasung di bawah kendali korporasi. Inilah bukti ketidakmampuan negara dalam mengurusi kebutuhan rakyat.
Sistem kapitalisme yang saat ini berjalan membuat negara mengalihkan seluruh tanggung jawabnya ke pemilik modal. Penyerahan tanggung jawab ini membuat akses masyarakat terhadap pendidikan menurun drastis. Lantas, bagaimana sistem pendanaan pendidikan dalam Islam?
Perspektif Islam
Pendidikan adalah investasi masa depan. Wajar jika setiap peradaban memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Islam pun menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar rakyat. Untuk itu, negara berupaya maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan serta membangun infrastruktur pendukungnya.
Seluruh pembiayaan dalam menyelenggarakan pendidikan berasal dari baitulmal, yakni dari pos fai, kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah atau kepemilikan umum. Jika sumber pembiayaan dari baitulmal tidak mampu menutupi kebutuhan terhadap biaya pendidikan, negara akan memotivasi kaum muslim untuk memberikan sumbangan.
Akan tetapi, jika sumbangan kaum muslim belum mencukupi, kewajiban pembiayaan untuk pos pendidikan beralih kepada seluruh kaum muslim. Ini karena Allah Swt. telah mewajibkan kaum muslim untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran wajib—seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan—ketika baitulmal tidak sanggup mencukupinya.
Selain itu, jika pos-pos tersebut tidak dibiayai, kaum muslim dapat tertimpa kemudaratan. Dalam kondisi seperti ini, Allah Swt. memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak (dharibah) dari kaum muslim. Hanya saja, penarikan pajak hanya berlaku untuk kalangan tertentu (aghniyah).
Dengan upaya ini, negara dapat menyelenggarakan pendidikan dan memastikan bahwa kebutuhan rakyat terhadap pendidikan dapat terpenuhi tanpa ada pengalihan tanggung jawab ke pihak lain, apalagi korporasi.
Dengan konsep ini pula, negara akan membebaskan rakyat dalam mengakses pendidikan yang layak, bukan malah tersandera dalam konsep kampus merdeka yang merupakan kamuflase dari pengelolaan pendidikan yang kapitalistik. [MNews/Has]
