Pembatasan BBM, Bagaimana Pandangan Islam?

Pembatasan BBM, Bagaimana Pandangan Islam?

Penulis: Abu Nadzifah (Peneliti Sistem Energi)

Muslimah News, FOKUS — Setelah melewati kesimpangsiuran, Pertamina akhirnya menetapkan bahwa per 1 Juli 2022, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat harus melalui aplikasi MyPertamina. Pembelian Pertalite ini pun hanya berlaku untuk mobil-mobil menengah ke bawah, tidak bisa untuk mobil-mobil mewah. Demikian pula, sepeda motor dengan kubikasi mesin di atas 250 cc akan dilarang menggunakan Pertalite.

Alasan klasik pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite ini adalah agar subsidi tepat sasaran. Mengingat, harga jual Pertalite saat ini (Rp7.650/liter) masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Dengan kata lain, negara masih menyubsidi Pertalite. Dalihnya, dengan pembatasan pembelian BBM ini, subsidi akan lebih tepat sasaran. Pertamina mengeklaim, 60% subsidi BBM justru dinikmati orang kaya, oleh karenanya harus dibatasi.

Pembelian melalui MyPertamina akan diujicobakan selama dua minggu pertama Juli, sedangkan wacana pelarangan sebagian jenis mobil dan sepeda motor dari pembelian Pertalite masih digodok dan belum disahkan.

Walau demikian, tampak bahwa pembatasan ini cepat atau lambat akan diberlakukan juga, entah dalam bentuk yang diwacanakan sekarang atau bentuk lainnya.

Pembatasan Pembelian

Dalih klasik pemerintah untuk membatasi pembelian Pertalite ini pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengurangi subsidi BBM dengan membatasi pembelian menggunakan aplikasi digital.

Menjadi rahasia umum bahwa user experience aplikasi buatan instansi pelat merah tidak begitu baik. Bahkan, MyPertamina menetapkan biaya platform untuk transaksi menggunakan aplikasi tersebut.

Secara teknis, hal ini akan meningkatkan kesulitan dalam transaksi pembelian BBM Pertalite. Secara psikologis, kesulitan ini dapat perlahan-lahan membuat masyarakat enggan direpotkan dengan performa sistem yang buruk dan akhirnya beralih pada BBM nonsubsidi, yakni Pertamax.

Dengan kata lain, pembatasan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina sebenarnya hanyalah uslub. Tujuan akhirnya adalah menurunkan konsumsi BBM Pertalite yang kemudian diikuti oleh berkurangnya pasokan. Hingga akhirnya, semua akan beralih pada Pertamax dan Dexlite. Pada titik ini, negara tidak perlu lagi menyubsidi BBM.

Subsidi Beban Negara?

Di satu sisi, anggaran untuk subsidi BBM memang cukup besar. Subsidi BBM dan kompensasi yang harus dibayarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2022 adalah sebesar Rp443,6 triliun atau sekitar 14% dari usulan perubahan belanja APBN TA 2022 sebesar Rp3.106 triliun. Tingginya angka subsidi disebabkan oleh pembelian minyak bumi dan produk olahannya dengan mengacu standar harga pasar dunia, yang mana per awal Juli 2022 harganya menginjak ±USD110 per barrel.

Apakah Indonesia tidak bisa memproduksi minyak bumi sendiri? Sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importir minyak akibat produksi minyak domestik tidak mencukupi kebutuhan. Produksi minyak mentah Indonesia hanya berkisar 600—700 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhannya setara dengan 1,4 juta barel per hari.

Produksi minyak mentah pun tidak semuanya kembali ke Indonesia karena mayoritas kilang dikuasai perusahaan swasta yang memiliki jatah penjualan minyak dari sejumlah yang telah ditambangnya. Dengan kata lain, kebutuhan impor minyak Indonesia lebih dari setengahnya.

Kebutuhan terhadap impor ini akhirnya menjadikan harga BBM distandarkan terhadap harga minyak dunia. Di satu sisi memang cukup memberatkan APBN. Di sisi lain, keluhan dan keengganan pemerintah untuk menanggung subsidi BBM ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap subsidi BBM adalah beban keuangan yang harus dipangkas bahkan dihilangkan. Hal ini selaras dengan filosofi ideologi kapitalisme neoliberal yang memuja ekonomi pasar dan antisubsidi.

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah langkah awal dari penghapusan subsidi oleh negara kapitalis neoliberal. Dengan demikian, pada hakikatnya, pembatasan pembelian Pertalite dengan menggunakan uslub pemakaian aplikasi untuk pembelian merupakan kebijakan yang lahir dari rahim kapitalisme neoliberal.

Bagaimana Islam Mengelola Energi?

Sumber daya energi dan produk turunannya termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkyyah ‘ammah). Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya umat Islam berserikat dalam tiga perkara: air, api, dan padang gembalaan.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

“Api” dalam hadis tersebut merupakan kinayah untuk sumber energi, yaitu sesuatu yang menghasilkan kalor/panas. Dengan demikian, minyak bumi dan produk turunannya, yang menghasilkan panas ketika mengalami reaksi pembakaran kimia, adalah termasuk dalam kriteria milkiyyah ‘ammah dalam hadis di atas.

Kepemilikan umum dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau melalui negara sebagai perwakilan. Dalam konteks sumber daya energi yang proses pengolahannya dari hulu sampai hilir membutuhkan teknologi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang sangat besar, individu masyarakat tidak mungkin mengelolanya sendiri.

Dalam hal ini, negara menjadi wakil masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi. Ini karena negaralah yang dapat menghimpun teknologi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola potensi sumber daya energi. Seluruh hasil pengelolaan sumber daya energi ini akan dikembalikan ke masyarakat selaku pemilik sah sumber daya tersebut.

Ini dari segi kepemilikan. Dari segi pemanfaatan, sumber daya energi harus digunakan dalam bentuk yang tidak menyebabkan bahaya bagi alam semesta, manusia, mau pun kehidupan.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri mau pun orang lain.” (HR Ahmad dan Ibn Majah)

Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang nyata adanya, bukan sekadar potensi bahaya. Terkait dengan sektor energi, bahaya yang dapat ditimbulkan dan sudah nyata terjadi hari ini adalah pemanasan global, perubahan iklim, dan polusi udara. Ketiganya terbukti menyebabkan kerusakan terhadap alam dan membahayakan nyawa manusia. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya energi tidak boleh dengan cara yang menyebabkan bahaya-bahaya seperti ini.

Pembatasan BBM dalam Islam, Adakah?

Jika dalam ideologi kapitalisme neoliberal pembatasan BBM dilakukan sebagai tahap awal penghapusan subsidi, kemudian timbul pertanyaan, apakah dalam sistem Islam ada pemberlakuan pembatasan seperti yang dilakukan oleh Pertamina?

Dalil-dalil tentang milkiyyah ‘ammah bersifat mujmal sehingga tidak ada ketentuan turunan bersifat pasti tentang model pengelolaannya di tengah umat selain bahwa hasilnya wajib dikembalikan pada umat.

Oleh karena itu, pada prinsipnya, pemerintah dalam sistem Islam boleh memberlakukan pembatasan pembelian BBM oleh masyarakat. Namun, bentuk dan filosofinya sama sekali berbeda dengan kapitalisme neoliberal.

Pertama, pembatasan BBM dalam sistem Islam tidak dilandaskan pada semangat menghapuskan subsidi. Ini karena belum tentu pengelolaan BBM dalam Islam akan diberlakukan subsidi atau bahkan membutuhkan subsidi. Pembatasan pembelian BBM, jika diberlakukan, dilandasi pada kewajiban untuk mengelola BBM sesuai ketentuan syarak, mencegah terjadinya tabdzir, dan melindungi sustainabilitas alam semesta beserta sumber daya di dalamnya.

Kedua, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BBM adalah kepemilikan umum sehingga pengelolaannya dilakukan oleh negara sebagai perwakilan umat dengan hasilnya dikembalikan pada umat. Dalam hal ini, negara boleh menjual BBM kepada masyarakat dengan harga nol (gratis), harga margin negatif (subsidi), harga impas, harga margin positif (untung), maupun harga pasar. Jika memilih harga margin positif atau harga pasar, keuntungan yang didapatkan wajib dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk, semisal pelayanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas umum lain seperti transportasi.

Ketiga, dalam negara Islam, tidak ada pembedaan harga BBM subsidi atau nonsubsidi untuk masyarakat umum. Kebijakan negara adalah harga tunggal. Jika ditetapkan adanya subsidi, seluruh jaringan distribusi BBM akan menjual BBM dengan harga subsidi. Demikian pula jika tidak diberlakukan subsidi. Pembedaan hanya berlaku untuk masyarakat terhadap industri, khususnya industri konsumer.

Keempat, negara hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tidak wajib memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Dalam hal ini, negara Islam boleh membuat sistem penjualan BBM yang memberikan harga nol, margin negatif, impas, atau margin positif sebatas kebutuhan dasar masyarakat. Semisal negara menerapkan kebijakan harga margin negatif (subsidi), negara dapat membatasi pembelian BBM dengan harga subsidi sebatas kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pembelian melampaui kuota, akan dikenakan harga lebih tinggi, entah margin positif atau harga pasar.

Kelima, penentuan kuota kebutuhan dasar ini akan dihitung oleh departemen terkait dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan seseorang. Bagaimana cara mengetahuinya? Salah satu opsi bisa dari pangkalan data zakat. Kebutuhan dasar muzaki dan mustahik akan berbeda karena tingkat pendapatannya juga berbeda, dan itu bisa dijadikan acuan penentuan kuota dasar.

Keenam, penerapan sistem pembatasan BBM melalui kuotasi ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi Islam yang menjamin distribusi kekayaan dengan baik sehingga tidak ada yang akan benar-benar kesulitan membeli BBM untuk kebutuhan harian.

Walaupun negara bisa saja menerapkan subsidi pada BBM, dengan penerapan sistem ekonomi Islam dan industri Islam kafah, tidak ada alasan bahwa BBM tidak bisa dibuat terjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa subsidi, bahkan sekalipun dijual dengan harga margin positif.

Khatimah

Pembatasan BBM dapat terjadi dalam ideologi kapitalisme maupun Islam. Bedanya, dalam kapitalisme, pembatasan BBM merupakan langkah awal penghapusan subsidi—yang dianggap beban keuangan negara. Hal ini pasti akan terjadi, cepat atau lambat.

Sementara itu, dalam ideologi Islam, pembatasan BBM boleh dilakukan, tidak wajib dan hanya menjadi salah satu opsi pengelolaan BBM secara syar’i. Namun, mempertimbangkan dampak lingkungan dan sustainabilitas sumber daya energi, pembatasan BBM dalam sistem Islam bukan sesuatu yang salah untuk diterapkan. Apalagi pembatasan tersebut sama sekali tidak akan memberatkan umat, mengingat penerapannya terintegrasi dengan sistem ekonomi Islam.

Dalam negara Islam, yakni Khilafah, pembatasan BBM dapat diberlakukan tanpa mempersulit kehidupan masyarakat, juga berimbas pada terjaganya sustainabilitas sumber daya dan lingkungan. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Pembatasan BBM, Bagaimana Pandangan Islam?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *