Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Kini, pembelian minyak goreng (migor) curah harus lewat aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena Kementerian Perindustrian telah mencabut subsidi migor curah kepada pelaku usaha mulai Selasa (31/05/2022) menyusul keluarnya Permendag 30/2022 yang mengatur ketentuan ekspor CPO dan turunan lainnya dan Permendag 33/2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah Sistem DMO-DPO.
Pemerintah melakukan sosialisasi dan masa transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) mulai Senin (27/06/2022) selama dua pekan. Selama masa transisi, warga yang tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi bisa membeli minyak curah dengan menggunakan NIK. Namun, untuk selanjutnya, seluruh pembelian MGCR harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat bisa membeli migor curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Namun, pembelian dibatasi hanya 10 kilogram per NIK per hari. Jumlah tersebut dianggap pemerintah cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan pengusaha kecil.
Kebijakan pemerintah ini mengundang reaksi dari masyarakat. Banyak warga yang enggan membeli migor curah dengan aplikasi PeduliLindungi karena ribet dan tidak semua warga ke pasar dengan membawa ponsel pintar. Terkait penggunaan NIK, warga juga khawatir data pribadinya akan disalahgunakan. Akibatnya, pedagang pun susah hingga sebagian memutuskan tidak menjual migor curah lagi.
Salah Sasaran dan Diskriminatif
Pemerintah menyatakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian migor curah bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan pendistribusian minyak goreng curah. Jika ada jumlah pembelian yang mencurigakan, tim satgas pangan akan mengecek.
Namun, alasan pemerintah ini banyak mendapat kritikan. Pada prinsipnya, rakyat berhak untuk memperoleh migor murah tanpa aturan menyusahkan. Solusinya adalah pemerintah harus menyediakan minyak dengan jumlah mencukupi sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi. Semestinya, ini bisa terwujud karena Indonesia merupakan produsen sawit terbesar. Sayangnya, rakyat justru kesulitan mendapatkan migor. Kalaupun ada, harganya selangit karena mengikuti mekanisme harga pasar.
Memang ada minyak yang disubsidi pemerintah, yaitu minyak curah. Namun, kualitas migor curah ada di bawah migor kemasan. Jadi, kebijakan ini diskriminatif karena rakyat mendapatkan minyak subsidi yang kualitasnya rendah sedangkan yang berkualitas bagus dijual dengan harga mahal.
Sementara itu, pengunaan aplikasi PeduliLindungi belum tentu mencegah terjadinya salah sasaran distribusi migor curah. Bisa saja dalam satu rumah memiliki beberapa ponsel pintar dan bisa membeli sejumlah anggota keluarga yang memiliki NIK. Setelah memborong, migor tersebut memungkinkan mereka jual kembali. Sebaliknya, orang miskin tidak bisa membeli migor subsidi karena tidak punya ponsel pintar.
Dengan demikian, hak rakyat untuk mendapatkan migor murah berkualitas tidak terlindungi. Rakyat tetap harus membeli migor dengan harga mahal, padahal minyak merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak terelakkan. Apalagi bagi pedagang kecil seperti penjual gorengan, adanya minyak murah merupakan hal yang sangat penting.
Birokrasi yang Memudahkan
“Jika bisa susah, mengapa harus dibuat mudah?” Ungkapan ini banyak beredar di masyarakat sebagai gambaran sikap pemerintah yang cenderung membuat birokrasi yang sulit untuk rakyat. Padahal, untuk investor, berbagai kemudahan birokrasi diberikan. Seharusnya, pemerintah menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan korporasi.
Selain pembelian migor, pembelian Pertalite dan LPG juga harus menggunakan aplikasi. Seolah-olah jika menggunakan aplikasi, segalanya akan menjadi lebih modern dan mudah, padahal realitasnya tidak selalu demikian. Penggunaan aplikasi bisa jadi malah mempersulit rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok, karena adanya pembatasan-pembatasan.
Sepatutnya, birokrasi itu memudahkan, bukan mempersulit. Namun, sudah menjadi tabiat penguasa di sistem kapitalisme, mereka berhitung-hitung dengan rakyatnya. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat serba dijatah, padahal sumber daya alam melimpah.
Muara dari semua pembatasan ini adalah kapitalisasi komoditas pokok. Semua diserahkan pada mekanisme pasar, kalaupun ada subsidi, jauh dari level cukup. Ini menunjukkan bahwa pemerintah enggan me-riayah (mengurusi) rakyatnya secara baik. Padahal mereka diangkat menjadi penguasa adalah untuk me-riayah rakyat dan kelak pengurusan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. pada hari akhir.
Birokrasi Islam Memudahkan
Realitasnya sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam yang memudahkan. Rasulullah saw. bersabda,
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
“Sungguh Allah Swt. memerintahkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.” (HR Muslim)
Struktur administrasi dalam sistem Islam tegak atas tiga prinsip, yaitu pertama, birokrasi yang mudah (efektif dan efisien), tidak berbelit-belit ataupun bertele-tele; kedua, cepat dalam penanganan; dan ketiga, kemampuan dan kapabilitas orang-orang yang menangani urusan-urusan rakyat.
Dengan tiga prinsip ini, rakyat akan mendapatkan layanan sebaik mungkin. Rakyat tidak dipersulit untuk memperoleh haknya. Kebutuhan pokok rakyat dipenuhi dengan makruf sehingga kesejahteraan pun terwujud merata.
Penguasa dalam Islam tidak akan hitung-hitungan dengan rakyatnya, Segala hak rakyat akan ditunaikan karena para penguasa Islam merupakan orang-orang yang bertakwa. Mereka takut akan murkanya Allah Taala. Mereka takut apabila ada rakyatnya yang terzalimi kemudian menuntut di pengadilan akhirat. Walhasil, mereka menjadi penguasa yang memudahkan urusan rakyatnya, tidak mempersulit. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Betapa ruwetnya tinggal di sistem kapitalis sekuler saat ini. Ayo ganti sistem dengan menerapkan sistem islam yang pasti berkah, karena bersumber dari Allah Subhanahu Wata’ala.