Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Siapa yang tidak mau mendapatkan listrik, BBM, ataupun LPG dengan harga murah? Semua ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dalam kondisi sekarang kala kebutuhan rakyat harganya melangit. Rakyat pasti terbantu dengan berbagai barang bersubsidi.
Pada 2022 ini, pemerintah menggelontorkan subsidi sebesar Rp520 triliun. Besaran itu diwujudkan dalam bentuk barang, seperti listrik, BBM, dan LPG. Namun, menurut Menkeu Sri Mulyani, subsidi itu ternyata dinikmati oleh orang kaya juga.
Hal itu diamini Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang mengatakan ke depannya akan ada penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Data itu dipakai agar subsidi tidak salah sasaran. (Tirto, 30/06/2022).
Mengapa Harus Subsidi?
Kaya dan miskin dalam sistem saat ini memang keniscayaan, bahkan terjadi kesenjangan yang sangat besar. Menurut aturan sekarang, agar si miskin dapat memenuhi kebutuhannya, perlu mendapat subsidi. Kalau tidak ada bantuan dana, harga tiga kebutuhan tadi akan cukup mahal dan tidak bisa terjangkau masyarakat miskin.
Sebagaimana kita tahu, saat ini, seluruh bahan dasar tiga kebutuhan pokok itu dikuasai para kapitalis, yaitu pengusaha-pengusaha tambang swasta. Sebagai kapitalis, tujuan mereka tentu meraup untung. Oleh karenanya, untuk mendapatkan batu bara (bahan baku pembakaran listrik), minyak bumi, dan gas alam, negara perlu merogoh kocek besar. Kalaupun ada tambang milik negara, jumlahnya tidak seberapa.
Perusahaan penyuplai listrik, BBM, dan LPG tentu ingin mengambil untung. Meskipun bentuknya adalah perusahaan negara, tujuan mereka adalah bisnis sehingga berhubungan dengan untung dan rugi. Ditambah lagi, aturan internasional mengatakan bahwa harga minyak harus mengikuti harga dunia. Walhasil, jika tidak ada subsidi, harga barang-barang itu pasti mahal dan dipastikan rakyat miskin kesulitan untuk membeli.
Tidak Tepat Sasaran?
Negara memandang subsidi sebagai penyelesaian praktis yang dapat membantu rakyat miskin. Di tengah penerapan sistem kapitalisme saat ini—kala segala sesuatu diprivatisasi dan serba mahal karena ingin mengambil keuntungan—negara masih merasa bertanggung jawab pada rakyatnya sehingga mereka mengeluarkan subsidi tersebut. Hanya saja, subsidi itu hanya untuk yang miskin, bukan untuk yang kaya juga.
Negara pun menganggap subsidi melahirkan problem baru. Salah satunya, orang kaya masih turut menikmati subsidi sehingga negara menilai subsidi ini salah sasaran. Untuk menjamin subsidi tepat sasaran, negara akan memberlakukan pencocokan data dengan beberapa aplikasi. Namun, bukan tidak mungkin, penyelesaian semacam ini justru menimbulkan masalah lainnya.
Kebijakan Tambal Sulam
Sebagaimana biasa, solusi parsial akan kembali melahirkan masalah dan akan terus ditutupi dengan penyelesaian lainnya. Ini adalah gambaran solusi tambal sulam oleh negara untuk menutupi masalah utama.
Padahal, sebab pokok permasalahan ini sebenarnya berawal dari penerapan kebijakan penguasa. Masuknya para pengusaha swasta ke industri hulu hingga hilir membuat mereka menguasai berbagai kekayaan tambang yang semua itu berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.
Normalnya, para kapitalis tidak ingin rugi. Mereka ingin meraup untung sebesar-besarnya. Jadi, meskipun barang itu adalah kebutuhan rakyat, tetap akan mereka jual dengan harga tinggi.
Mirisnya, negara tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengubah aturan yang ada karena terikat MoU saat transaksi utang dengan luar negeri, seperti IMF, World Bank, dll. Pihak pemberi utang itu juga mengajukan syarat akan memberikan utang jika negeri ini bersedia meniadakan subsidi.
Inilah salah satu sebab mengapa subsidi makin lama makin dikurangi dan diperketat. Tidak menutup kemungkinan, suatu saat nanti akan dicabut.
Bagaimana Pandangan Islam?
Ada pandangan khas Islam terkait persoalan ini. Pertama, Islam tidak membedakan antara orang kaya dan miskin. Selama keduanya adalah warga negara Islam, hak mereka sama. Mereka wajib mendapatkan semua kebutuhannya dengan mudah dan murah.
Listrik, BBM, dan LPG akan diberikan untuk seluruh warga secara murah, bahkan kalau bisa gratis. Islam tidak membenarkan mengambil laba besar dari pengadaan semua kebutuhan itu. Kalaupun mengambil laba, akan dikembalikan semata untuk me-riayah rakyatnya.
Pemimpin dalam Islam berkedudukan sebagai pelayan umat, bukan pengusaha. Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya (rakyatnya).” (HR Bukhari)
Selain itu, pemimpin yang mempersulit rakyatnya juga mendapat laknat Allah Taala. Rasulullah ﷺ pernah mendoakan para pemimpin yang tidak amanah.
عَنْ عَائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ
Dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya Allah, Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia membuat susah mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia.” (HR Muslim)
Kedua, listrik, BBM, dan LPG merupakan hajat hidup orang banyak. Negara tidak berhak menjual atau menyerahkan kepada individu ataupun swasta. Negara wajib mengelolanya dengan baik dan mengembalikan hasilnya untuk rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga perkara, (yaitu) air, padang penggembalaan, dan api. Menjualnya adalah haram.” (HR Ibnu Majah No. 2463)
Dari kedua alasan ini, seyogianya kita dapat mengambil ibrah bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Selama mereka merupakan warga negara Islam, mereka akan mendapat hak yang sama. Masalah subsidi seharusnya tidak perlu ada karena Islam sudah mencukupi semua kebutuhan tersebut dengan mudah dan murah, bahkan gratis.
Hanya saja, konsep seperti ini tidak akan bisa ditemui selama negara masih menerapkan kapitalisme sebagai landasannya. Aturan ini hanya bisa dipraktikkan oleh negara yang menjadikan Islam sebagai pijakannya. [MNews/Gz]
