Pertalite Pake Aplikasi, Modus Hilangkan Subsidi?

Pertalite Pake Aplikasi, Modus Hilangkan Subsidi?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Polemik soal BBM kembali memanas. Kali ini, rakyat dipusingkan dengan rencana metode pembayaran Pertalite yang harus menggunakan aplikasi. Padahal, setelah Premium hilang, Pertalite merupakan tumpuan rakyat kecil agar dapur bisa ngebul dan usaha mereka yang tidak seberapa bisa bergerak.

Sungguh nelangsa para nelayan, misalnya, yang akhirnya tidak bisa melaut akibat BBM yang mudah didapat malah berharga mahal, sedangkan yang bersubsidi seperti terus dipersulit untuk mendapatkannya.

Sebagaimana kita ketahui, PT Pertamina lewat Pertamina Patra Niaga, mulai Jumat (01/07/2022) menerapkan mekanisme baru pembelian BBM, yakni dengan cara pendaftaran BBM lewat situs subsiditepat.mypertamina.id khusus untuk kendaraan roda empat (mobil).

Pemberlakuan tersebut adalah upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran dan tepat kuota. Bagi pengguna mobil yang ingin membeli Pertalite, harus terdaftar di situs tersebut.

Kisruh Pertalite kali ini mengingatkan kita pada awal mula hilangnya Premium. Akankah kali ini pun sama, yakni ada upaya menghilangkan Pertalite? Jika benar, mengapa BBM murah alias BBM bersubsidi seperti tidak boleh ada, padahal itu semua dibutuhkan rakyat? Apa akar masalahnya? Bagaimana agar rakyat tidak lagi kesusahan mendapatkan BBM murah?

Modus Menghapus BBM Bersubsidi

Pemerintah berulang kali mengatakan bahwa tujuan adanya mekanisme pembelian Pertalite menggunakan aplikasi adalah upaya agar subsidi tepat sasaran. Harapannya, pembeli adalah benar-benar rakyat yang membutuhkan dan jumlahnya dibatasi agar semua terbagi.

Namun, rakyat tentu akan makin sulit mengakses Pertalite karena harus menggunakan aplikasi yang sulit dipahami rakyat kecil kebanyakan. Selain itu, infrastruktur digital di tanah air juga tidak merata. Bagaimana dengan nasib pengguna di desa-desa apabila aplikasi ini diwajibkan untuk semua?

Sungguh nelangsa pula para nelayan atau pedagang kecil yang ingin BBM murah, harus memiliki HP dan tidak lupa kuotanya. Kalaupun sudah ada, belum tentu lancar sebab sinyal tidak selalu ada.

Belum lagi permasalahan teknis, seperti kesulitan mendaftar, mengunduh aplikasi, hingga persoalan barcode. Semua ini jelas makin menyulitkan rakyat mengakses Pertalite yang saat ini pun keberadaannya mulai langka.

Di sisi lain, BBM nonsubsidi Pertamax malah makin dimudahkan, misalnya dengan pembuatan besar-besaran Pertashop yang menjual Pertamax. Sangat wajar jika rakyat beranggapan semua ini sekadar modus pemerintah untuk menghilangkan Pertalite, persis seperti kala Premium hilang. Mengapa ya, pemerintah begitu tega menghilangkan BBM bersubsidi?

Subsidi Beban APBN?

Sistem ekonomi kapitalisme menganggap bahwa subsidi merupakan beban APBN yang jika terus diberikan kepada rakyat, APBN akan makin defisit. Selain itu, sistem ini memiliki standar negara ideal, yaitu negara tanpa subsidi.

Ketergantungan rakyat pada subsidi dianggap sebagai bentuk ketakmandirian dan menghambat kemajuan suatu negara. Walhasil, pencabutan subsidi sedikit demi sedikit diklaim sebagai upaya menuju negara sehat.

Namun, benarkah subsidi adalah beban APBN? Menkeu Sri Mulyani memaparkan bahwa dalam APBN 2022, pemerintah menambah alokasi subsidi pada BBM dan LPG, yaitu total Rp401,8 triliun. Alokasi APBN untuk bunga utang pada 2022 adalah Rp405,87 triliun atau 20,87% dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1,95 kuadriliun. (Katadata, 12/01/2022).

Selain itu, belanja APBN untuk infrastruktur pada tahun ini sebesar Rp365,5 triliun. Ditambah belanja negara untuk proyek-proyek lainnya, seperti IKN yang sejatinya merupakan proyek oligarki.

Tentu jumlah subsidi sangat kecil dibandingkan utang dan biaya pembangunan infrastruktur yang bukan untuk rakyat. Pada akhirnya, lebih cocok apabila menyebut beban APBN yang sesungguhnya adalah utang dan proyek oligarki, bukan subsidi.

Salah Sasaran

Sudahlah anggaran untuk subsidi sangat kecil, ternyata banyak yang tidak tersalurkan kepada rakyat. Subsidi triliunan rupiah untuk minyak goreng, misalnya, diberikan bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha dengan alasan agar harga jual menjadi murah.

Kenyataannya, minyak tetap mahal! Kalaupun ada yang bersubsidi, itu pun bisa sulit didapat apabila memaksa harus menggunakan aplikasi. Bukankah ini yang namanya subsidi salah sasaran? Harusnya untuk rakyat, malah untuk pengusaha.

Kebijakan subsidi juga sering didompleng kepentingan kapitalis. Aplikasi untuk membayar Pertalite ini saja, ada opsi menggunakan jasa pembayaran melalui LinkAja dengan biaya admin untuk top up sebesar Rp1.000. Coba kalikan dengan banyaknya pengguna, lalu bayangkan potensi keuntungan yang didapat pengusaha.

Belum lagi berbicara korupsi yang kerap membingkai implementasi setiap kebijakan. Publik tentu tidak lupa soal kasus korupsi bansos oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Memang bukan rahasia lagi jika implementasi kebijakan subsidi menjadi ladang basah para pemburu rente dalam mengerat dana. Alih-alih membuat subsidi ini tepat sasaran, justru sebaliknya, kebijakan ini malah makin terlihat keberpihakannya pada pengusaha dan oligarki saja.

Demokrasi Kapitalisme

Sebenarnya, nomenklatur subsidi pada sistem ekonomi kapitalisme diposisikan sebagai pemberian negara yang merupakan beban bagi APBN. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara bukan pengatur urusan umat, termasuk kesejahteraannya. Negara hanya berperan sebagai regulator antara swasta dan rakyat sehingga kebijakan dikeluarkan semata untuk menyelesaikan konflik antara keduanya.

Mirisnya lagi, regulasi yang dibuat kerap memihak pengusaha. Ini karena sistem politik demokrasi meniscayakan adanya politik transaksional antara pengusaha dan penguasa. Wajar jika tugas penguasa serupa komprador yang siap mengakomodasi seluruh kepentingan pengusaha yang telah menyokongnya hingga duduk di tampuk kekuasaan.

Oleh karenanya, penyebab sejati sulitnya rakyat mendapatkan BBM bersubsidi adalah aturan main sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Kapitalisme menghilangkan peran negara dalam mengurusi umat. Sistem ini pula yang menjadikan APBN kita selalu defisit. Liberalisasi kepemilikan membuat sumber APBN yang melimpah (pengelolaan SDA) malah dikuasai swasta.

Sementara itu, demokrasi melahirkan para birokrat yang kerjanya menjamin para kapitalis bisa terus mendulang harta. Merekalah yang telah menyokong kebutuhan segelintir elite untuk bisa tetap berkuasa. Sistem ini pula yang menghimpun para pemangku kebijakan yang tidak mengenal skala prioritas.

Mereka terus membangun infrastruktur megah yang tidak ada hubungannya dengan maslahat umat, padahal APBN sudah defisit. Jadilah utang terus menggunung. Walhasil, keberadaan APBN, jangankan maslahat bagi rakyat, yang ada malah beban sebab pemasukan terbesarnya dari pajak rakyat.

Baitulmal

Andai saja negara menerapkan APBN yang berlandaskan syariat (baitulmal), insyaallah sejahtera akan didapat. Subsidi bukan dimaknai pemberian negara yang membebani APBN, melainkan sebagai tanggung jawab negara. Negaralah yang menjamin kebutuhan rakyatnya, termasuk BBM murah. Bukan hanya BBM, kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan, semua dijamin negara.

Baitulmal yang paripurna memiliki sumber dana yang tidak membebani rakyat. Regulasi kepemilikan mengharamkan penguasaan swasta atas SDA melimpah yang dibutuhkan umat. Hal ini menjadikan kebutuhan hidup merata dirasakan seluruh rakyat.

Begitu pula alokasi baitulmal, semata disalurkan untuk kemaslahatan umat sehingga akan menjadikan kehidupan rakyatnya berkualitas. Alokasi belanja akan mengenal prioritas sehingga pembangunan infrastruktur akan sangat memudahkan rakyat menjalani kehidupannya.

Pembangunan sekolah, jembatan antardesa, dan sejumlah fasilitas umum, tentu akan diprioritaskan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur jalan tol atau transportasi lainnya yang dirasa tidak urgen tidak akan dipaksakan, apalagi sampai harus berutang.

Khatimah

Namun demikian, keunggulan baitulmal tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Pemangku kebijakan tidak akan membiarkan kepemilikan dibatasi karena dapat merugikan pengusaha. Begitu pula proyek-proyek “mubazir” yang menguntungkan oligarki semata, juga akan sulit dieksekusi. Bagi mereka, konsep baitulmal adalah ancaman.

Oleh sebab itu, Pertalite yang sulit didapat dan kehidupan makin terimpit adalah akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Begitu pun APBN yang berlandaskan syariat, tidak bisa diterapkan sebab sistem Islam tidak utuh diterapkan.

Walhasil, urgen untuk menyadarkan umat tentang Islam kafah hingga umat dengan sendirinya akan menuntut penerapan syariat Islam kafah dalam bingkai Khilafah. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Pertalite Pake Aplikasi, Modus Hilangkan Subsidi?”

  1. Sebenarnya pemerintahh sekarang bukan lagi berpihak kepada rakyat kecil tapi mereka lebih mementingkan para pengusaha , alhasil berbagai cara di lakukan untuk memeras rakyat kecil. Indonesia kini sudah tak ramah lagi semakin banyak kesemerautan di negri ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *