Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 masih mengusung tema yang sama dengan tahun lalu, yaitu penyelesaian masalah stunting. Makin besarnya persoalan stunting pada akhirnya menuntut penyelesaian cepat. Jika dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan rapuhnya ketahanan keluarga yang pada gilirannya mengoyak ketahanan nasional.
Namun demikian, berbagai program oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, tampaknya tidak membuahkan hasil nyata. Persoalan stunting kian hari kian runyam, terlebih pascapandemi. Apakah akar persoalannya dan bagaimana mengatasinya dengan tuntas?
Sekadar Seremoni
Harganas 2022 diperingati pada 29 Juni di Medan, Sumatra Utara. Harganas kali ini dijadikan sebagai ajang sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga, terutama untuk mencegah balita terkena stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada bayi di bawah umur 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Generasi cemerlang bebas stunting adalah salah satu faktor terbesar dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Sementara itu, ketahanan keluarga yang kuat akan mengantarkan pada ketahanan nasional. Dari sinilah diharapkan akan tercipta bangsa yang maju dan sejahtera.
Berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021, angka stunting di Indonesia mencapai 24,4% (sekitar 5,33 juta balita). Pemerintah menargetkan pada 2024 turun hingga 14% dan pada 2030 Indonesia bebas stunting. (Suara Merdeka, 16/06/2022)
Sayangnya, cita-cita Indonesia 2030 bebas stunting dianggap mimpi pada siang bolong. Bagaimana mungkin stunting selesai jika penyebab utamanya, yakni kemiskinan, malah makin parah? Walaupun masyarakat miskin telah teredukasi agar terhindar dari stunting, tetapi mereka tetap tidak mampu mengakses makanan bergizi.
Oleh karenanya, butuh aksi nyata untuk menurunkan kemiskinan. Bukan sekadar konsolidasi pencegahan stunting tanpa serius mengatasi persoalan kemiskinan. Tidak heran jika Harganas malah terlihat seremonial belaka.
Persoalan Sistematis
Dinas Kesehatan menyebutkan empat faktor penyebab stunting, yaitu praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses keluarga pada makanan bergizi, serta pada air bersih dan sanitasi.
Seharusnya, empat faktor ini yang urgen diselesaikan. Realitasnya, jangankan diselesaikan, pemerintah malah berlepas tangan dan menyerahkan seluruh urusan umat pada individu dan swasta.
Inilah konsekuensi penerapan demokrasi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme memosisikan negara sebatas regulator, sedangkan seluruh kebutuhan umat diserahkan pada swasta. Begitu pun demokrasi yang hanya mampu menghimpun penguasa bermental pedagang yang rakus dan curang. Jangankan melayani rakyat, mereka malah merampas hak rakyat dan berlaku zalim.
Persoalan stunting bukanlah sebatas kurangnya nutrisi pada balita, tetapi lebih besar lagi, ini adalah persoalan sistematis yang hanya bisa selesai melalui pergantian sistem.
Keterpaduan Penerapan Syariat Islam
Solusi tuntas memang hanya dengan mengganti sistem demokrasi kapitalisme menjadi sistem Islam. Pelaksanaan syariat Islam memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara satu hukum dan hukum lainnya. Penegakan hukum secara parsial hanya akan menyebabkan ketimpangan.
Begitu pun persoalan stunting. Penyelesaiannya butuh keterpaduan penerapan syariat Islam agar selesai hingga ke akarnya. Penyelesaian stunting tidak bisa dengan mengatasi permasalahan kemiskinan saja. Persoalan kemiskinan setidaknya juga bertautan dengan sistem pendidikan dan ekonomi yang diterapkan satu negara.
Persoalan praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan dan setelah melahirkan, sesungguhnya tidak bisa selesai hanya dengan sosialisasi pencegahan stunting. Secara teknis, mustahil menjangkau seluruh rakyat. Belum lagi soal kesiapan mereka dalam memahami sosialisasi tersebut. Bukan tidak mungkin keluarga miskin—yang kebanyakan berpendidikan rendah, bahkan banyak yang buta huruf—tidak memahami apa yang sedang disosialisasikan.
Selain itu, sistem pendidikan harus berfungsi baik agar merata dan dapat dienyam oleh seluruh warga. Mirisnya, alih-alih menjamin pendidikan bagi setiap warga negara, komersialisasi pendidikan oleh pemerintah malah makin kentara. Belum lagi berbicara pendidikan sekuler yang mengabaikan pendidikan agama yang sejatinya merupakan fondasi utama ketahanan keluarga.
Sungguh berbeda dengan sistem pendidikan dalam Khilafah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan rakyat yang dijamin negara dan berada di bawah kendali penuh Khalifah. Pendidikan Islam pun meletakkan akidah Islam sebagai fondasi sehingga pendidikan agama akan menjadi prioritas tertinggi.
Selain itu, sistem hukum Islam tegas memberi sanksi bagi pelaku dharar dengan sanksi yang bersifat mencegah dan menjerakan. Para orang tua yang sengaja lalai dalam pengasuhan—hingga terbukti menyebabkan dharar pada anaknya—akan mendapat sanksi yang menjerakan. Hal ini mampu mencegah terjadinya kelalaian oleh orang tua.
Selanjutnya, terkait terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, setelah melahirkan, dan layanan kesehatan anak. Terbatasnya layanan kesehatan sesungguhnya lahir akibat sistem ekonomi kapitalisme yang menyerahkan layanan kesehatan pada swasta sehingga layanan kesehatan tidak merata, hanya yang memiliki uang yang mampu mengaksesnya.
BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjamin kesehatan warga nyatanya terlihat sebagai lembaga asuransi yang penuh polemik. Berbeda dengan sistem kesehatan dalam Islam, layanan dan jaminan kesehatan seluruhnya ada di tangan pemerintah.
Jika sudah diurus negara, layanan kesehatan akan merata dirasakan oleh rakyat. Kuatnya keuangan negara di bawah baitulmal membuat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersebar merata dengan kualitas prima.
Kemudian persoalan kurangnya akses keluarga pada makanan bergizi. Hal ini merupakan dampak dari kemiskinan, sedangkan sistem ekonomi kapitalisme tidak memosisikan negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyatnya. Walhasil, orang miskin akan makin banyak. Jangankan bicara soal makanan bergizi, bagi keluarga miskin, bisa makan tiga kali sehari saja sudah bagus.
Tidak kalah memprihatinkan, sistem pangan yang buruk pun membuat pangan lokal kalah bersaing dengan pangan impor, baik kualitas maupun harga. Rantai distribusi yang sangat panjang dan pengurangan subsidi bagi para petani menjadikan harga pangan lokal tidak mampu bersaing dengan harga pangan impor. Akhirnya, keluarga miskin tidak mampu mengakses pangan murah, begitu pun produsen (petani), mereka justru merugi.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, pemerintah menjamin kesejahteraan hidup warganya, termasuk menjamin akses makanan bergizi. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki yang mencari nafkah dan bantuan langsung bagi individu yang membutuhkan.
Sistem pangan Islam yang paripurna pun akan menjadikan para petani mampu bersaing dengan pangan impor. Kebijakan impor akan menyesuaikan dengan kemaslahatan umat. Jika sudah terpenuhi, kebijakan impor pun tidak perlu ada.
Adapun persoalan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, pembangunan kapitalistik memang tidak merata. Pembangunan bertumpu pada wilayah sentra ekonomi saja, sedangkan pedesaan yang tidak memiliki nilai ekonomi, dibiarkan. Pembuatan pipa-pipa saluran air dan tempat-tempat pembuangan sampah, semua lengkap di perkotaan, tetapi jarang di pedesaan.
Pembangunan industri yang jor-joran juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah industri yang mengandung zat berbahaya dapat mencemari sungai dan polusi udara pun makin tebal. Padahal, agar lingkungan sehat dapat tercipta, rakyat butuh jaminan air bersih, udara bebas polusi, sungainya bebas limbah, dsb.
Ironisnya, alih-alih menegakkan sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan, pemerintah malah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat terlihat keberpihakannya pada pengusaha sekalipun mereka mencemari lingkungan.
Berbeda dengan sistem lingkungan hidup dan tata kota dalam Islam. Seluruhnya didedikasikan untuk kemaslahatan umat. Industri boleh beroperasi dengan syarat tidak boleh menzalimi rakyat maupun lingkungan.
Khatimah
Seharusnya, penyelesaian stunting dibahas dari sudut pandang Islam agar dapat selesai tuntas. Persoalan keluarga, khususnya stunting, makin pelik beriringan dengan kuatnya cengkeraman sistem demokrasi kapitalisme.
Ketahanan keluarga yang ditopang oleh generasi sehat, cerdas, dan gemilang hanya mampu terwujud dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh dan sempurna. Wallahualam. [MNews/Has]
