![[Kabar] Penghargaan Kependudukan dari PBB, Arum Harjanti: Tidak Berpengaruh Positif terhadap Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/06/photo_2022-06-24_05-48-25-1170x657.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Dilansir dari laman resmi BKKBN (16/6/2022), Indonesia meraih penghargaan The 2022 United Nations Population Award (UNPA) atau Penghargaan Dunia di Bidang Kependudukan tahun 2022 untuk kategori institusi. Dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyisihkan kandidat lain dari 193 negara anggota PBB.
Deputi Lalitbang BKKBN, Prof. Rizal Damanik, menyampaikan terpilihnya BKKBN sebagai pemenang UNPA merupakan tonggak momentum perjuangan pemerintah RI, termasuk BKKBN dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. “Dalam lima dekade terakhir, BKKBN telah berhasil melaksanakan Program Keluarga Berencana di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan tajam Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia dari 5,6 menjadi 2,2 anak per wanita selama tahun 1970-an hingga 2000-an,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 2,31% per tahun pada 1971–1980 menjadi 1,25% per tahun pada 2010–2020, lalu mengurangi dampaknya terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Perubahan jumlah penduduk ini pada akhirnya membawa perbaikan taraf hidup di Indonesia,” ucap Rizal.
Tidak Berpengaruh Positif
Akan tetapi, dalam keterangan tertulis yang diterima MNews, Kamis (16/6/2022), pengamat masalah perempuan, keluarga, dan generasi, dr. Arum Harjanti justru menyatakan penghargaan ini tidak ada pengaruh positif terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
“Penghargaan itu tidak ada pengaruh positif terhadap kehidupan rakyat Indonesia yang masih saja terkungkung dalam kemiskinan dan kurang layanan dalam kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Ia memaparkan menurunnya angka kelahiran dari 5,6 menjadi 2,6 per perempuan jelas mengurangi laju pertumbuhan penduduk. “Namun, apakah kemudian rakyat makin sejahtera dan makin mudah mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan juga infrastruktur?” tanyanya lugas.
Secara angka, sambungnya, mungkin benar angka kemiskinan menurun, persentase penduduk miskin dari 50,59% poin dari 60 persen (70 juta jiwa) pada 1970, menjadi 19,14% (38,74) juta jiwa pada 2000.
“Hanya saja, bukan rahasia kalau data kemiskinan sangat rentan dimainkan berbagai kepentingan, bahkan menjadi fenomena yang lucu ketika data kemiskinan naik menjelang perhelatan Pilkada—sehingga menjadi alasan meningkatkan bantuan sosial—dan akan menurun setelah Pilkada digelar. Kemudian diklaim sebagai prestasi kepala daerah,” cetusnya.
Belum lagi, katanya, persoalan batas kemiskinan yang beragam, baik antara nasional dan daerah, ataupun antar daerah. “Data kemiskinan pun nyata carut marut adanya,” ujarnya prihatin.
Sekadar Angka
Sementara itu, Arum menilai, jika direnungkan, pada 2000 Indonesia sudah 55 tahun merdeka, tetapi kemiskinan masih tinggi dan pembangunan belum merata. “Bahkan, hingga hari ini hampir 77 tahun merdeka, penurunan angka kemiskinan baru sekadar angka, belum berpengaruh nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Menurutnya, mungkin benar BKKBN sudah bekerja keras dan ikhlas menurunkan angka kelahiran sesuai dengan tugasnya sebagai institusi pemerintah. “Tentu saja sebagai sebuah institusi, tugasnya terbatas pada tupoksi, sedangkan terwujudnya kesejahteraan adalah tugas negara. Akan tetapi, hingga hari ini, tampaknya negara belum sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kritiknya.
Terlebih, lanjutnya, yang terlihat nyata adalah keuntungan berlipat bagi para oligarki. “Di satu sisi, banyaknya kebijakan dan regulasi membuat rakyat makin sengsara, tetapi di sisi lain justru member angin segar bagi para pemilik modal. Ini adalah bukti abainya negara terhadap kesejahteraan rakyat individu per individu,” cetusnya.
Selain itu, jelasnya, penyediaan lapangan pekerjaan yang terbatas oleh negara menambah bukti abainya negara terhadap berkah bonus demografi yang digadang-gadang akan membawa kesejahteraan rakyat.
“Bonus demografi pun rasanya akan sia-sia. Pasalnya, saat ini pengangguran masih sangat tinggi. Lapangan pekerjaan ternyata sangat terbatas. Kalaupun ada, umumnya untuk tenaga kerja asing yang datang dari Cina dan negara lainnya. Padahal, bonus demografi akan memberikan dampak positif jika tersedia lapangan pekerjaan sehingga produktifitas dapat meningkat nyata,” urainya.
Ada yang Salah
Kondisi ini, ungkap Arum, jelas menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini. “Apalagi, pandemi telah membuat kemiskinan makin bertambah parah. Namun, anehnya ada sedikit orang yang kekayaannya justru meningkat pesat. Sungguh suatu kontradiksi yang sangat nyata. Oleh karena itu, turunnya angka kelahiran ternyata tidak otomatis membuat rakyat sejahtera, hingga sekarang,” tegasnya.
Arum pun membeberkan semua hal ini terjadi akibat sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri yang mayoritas muslim ini. “Wajarlah jika penurunan laju pertumbuhan penduduk tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat,” paparnya.
Berbeda halnya, ia memastikan, ketika diterapkan aturan Islam yang mengharuskan negara menjamin kesejahteraan individu per individu rakyat. “Dengan serangkaian sistem Islam dalam mengatur kehidupan yang diterapkan negara secara kafah, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud secara nyata,” tutupnya. [MNews/Ruh]
Foto sampul: Dok. MNews
