Muslimah News, NASIONAL – Merespons adanya sekelompok masyarakat yang mengeklaim telah membaiat khalifah untuk kaum muslim, padahal yang dibaiat itu hanya pemimpin kelompok tanpa kekuasaan menerapkan syariat, pakar fikih kontemporer K.H. M. Shiddiq al-Jawi, S.Si., M.Si., menjelaskan hukumnya.
“Membaiat khalifah tanpa kekuasaan atau tanpa penerapan syariat kepada masyarakat, hukumnya tidak sah menurut syarak karena telah menyalahi nas-nas syarak yang menerangkan kewenangan (shalahiyat) khalifah dalam kekuasaan dan penerapan syariat dalam segala bidang kehidupan,” tuturnya dalam acara kajian Fikih: “Hukum Membaiat Khalifah Tanpa Kekuasaan untuk Menerapkan Syariah”, Jumat (10/6/2022), melalui Kanal Khilafah Channel Reborn
Makna Syar’i
Ia lalu menjelaskan bahwa meski khalifah itu memiliki makna bahasa, tetapi khalifah juga memiliki makna syar’i yang ini wajib dipahami dan kaum muslim wajib terikat dengan makna syar’i itu.
Mengutip dari Kitab Nizhamul Hukmi fi Al-Islam, pada bab Al-Khalifah, halaman 49, karya Syekh Abdul Qadim Zallum, Kiai Shiddiq menyampaikan pengetian khalifah secara syar’i,
“Al-khalîfatu huwalladzi yanûbu ‘anil ummah fi al-hukmi wa as-sulthan wa tanfîdzi ahkâm asy-syar’i (khalifah adalah orang yang mewakili umat Islam dalam urusan kekuasaan / pemerintahan dan penerapan hukum-hukum syarak),” ungkapnya.
Menurut Kiai Shiddiq, ini adalah definisi khalifah secara syar’i. Khalifah yang dibaiat haruslah mempunyai kekuasaan (as-sulthan) dan menerapkan hukum-hukum syarak di berbagai aspek kehidupan, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya.
Baiat, Akad Syar’i
Kiai Shiddiq menegaskan bahwa baiat adalah akad. Agar sah secara syar’i, wajib memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, objek akad, dan ijab kabul.
“Rukun akad baiat yang kedua intinya menegakkan kekuasaan untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu menerapkan hukum-hukum syariat berdasar Al-Quran dan as-Sunah di dalam negeri. Objek akad kedua, yaitu politik luar negeri artinya mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia,” jelasnya.
Berdasarkan hal itu, ia menyimpulkan, kalau seseorang diangkat sebagai khalifah tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan tidak melaksanakan hukum-hukum syarak, sebenarnya ia bukanlah khalifah dalam pengertian syar’i.
Bus dan Sopir
Kiai Shiddiq menjelaskan masalah yang dihadapi umat Islam setelah hancurnya Khilafah di Turki pada 1924, justru adalah menegakkan Khilafah (iqamatul khilafah), bukan sekadar mengangkat khalifah (nashbul khalifah).
“Persoalan hari ini bukan sekadar membaiat khalifah, tetapi menegakkan Khilafah,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kondisi umat hari ini yang tidak memiliki Khilafah dan khalifah seperti bus dan sopir. Umat belum memiliki bus. Jadi yang harus diupayakan adalah memiliki bus dan mengangkat sopir, bukan sekadar mengangkat sopir.
Ia lalu menjelaskan perbedaan antara mengangkat khalifah (nashbul khalifah) dengan menegakkan Khilafah (iqamatul khilafah).
“Mengangkat khalifah tidak otomatis menegakkan sistem Khilafah, yaitu ketika Khilafahnya sendiri tidak ada, seperti kondisi sekarang pascaruntuhnya Khilafah di Turki pada 1924. Namun, menegakkan Khilafah (iqamatul Khilafah) secara otomatis akan berimplikasi adanya keharusan pengangkatan khalifah (nashbul Khalifah),” terangnya.
Ia mengutip pendapat Syekh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya Nizhamul Hukmi fi Al-Islam, bahwa untuk mengangkat Khalifah (nashbul khalifah), wajib dipenuhi tujuh syarat yang melekat pada pribadi (person) khalifah, yaitu seorang khalifah itu wajib muslim, laki-laki, balig, berakal, adil (tidak fasik), merdeka (bukan budak), dan mampu.
Sedangkan, untuk menegakkan Khilafah (iqamatul Khilafah), lanjutnya masih mengutip dari kitab yang sama, harus dipenuhi empat syarat, pertama, khalifah yang dibaiat wajib memenuhi ketujuh syarat baiat in’iqad, yaitu ketujuh syarat wajib yang telah disebutkan di atas.
Kedua, jelasnya, negeri (al-balad) tempat khalifah itu dibaiat wajib mempunyai kekuasaan yang mandiri (sulthanan dzatiyan), bukan di bawah kendali orang kafir atau negara kafir.
Ketiga, ungkapnya, keamanan (al-amaan) negeri itu berupa keamanan Islam, yakni keamanan negeri itu baik dalam negeri maupun luar negeri, sepenuhnya berada di tangan kaum muslim.
Keempat, sebutnya, khalifah itu wajib segera menerapkan hukum-hukum syarak di dalam negeri, dan wajib segera melaksanakan tugas mengemban dakwah Islam ke luar negeri. [MNews/IA)
Foto sampul: Dok. MNews

Alhamdulillah syukron ilmunya Ustadz..Barokalloh