[Kabar] Regulasi Larang Ajaran Islam, LBH Pelita Umat: Tindakan Pelanggaran Hukum

[Kabar] Regulasi Larang Ajaran Islam, LBH Pelita Umat: Tindakan Pelanggaran Hukum

Muslimah News, NASIONAL – Adanya upaya pemegang kekuasaan untuk menuangkan larangan ajaran Islam dalam bentuk regulasi, ditanggapi Ketua  LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan S.H., M.H. bahwa itu merupakan pelanggaran  hukum.

“Jika ada upaya pihak-pihak tertentu yang memegang kekuasaan untuk menuangkan larangan terhadap ajaran Islam dalam bentuk regulasi, hal itu adalah tindakan nyata pelanggaran hukum dan konstitusi,” ujarnya di kanal pribadinya, Kamis (09/06/2022).

Chandra mengatakan negara ini negara hukum. Negara tidak berwenang melarang siapa pun untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan dialektika tentang ajaran Islam seperti Syariah, Khilafah, dan lain-lain.

“jika mendakwahkan ajaran Islam secara damai distigmatisasi dan dikriminalisasi, maka hal itu merupakan ancaman atas kebebasan dan jaminan akan menyakini dan menjalankan ajaran kepercayaan atau agama, dan menciptakan polarisasi yang sangat tajam,” tegasnya.

Perlakukan Syariat secara Mulia

Menurutnya, pemerintah semestinya memperlakukan syariat Islam dan Khilafah secara mulia bukan mengkriminalisasinya.  “Gagasan dan aktivitas L68T saja dilindungi, dengan pendekatan HAM. Ajaran transnasional seperti demokrasi, sekuler, kapitalisme, dan lain-lain  juga tidak pernah dilarang, walaupun ide-ide tersebut berasal dari asing, bukan ide murni yang digali dan berasal dari karakter dan budaya bangsa Indonesia,” sindirnya.

Chandra mengingatkan agar tidak menggunakan konstitusi untuk mengkriminalisasi. “Pancasila, KUHP, Undang-Undang  Ormas, dan Undang-Undang  Terorisme jangan dijadikan dasar untuk melakukan kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pihak lain dengan tuduhan ‘ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945’,” ingatnya.

“Bagaimana mungkin dakwah Islam dapat mengganti,  sementara tidak memiliki kewenangan seperti Pemerintah dan DPR,” herannya,  sambil mencontohkan ada pihak DPR yang ingin mengubah Pancasila menjadi trisila hingga ekasila melalui instrumen Undang-Undang.

Chandra menguatkan argumennya  dengan mengutip ijtima’ Majlis Ulama Indonesia (MUI)  yang  menyatakan Jihad dan Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, dan melarang kepada pihak mana pun untuk menstigma negatif terhadap ajaran Islam yaitu Khilafah. “Rekomendasi tersebut tentulah tidak mudah untuk dikeluarkan di tengah kondisi saat ini,” lugasnya.

Menurutnya, rekomendasi Ijtima tersebut menjadi dasar kepada siapa pun umat Islam dan ormas Islam untuk tidak takut mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah. “Dakwah Khilafah bukanlah sebuah kejahatan,” tegasnya.

Konstitusi Memberikan Jaminan

Terlebih lagi, jelas Chandra, Islam adalah agama yang diakui dan konstitusi memberikan jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945.

“Jadi, siapa pun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk Khilafah dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama. Artinya, sebagai ajaran Islam, Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa ajaran Islam Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang. “Ajaran Islam Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang, baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966,” paparnya.

Oleh karena itu siapa pun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk Khilafah maka menurutnya  dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama. Artinya, sebagai ajaran Islam, Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat.

“Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam yang dijamin konstitusi,” pungkasnya. [MNews/IA)

Foto sampul: Istimewa

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *