Mengejar Bansos Nyasar

Mengejar Bansos Nyasar

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — “Umaeh wong sugih.” Demikian tulisan di dinding rumah Asep Trianto, warga Cilacap, Jawa Tengah yang berarti “Rumah orang kaya.” Tulisan ini adalah luapan kekecewaannya karena tidak mendapatkan bansos. Padahal, perekonomian keluarga bapak dengan tiga anak ini sangat terpukul akibat pandemi.

Asep adalah contoh warga yang membutuhkan bansos alias bantuan sosial, tetapi tidak mendapatkannya. Di sekitar kita, ada Asep-Asep yang lain. Hal ini karena penyaluran dana bansos banyak yang salah sasaran.

Yang mendapatkan bansos justru orang yang tidak miskin, ada juga aparatur sipil negara (ASN), bahkan ada yang sudah meninggal. Kejanggalan-kejanggalan ini menjadi fenomena di tengah masyarakat.

Bansos yang semestinya menjadi jaring pengaman sosial selama masa pandemi ternyata justru salah sasaran. Bansos nyasar ini menjadikan orang miskin tidak mendapatkan haknya, sedangkan yang tidak berhak justru menikmati bantuan. Apalagi jumlah bansos nyasar mencapai nilai triliunan.

Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II/2021 terungkap bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak sesuai ketentuan mencapai Rp6,93 triliun (Kompas, 25/5/2022).

Rp5,5 triliun dana disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, sekitar Rp700 miliar diberikan kepada warga dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa dipadankan dengan NIK penerima bansos.

Bahkan, sisanya, ada NIK ganda dan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi masih mendapatkan bansos. Juga terungkap bahwa program Kartu Prakerja sebesar Rp289,85 miliar terindikasi salah sasaran.

Tampak bahwa persoalan data menjadi penyebab kisruh penyaluran dana bansos. Data kemiskinan kurang validasi dan verifikasi. Akibatnya, banyak data yang tidak akurat. Padahal, pembaruan data sangat penting agar bantuan tepat sasaran.

Kurangnya validitas data ini berkelindan dengan mental masyarakat yang oportunis khas kapitalistis sehingga mengambil dana bansos meski sebenarnya tidak berhak. Selain itu, ada juga faktor perilaku korup kepada para pengelola sehingga dana bansos jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Kesatuan Data Penduduk

Persoalan bansos nyasar tidak terjadi tahun ini saja. Tahun lalu pun terjadi persoalan yang sama, padahal bansos bukanlah program baru. Kebijakan ini sudah ada sejak orde baru meski kini ada beberapa perubahan. Seharusnya, dengan pengalaman sekian tahun, ada kesiapan dalam penyaluran bansos sehingga tepat sasaran.

Persoalan yang sering melanda birokrasi di negeri ini adalah ketidaksinkronan data antara satu instansi dengan instansi lain. Misalnya, data pemerintah pusat dan daerah, juga antara BPS dan Bappenas. Padahal, akurasi data adalah titik awal yang penting dalam penyelesaian problem kemiskinan. Jika datanya saja tidak valid, upaya pengentasan kemiskinan jelas tidak akan bisa optimal.

Integrasi data sangat penting untuk mewujudkan data tunggal yang bisa menjadi rujukan semua pihak agar kebijakan yang dibuat bisa selaras antarinstansi. Sebenarnya, sudah ada KTP elektronik yang dirancang untuk membuat data kependudukan tunggal, tetapi penerapannya belum optimal.

Manajemen Data dalam Khilafah

Data merupakan sumber daya yang penting bagi sebuah negara, terlebih pada era digital seperti sekarang. Data yang bocor menunjukkan lemahnya sebuah negara, juga bisa menjadi santapan empuk musuh untuk merancang serangan terhadap negara.

Pada hakikatnya manajemen data adalah perkara administrasi yang bebas nilai. Namun, sikap penguasa dalam memperlakukan data ditentukan oleh ideologi negara tersebut.

Di Indonesia, data masih belum diposisikan sebagai sumber daya penting sehingga sering terjadi kebocoran data seperti data pemilih milik KPU dan data peserta BPJS. Hal ini menunjukkan abainya negara dalam menjaga data sekaligus menunjukkan lemahnya negara dalam mengelola data. Ini juga menunjukkan Indonesia tidak memiliki kesadaran ideologis karena sebuah negara ideologis akan menjaga sumber dayanya, termasuk data.

Sementara itu, Khilafah yang berasaskan ideologi Islam memosisikan diri sebagai pihak yang sangat menghargai dan menjaga data. Hal ini berdasar dari perintah Allah Swt. pada para penguasa agar mengurusi (me-riayah) rakyat secara baik (makruf).

Ibnu Umar ra. berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.’.”

Rasulullah juga bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah yang kelak pada hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim)

Untuk mewujudkan riayah tersebut, mutlak perlu data yang valid tentang kondisi rakyat sehingga negara bisa memenuhi hajat mereka.

Khilafah menjadi negara terdepan pada masanya dalam perkara administrasi. Khilafah Utsmaniyah bahkan sudah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Salah satu contohnya adalah dokumen kependudukan pada masa Utsmaniyah yang berisi data pemegang, orang tua, alamat, dan deskripsi fisik.

Pada masa depan, ketika Khilafah tegak untuk kedua kalinya, negara akan menerapkan sistem administrasi yang tercanggih sehingga memudahkan pengurusan urusan rakyat. Kartu tanda penduduk (KTP) akan memuat juga keterangan ekonomi seseorang terkategori kaya, fakir, ataukah miskin; keterangan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya; serta mustahik zakat ataukah bukan.

Data ini dapat terakses semua lembaga terkait sehingga menjadi data tunggal dan mencegah terjadinya ketidaksinkronan data antarlembaga.

Dengan demikian, negara akan mudah mendistribusikan zakat dan santunan negara bagi rakyat yang berhak. Tidak akan ada rakyat yang terzalimi. Tidak perlu tembok rumah warga ditulisi keterangan sebagai warga miskin penerima bansos. Cukuplah data itu tersimpan di dalam KTP sehingga tidak menimbulkan rasa minder pada orang tidak mampu.

Selain itu, penerapan sistem Islam akan memunculkan suasana ketakwaan di tengah masyarakat. Rakyat, aparat, konglomerat, maupun pejabat adalah orang-orang yang takut pada Allah Swt. sehingga tidak akan mengambil harta yang bukan haknya.

Terkait pelayanan publik, prinsip administrasi dalam Khilafah adalah pertama, birokrasi mudah (efektif dan efisien), tidak berbelit-belit, dan bertele-tele. Kedua, cepat dalam penanganan. Ketiga, kemampuan dan kapabilitas orang-orang yang menangani urusan-urusan rakyat.  

Dengan tiga prinsip ini, pelayanan terhadap rakyat akan menjadi paripurna. Tidak akan terjadi kebijakan yang salah sasaran, seperti bansos. Rakyat pun bahagia karena kebutuhannya terpenuhi. Wallahualam. [MNews/Has]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *