Penulis: Juanmartin, M. Kes.
Muslimah News, OPINI — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menghentikan sedikitnya 1.070 perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang sifatnya ringan, sesuai Peraturan Jaksa Agung RI 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Fadil menjelaskan, mengingat kondisi penjara di Indonesia sudah terlalu padat, masyarakat menuntut reformasi serius dalam praktik penegakan hukum yang cenderung berfokus pada pembalasan dengan pemenjaraan, daripada memulihkan keadilan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dengan pendekatan keadilan restoratif, setidaknya ada tiga poin penting yang harus direnungkan. Pertama, keadilan restoratif memperkuat kohesi sosial antaranggota masyarakat. Kedua, memotivasi kejaksaan untuk terlibat dalam tujuan keadilan, yaitu pemulihan bagi mereka yang membutuhkannya. Terakhir, penerapan proses keadilan restoratif akan mendorong pelaku untuk merenungkan perilaku yang salah dan kerugian yang ditimbulkannya termasuk bagaimana ia harus merehabilitasi dirinya.
Harapannya, penerapan keadilan restoratif dapat membantu pemerintah mengurangi residivisme, melestarikan nilai-nilai keadilan lokal, dan mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku di masyarakat. (Detik News)
Butuh Koreksi
Permasalahan kepadatan kapasitas penjara di Indonesia sesungguhnya merupakan problem klasik. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), total penghuni lapas dan rutan mencapai 262.765 orang narapidana, sementara daya tampung rutan dan lapas hanya sekitar 135.647 orang. Secara statistik, kondisi ini menunjukkan over kapasitas hunian yang mencapai 94%. Bahkan, Menkumham Yasonna H. Laoly pernah mengungkap fakta miris bahwa terdapat lapas dan rutan yang over kapasitasnya mencapai 300%.
Pembangunan lapas dan rutan ternyata belum mampu menampung narapidana karena nyaris setiap hari jumlahnya bertambah. Realitas ini menuntut penyelesaian yang bersifat komprehensif, bukan sekadar membahas aspek ketersediaan sarana untuk menampung para narapidana.
Wacana penerapan keadilan restoratif memang telah bergulir sejak 2018 lalu. Meski demikian, terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah agar masalah hukum dan sistem sanksi yang berlaku di negeri ini dapat merealisasikan keadilan hukum sebenarnya.
Jika restoratif hukum menjadi jembatan untuk negosiasi antara korban dan pelaku melalui pemberian ganti rugi, permintaan maaf, atau sejenisnya maka selayaknya pemerintah mengkaji bagaimana kriminalitas dapat diminimalisasi dengan langkah preventif. Ini karena realitas kapasitas rutan dan lapas yang meluber ini merupakan indikasi bahwa sistem hukum di negeri ini bermasalah, baik dari aspek preventif maupun pemberian sanksi.
Sistem Hukum Bermasalah
Di mana pun, manusia memiliki harapan untuk hidup berdampingan dengan sesama. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika sistem hukum yang ada di wilayah mereka tidak memiliki konsep yang jelas, konsep terkait bagaimana kejahatan bisa dicegah sejak awal?
Inilah yang luput dari sistem hukum kita saat ini. Terlebih lagi, sistem hidup kapitalisme yang menciptakan prinsip hidup berdasarkan hukum rimba telah menciptakan atmosfer hidup yang rawan dengan kriminalitas.
Tengoklah fakta kemiskinan yang tercipta karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Fakta ini telah memicu timbulnya kejahatan karena kerasnya impitan hidup. Pengurusan urusan rakyat yang terabaikan membuat para pelaku kejahatan bertahan hidup dengan melakukan tindak kriminalitas.
Belum lagi saling sikut dalam perkara pidana maupun perdata lainnya yang kerap berujung pada pembunuhan. Nyaris setiap hari masyarakat menyaksikan berita yang merangkum tindak kejahatan di negeri ini. Anehnya, itu terjadi setiap hari!
Hukum seolah menyerah pada realitas. Di sisi lain, ruang gelap sistem hukum yang menampakkan adanya fakta suap-menyuap di persidangan, tebang pilih penjatuhan sanksi dan anulir kejadian untuk memuluskan proses penyelesaian perkara, kian melengkapi catatan hitam sistem hukum yang ada. Rentetan catatan ini bukan perkara sederhana lantas membuat kesimpulan prematur bahwa restoratif hukum menjadi solusi.
Alasan menjaga kohesi antaranggota masyarakat atau berprasangka bahwa restoratif hukum dapat membuat pelaku sadar akan kejahatan tanpa mengkaji akar masalah mengapa kejahatan terus terjadi, membuat masyarakat harus mengucapkan sayonara pada keadilan.
Mengapa? Karena akar masalah dari suburnya kriminalitas adalah dari sistem hidup yang diterapkan di negeri ini. Di sisi lain, fakta over kapasitas penjara menunjukkan adanya kelalaian pemerintah dalam memastikan perangkat sarana dan prasarana yang mendukung tegaknya sistem sanksi.
Risiko terparah dari realitas hukum kita adalah terbukanya celah kejahatan demi kejahatan akibat lemahnya sistem hukum dan pelaksanaan sanksi oleh negara. Jelas, ini adalah teror sistem yang muncul akibat sistem hukum yang cacat dan tidak berorientasi pada aspek preventif dengan aspek kuratif yang amburadul.
Lantas, bagaimana Islam memandang hal ini?
Kerangka Sistem Hukum Islam
Harus diakui, sistem hukum saat ini gagal menciptakan suasana aman di tengah-tengah masyarakat. Sementara, sistem hukum Islam bersifat khas, berorientasi pada aspek preventif dengan sistem sanksi yang berefek jera karena seluruhnya berdasarkan pada syariat, bukan semata pertimbangan manusia. Hukum Islam menjamin kehidupan masyarakat yang jauh dari kejahatan melalui aspek preventif dan kuratif.
Aspek preventif tercermin dari adanya sejumlah syariat yang harus kaum muslimin patuhi. Pemahaman mengenai konsep baik dan buruk, terpuji dan tercela menjadi kontrol bagi manusia dalam bertindak. Pemahaman ini juga membuat manusia senantiasa menghadirkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah (idrak silah billah) dalam beraktivitas.
Alhasil, ketakwaan individu yang hadir di setiap anggota masyarakat menjadi kendali untuk menjauhi apa pun yang Allah larang. Ini kontras dengan sistem hidup sekuler saat ini yang menafikan adanya pengawasan Allah dalam aktivitas sehari-hari.
Di sisi lain, adanya amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat ampuh meminimalisasi kejahatan. Sebaliknya, sifat individualis yang ada di masyarakat sekuler hari ini telah berkontribusi pada suburnya kriminalitas. Alih-alih peduli, masyarakat justru diam dengan kejahatan di depan mata.
Cari aman dan malas mengurusi orang lain, katanya. Padahal, diam terhadap kejahatan juga adalah kejahatan. Demikian kata Khalifah Umar bin Khaththab. Inilah ciri masyarakat sakit, buah dari sistem sekuler.
Peran Negara
Hal terpenting dalam pelaksanaan sistem sanksi adalah peran negara. Negaralah yang berperan dalam memastikan warganya tetap dalam koridor hukum syarak. Membiarkan pelanggaran berarti berkhianat terhadap Allah dan Rasul.
Negara juga bertugas memastikan jalannya sanksi sesuai kasus yang terjadi. Baik itu pelanggaran hudud, jinayah, takzir maupun mukhalafat. Sistem pembuktian terhadap pelanggaran dilakukan sebagai implementasi dari pelaksanaan syariat.
Atas dasar ini, pelaksanaan sanksi menjadi konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi. Keharusan negara dalam menjaga jiwa, harta, darah, agama, dan keturunan menjadi spirit penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dasar hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul membuat penerapan hukum dalam sistem pemerintahan Islam diliputi suasana keimanan.
Tentu ini berbeda dengan kondisi saat ini. Sistem hukum yang bersumber dari pola pikir manusia, terbukti penuh masalah, pertentangan dan tidak mampu menjamin keamanan warganya.
Sistem hukum Islam juga tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga pada akhirat. Hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan lainnya, sekaligus sebagai penebus dosa bagi pelaku.
Jika pembahasan sistem hukum Islam masih berkutat pada aspek hak asasi manusia, sesungguhnya sistem hukum Islam memberikan kehidupan dan memberi jaminan hidup bagi umat manusia.
Inilah rahasia mengapa tindak kejahatan pada masa kekhalifahan Islam sangat minim. Jika sistem hukum sekuler warisan penjajah terbukti penuh masalah, memilih sistem Islam adalah pilihan rasional. Bukan begitu? Wallahualam. [MNews/Has]
