Pembentukan Bank Tanah yang dibuat oleh pemerintah setidaknya memiliki dua polemik. Pertama, beleid tersebut melanggar konstitusi. Kedua, hadirnya badan ini diduga menjadi karpet merah bagi korporasi untuk makin menguasai tanah di tanah air. Lantas bagaimana Islam memandang hal ini?
Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pembentukan Bank Tanah yang dibuat oleh pemerintah, setidaknya memiliki dua polemik. Pertama, beleid tersebut melanggar konstitusi. Kedua, hadirnya badan ini diduga menjadi karpet merah bagi korporasi untuk makin menguasai tanah di Tanah Air. Lantas bagaimana Islam memandang hal ini?
Inkonstitusional
Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Terbitnya Perpres ini telah diduga melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang vonis inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja pada 25 November 2021. Pasalnya, Perpres ditandatangani pada 30/122021. (kompas.com, 6/1/2022)
Dalam putusan MK 91/PUU XVII/2021 butir 7 disebutkan mengenai perintah larangan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru berkaitan UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak. Pemerintah harus memperbaiki UU Omnibus Law tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Jika dalam dua tahun tidak ada perubahan, UU tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Artinya, per tanggal 25 November seharusnya sudah tidak boleh lagi ada penerbitan turunan UU Cipta Kerja. Namun, mengapa pemerintah masih tetap menerbitkan beberapa perpres setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK? Inilah yang menjadi pertanyaan publik sehingga patut diduga adanya tekanan dari pihak lain.
Selain itu, amar putusan MK yang mengatakan UU Omnibus Law inkonstitusional bersyarat pun dinilai setengah hati. Mengapa UU yang dinyatakan inkonstitusional tetapi tetap berlaku? Padahal, telah jelas tidak sesuai dengan konstitusi? Banyak dari masyarakat pun menyangsikan 2 tahun mendatang, keputusan yang diambil akan memihak pada rakyat. Sebab, masyarakat sudah sering kali dikecewakan oleh kebijakan yang ada.
Bank Tanah Mengakomodasi para Pengusaha
Peneliti INDEF Abra Talattov mengkritik keputusan pemerintah membentuk klaster Kemudahan Proyek Pemerintah dalam Omnibus Law. Sebab, dalam klaster ini pemerintah membuka ruang bagi swasta untuk mendapatkan tanah dengan harga murah. (voi.com, 2020)
Seperti bab VIII UU Cipta Kerja tentang pengadaan tanah, di pasal 125 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat membentuk badan Bank Tanah. Pada pasal 4-nya dijelaskan fungsi Bank Tanah adalah untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
Bukankah pembentukan badan Bank Tanah ini bisa menjadi jalan pintas bagi swasta atau oligarki untuk mendapatkan tanah secara murah bahkan gratis? Apalagi, di pasal 173 ayat 2 mengenai klaster Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha.
Dari ketentuan ini saja akan mengantarkan kemudahan korporasi untuk menguasai lahan karena pada mekanismenya, ketika ada proyek strategis maka difasilitasi oleh pemerintah melalui Bank Tanah. Alhasil, biaya pembebasan tanah ditanggung pemerintah. Konsekuensinya, atas nama kepentingan investasi, sewa tanah akan ditekan seminimal mungkin. Bukankah ini sangat merugikan pemilik tanah?
Konflik Agraria
Persoalan Bank Tanah bukan hanya pada paradigmanya yang berorientasi pada pengusaha, namun juga diduga kuat makin memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agraria yang memang sudah pelik. Konflik agraria yang kini menjadi sorotan adalah adanya penggusuran skala nasional yang dilakukan pemerintah untuk percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dewi Kartika, Sekretaris Jendral KPA mengatakan bahwa KPA mencatat ada 207 konflik agraria yang bersifat struktural di 517 desa/kota di 32 provinsi. Konflik ini berdampak pada 98 ribu kepala keluarga. Adapun luasan tanah berkonflik seluas ½ juta hektar dan korban yang terdampak mengalami kenaikan drastis dibanding tahun 2020, yaitu dari 135.337 KK menjadi 198.859 KK di 2021. (tribunnews.com, 7/1/2022)
Itulah sebabnya, menurut Dewi, regulasi Bank Tanah ini akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan, dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok termasuk pemerintah. Kondisi ini bisa berpotensi besar dalam melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat. Akhirnya memperburuk ketimpangan dan kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan serta mengkriminalkan petani dan masyarakat adat atas nama investasi dan pembangunan.
Belum lagi lembaga ini seperti menghadirkan ladang subur bagi praktik korupsi. Seperti pasal 50 PP Bank Tanah yaitu Menteri ATR/BPN dapat memutihkan HGU telantar atau HGU berkonflik dengan petani dan masyarakat adat, dengan memberikan kemudahan proses pengakuan hukum kepada perusahaan yang membutuhkan. Inilah alasan mengapa adanya lembaga Bank Tanah bukannya bermanfaat, justru diduga akan semakin memicu terjadinya konflik agraria.
Kepemilikan dan Fungsi Negara
Karut-marut permasalahan agraria di Tanah Air sesungguhnya bisa dikembalikan pada dua hal. Pertama yaitu dalam sistem ekonomi neoliberalisme tidak dikenal adanya pembagian kepemilikan sehingga siapa pun bisa memiliki tanah apa pun, termasuk tanah yang terkandung di dalamnya barang tambang melimpah.
Seperti contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, tembaga, bauksit, besi, perak, timah, nikel, dll. sehingga dari sini akan menghantarkan pada eksploitasi SDA. Padahal, sumber daya alam tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Walhasil, banyak rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhalang oleh kepemilikan barang tambang oleh swasta.
Kedua, fungsi negara yang hanya sebatas regulator. Inilah yang menghambat rakyat untuk bisa mengakses kebutuhannya dengan merata. Selain itu, hadirnya penguasa dalam sistem negara korporatokrasi menjadikan posisi mereka berdiri bersama pengusaha sehingga kebijakan yang hadir senantiasa mengikuti kepentingan pengusaha.
Tidak heran, jika kemudian lahir UU Omnibus Law yang menggelar karpet merah bagi korporasi. Padahal, telah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat), tetapi pada praktiknya instrumen ini tetap diberlakukan di tengah kecaman berbagai kalangan.
Konflik Agraria Selesai dengan Islam
Dari paparan di atas, telah jelas sumber konflik agraria adalah tata kelola sistem ekonomi yang neoliberalisme sehingga siapa pun bebas memiliki tanah. Berbeda dengan Islam yang memiliki konsep pembagian lahan menjadi tiga bagian.
Dalam pandangan Islam, lahan memiliki tiga status kepemilikan, pertama adalah lahan yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian, ladang, kebun dan sebagainya. Kedua, lahan milik umum seperti hutan, tambang, dan sebagainya. Islam melarang penguasaannya pada swasta/korporasi sehingga aturan ini akan menghilangkan penguasaan tanah yang terkandung di dalamnya barang tambang melimpah.
Ketiga, lahan milik negara yaitu lahan yang tidak punya pemilik dan yang di atasnya terdapat harta milik negara seperti bangunan milik negara. Berdasarkan pembagian ini maka tidak dibolehkan bagi individu untuk memiliki lahan milik umum sekalipun diberikan konsesi/izin oleh negara.
Selain konsep kepemilikan, Islam pun akan menghadirkan penguasa bervisi melayani umat. Mereka akan hadir justru membela hak-hak umat atas hartanya termasuk lahannya. Bukan membela korporasi dan mengkriminalisasi rakyat, apalagi merampas tanah rakyat. Adanya pembangunan seperti PSN semata untuk mengakomodasi kepentingan umat sehingga penggusuran masal tidak akan terjadi oleh pemerintah pada tanah rakyatnya.
Oleh karena itu, penguasa dalam Khilafah Islamiyah akan menjamin kepemilikan individu dan akan memastikan kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah akan memastikan seluruh hak warganya terpenuhi tanpa kecuali, baik masyarakat desa maupun kota. Dengan demikian, tidak akan ditemukan kebijakan yang pro korporasi dalam sistem pemerintahan Khilafah Islamiah. Wallahualam. [MNews/Has]
