Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Sejak viralnya podcast Deddy Corbuzier (DC) yang membahas gay, ramai tuntutan masyarakat agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menghapus (take down) konten tersebut. Namun, Kemkominfo ternyata tidak melakukannya hingga akhirnya DC sendiri yang menghapusnya. Sikap Kemkominfo ini bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang resah dengan konten tersebut.
Mengapa Kemkominfo tidak menghapus konten tentang L687? Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa Pemerintah akan menghapus konten tentang L687 jika memenuhi dua syarat.
Pertama, ada pelanggaran hukum, terutama UU Pornografi. Semuel menyampaikan bahwa tidak ada UU yang bisa menjerat L687 selama tidak terkait pornografi. Kedua, konten tersebut meresahkan masyarakat.
Semuel menegaskan bahwa adanya dua syarat tersebut demi kepentingan demokrasi. “Pemerintah tidak akan masuk terlalu dalam terhadap hal-hal begitu. Tidak semua percakapan masyarakat pemerintah semua masuk, di mana demokrasinya? Biarkan itu terjadi diskusi publik untuk melakukan, memantik. Selama tidak mengganggu kestabilan, ya kita biarkan itu terjadilah diskusi,” ungkap Semuel (CNN Indonesia, 13/5/2022).
Melihat sikap pemerintah terhadap L687, sungguh membuat kita heran. Pemerintah seolah membiarkan kampanye L687 yang demikian masif di media sosial. Padahal, ditinjau dari sudut pandang mana pun, L687 berbahaya dan merusak masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa bersikap tegas.
Dari sudut pandang agama, L687 jelas haram, bahkan termasuk dosa besar dan sanksinya sangat keras. Dari sudut pandang kesehatan, perilaku L687 telah menyebabkan maraknya penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS. Dari sudut pandang sosial, L687 melanggar norma masyarakat dan menyebabkan terhentinya regenerasi umat manusia.
Belum lagi tingkah pelaku L687 yang menyasar anak-anak sehingga menghancurkan masa depan mereka. Para korban tenggelam dalam depresi berkepanjangan dan bahkan ada yang akhirnya menjadi predator baru yang mencari mangsa anak-anak.
Realitas Negara Demokrasi
Benarlah nasihat Imam Al-Ghazali bahwa agama dan kekuasaan saling memiliki keterkaitan. Agama adalah dasar (fondasi) dan penguasa merupakan penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan roboh dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang.
Ketika saat ini negara bersikap sekuler liberal dengan membiarkan konten L687 di media sosial, syariat tentang keharaman L687 pun ditegakkan. Kaum yang dilaknat Allah Swt. ini juga bebas mempertontonkan gaya hidupnya dan didukung oleh media yang juga sekuler liberal.
Kelompok L687 leluasa mengampanyekan perilaku liberalnya karena negara menerapkan sistem demokrasi yang melindungi kebebasan berpendapat dan bertingkah laku. Akhirnya, meski aktivitas L687 haram secara agama, tetapi legal menurut demokrasi. Tidak hanya legal, mereka bahkan boleh mempromosikan gaya hidup rusaknya kepada masyarakat. Dengan demikian, sungguh sulit berharap dihapuskannya konten L687 dalam sistem ini.
Hal ini ditegaskan oleh Menkopolhukam Mahfud MD melalui akun Twitter-nya pada Rabu (11/5), bahwa L687 dan penyiarnya belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum. Saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang bisa menjerat pidana kepada kelompok L687.
Kasus podcast DC menyadarkan kita bahwa inilah realitas negara demokrasi. Demokrasi menjadikan manusia sebagai pembuat hukum/aturan sehingga hasilnya adalah aturan yang mencampakkan agama dan memuja kebebasan.
Padahal, aktivitas L687 haram berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A’raf: 80—81,
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ
اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ
“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.'”
Rasulullah saw. juga bersabda, “Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali.” (HR Ahmad)
Keharaman L687 sudah demikian jelas, tetapi di bawah sistem demokrasi, keharaman tersebut diabaikan. Aktivitas L687 dibiarkan dan bahkan dilindungi oleh undang-undang atas nama Hakim Asasi Manusia (HAM). Demikianlah, demokrasi telah menghasilkan hukum/aturan yang melindungi L687.
Realitas negara demokrasi ini sungguh berbeda dengan negara Islam (Khilafah). Berdasarkan Islam, kedaulatan adalah di tangan syarak. Allah Swt. adalah satu-satunya yang bertindak sebagai musyarri’ (pembuat hukum). Allah Swt. berfirman dalam QS Al-An’aam: 57,
إِنِ الحُكْمُ إلاّ للهِ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.”
Sebagai konsekuensinya, setiap hukum/aturan yang ada dalam Negara Khilafah Islam selalu berdasarkan syariat, bukan pendapat manusia yang kental dengan hawa nafsu. L687 yang haram berdasarkan syariat akan diharamkan pula dalam negara Khilafah. Pelakunya akan mendapatkan sanksi yang keras dari negara, yaitu hukum bunuh.
Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.” (HR Tirmidzi)
Islam Bereskan L687
Jelaslah bahwa berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw., L687 merupakan keharaman. Seharusnya, semua konten yang menampilkan dan mendukung L687 dilarang tayang di media sosial. Para pelakunya akan mendapatkan hukuman bunuh sebagai penebus dosa dan pencegah orang lain menirunya.
Para penyiar L687 akan mendapatkan sanksi juga dari negara sehingga mereka jera. Adapun konten yang mereka siarkan akan dihapus seketika saat terdeteksi oleh patroli polisi siber, bukan menunggu viral dan memicu keresahan di masyarakat. Dengan demikian, urusan L687 akan beres dengan cepat. Generasi pun akan terlindungi dari bahaya para predator seksual.
Terkait media, di dalam Khilafah, pemilik dan pemimpin redaksi media bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Mereka dimintai tanggung jawab terhadap setiap bentuk penyimpangan terhadap akidah dan syariat, sebagaimana warga negara lainnya.
Dengan demikian, pemilik akun media sosial tidak boleh lepas tangan terhadap konten yang dia sebarkan. Dia harus bertanggung jawab terhadap kontennya. Jika terbukti melanggar, sanksi yang menjerakan akan diterapkan. Wallahualam. [MNews/Has]
Foto sampul: Unsplash
