Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Amerika Serikat (AS) akan terselenggara pada 12—13 Mei 2022 di Ibu Kota Washington, Amerika Serikat. Para pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden akan hadir dan KTT tersebut akan menjadi pertemuan fisik pertama mereka sejak 2017. (VOA Indonesia, 17/4/2022).
Juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan agenda besar KTT ASEAN-AS ini adalah perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-AS. Pokok-pokok pembahasannya antara lain upaya bersama dalam penanganan pandemi (Covid-19), kerja sama kesehatan, pendidikan, upaya memulihkan perekonomian, serta diskusi atas berbagai tantangan geopolitik di kawasan maupun global.
Ekonomi ASEAN
Relasi ASEAN-AS yang sudah berusia lebih dari empat dekade menunjukkan KTT ini penting dan strategis. Faizasyah menegaskan KTT ini juga dalam rangka menetapkan satu visi bersama soal hubungan kedua pihak pada masa mendatang. (VOA Indonesia, 17/4/2022).
Sementara itu, peneliti Hubungan Internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan terjadi pergeseran agenda dalam KTT ASEAN-AS, yakni isu keamanan yang tidak lagi menjadi isu utama, melainkan persoalan ekonomi, terkhusus pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Di samping itu, penyelenggaraan KTT ini bertepatan dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Nanto memperkirakan ASEAN akan menolak konflik Rusia-Ukraina masuk dalam agenda pembahasan di KTT.
Sebagai informasi, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN pada 2022. Manuela V. Ferro, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik mengatakan bahwa perekonomian Asia Timur dan Pasifik yang mulai pulih dari pandemi bertepatan dengan perang di Ukraina yang justru menjadi beban bagi momentum pertumbuhan ekonomi. (Katadata, 13/4/2022).
Bank Dunia melihat gejolak perang di Ukraina mengganggu pasokan komoditas, meningkatkan tekanan keuangan, dan menghambat pertumbuhan global. Namun, negara-negara pengekspor komoditas, seperti Indonesia dan Malaysia, dapat meredam kenaikan harga internasional dengan lebih mudah daripada negara-negara pengimpor komoditas, seperti Fiji dan Thailand.
Kinerja APBN Positif
Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia masih lebih tangguh dibandingkan negara-negara ASEAN lain dalam menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipangkas dari 5,2% pada Oktober 2021 menjadi 5,1% pada April 2022. Skenario pertumbuhan terburuk diperkirakan masih berkisar pada angka 4,6%. (Katadata, 13/4/2022).
Hal ini setali tiga uang dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa penerimaan negara per Februari 2022 naik 37,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp302,4 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh melambungnya harga komoditas akibat efek dari perang Rusia-Ukraina.
Yang jelas, kinerja penerimaan negara menggambarkan pemulihan ekonomi yang menggeliat cukup kuat di seluruh sektor. Lonjakan harga komoditas juga memberikan kontribusi besar pada kenaikan pendapatan negara.
Melesatnya penerimaan negara tentu saja berdampak positif bagi kinerja APBN secara keseluruhan yang mencetak surplus hingga Rp28,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih baik dari Februari 2021 yang mengalami defisit sebesar Rp63,3 triliun. Bagi negara-negara maju, terutama para investor, proyeksi ekonomi Indonesia ini bisa menjadi angin segar.
Kepemimpinan AS di Asia, Apa Kabar Indo-Pasifik?
Selanjutnya, kita perlu menakar kekuatan kepemimpinan AS di Asia. Menurut survei Gallup, tingkat dukungan terhadap kepemimpinan AS di dunia melonjak di Asia pada 2021 dengan kenaikan terbesar tercatat di Laos, Korea Selatan, dan Vietnam.
Median tingkat persetujuan di 33 negara Asia yang disurvei pada 2021 itu tercatat 41%. Angka tersebut naik 10% dari tahun sebelumnya (2020). Ini tentu menjadi kabar baik bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden, terlebih jelang KTT ASEAN-AS Mei mendatang.
Namun, tidak dimungkiri bahwa inisiatif untuk mempererat hubungan AS dengan Asia dalam rangka mengimbangi pengaruh Cina yang meluas, dianggap tidak memiliki insentif perdagangan yang kuat. Beberapa pakar menilai hal itu berbahaya secara politik di AS, yakni sentimen proteksionis meningkat cukup tinggi.
AS pun dinilai perlu mengintensifkan fokusnya di kawasan Indo-Pasifik karena adanya “tantangan yang meningkat” sebagai dampak kebangkitan Cina. Strategi Indo-Pasifik Biden sejauh ini cukup menjanjikan. Langkah-langkah untuk memperdalam aliansi kesepakatan sudah terjalin dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand.
Strategi itu juga bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan mitra regional, seperti India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Kepulauan Pasifik. Diperkirakan, ada lebih banyak kesepakatan tercipta dengan kontur yang lebih tajam dari strategi Indo-Pasifik yang dapat terbentuk ketika Biden menjamu para pemimpin ASEAN di Washington bulan depan.
Berbekal survei di atas, wajar jika Biden merasa cukup aman meski tetap perlu memantau dan mengintensifkan Indo-Pasifik sebagai penjaga kepentingannya.
AS Masih Terdampak Covid-19; Inflasi Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Ketat
Mengutip dokumen Bank Dunia berjudul “Update Ekonomi Asia Timur dan Pasifik April 2022” bahwa pada awal 2022, negara-negara Asia Timur dan Pasifik tampak melanjutkan pemulihan ekonomi mereka. Kawasan Asia Timur dan Pasifik berhasil mengatasi gelombang Delta yang sulit dan terdampak relatif tidak parah oleh gelombang Omicron.
Perdagangan luar negeri dan kondisi keuangan tetap terkendali, dan banyak negara sedang mempertimbangkan untuk melakukan konsolidasi fiskal dengan negara-negara di kawasan ini. Indonesia dan Vietnam adalah negara ASEAN (sebagai bagian dari kawasan Asia Timur dan Pasifik) yang telah pulih seperti sebelum pandemi.
Pada saat yang sama, terjadi percepatan laju inflasi di AS yang telah memicu pengetatan keuangan lebih awal dari yang diperkirakan. Selain itu, Cina juga tengah mengalami lonjakan infeksi Covid-19, di samping adanya tekanan terhadap sektor properti dengan tingkat utang yang tinggi.
Dalam hal ini, wajar AS berharap besar pada kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk ASEAN yang mana Indonesia adalah negara terbesarnya. Tentunya AS juga mencermati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang termasuk bagus pascapemulihan pandemi Covid-19.
Amankan Hegemoni
Melihat kondisi AS, ternyata perekonomiannya begitu rapuh. Mengutip Antara News (23/4/2022), Covid-19 masih menjadi penyebab kematian utama di AS pada 2021. Ini jelas masih memperberat beban ekonomi AS.
Oleh karenanya, sebenarnya saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menghancurkan kampiun kapitalisme AS, asalkan Indonesia memiliki ideologi yang sepadan untuk melawannya, yaitu Islam, bukannya malah turut hadir mendukung AS dalam KTT ASEAN-AS.
Pantaslah isu “haram meneladani negara seperti Nabi Muhammad saw.” belakangan ini dieksploitasi oleh salah satu pejabat negara ini. Tidak hanya itu, isu moderasi beragama pun makin deras. Rupanya, ada agenda global AS yang terduga kuat menjadi latar belakangnya sehingga lontaran opini tersebut sekaligus menjadi upaya memblokade kebangkitan Islam di Indonesia.
Dari konferensi ke konferensi, layak kita sebut sekadar topeng garang AS untuk menutupi keroposnya ekonomi kapitalisme di kandangnya sendiri. Belum lagi jargon-jargon jemawa AS yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Tidak terkecuali KTT Khusus ASEAN-AS. Semua adalah rekayasa demi mengamankan hegemoni AS karena ekonominya sedang kepepet.
Khatimah
Titik pemungkas kelemahan kapitalisme global sungguh kian tampak. Negeri-negeri muslim semestinya segera sadar sehingga mampu berbalik arah dan melawan ideologi kufur kapitalisme.
Selain itu, dunia Islam semestinya fokus memperjuangkan Khilafah karena ini adalah letak urgensi kedaulatan ideologis negeri-negeri muslim agar tidak membebek, disetir, ataupun menjadi kaki tangan negara lain, yakni negara adidaya.
Sebaliknya, negeri-negeri muslim harus bersatu sehingga mampu menjadi negara mandiri dan berdaulat, yaitu negara dengan jaminan keamanan berada di tangan kaum muslim dan aturan yang diterapkan adalah aturan Islam. [MNews/Gz]
