Muslimah News, NASIONAL — Setelah penetapan tersangka mafia minyak goreng (migor) dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan perkara tersebut.
Mencermati kasus ini pengamat dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Dr. Riyan, M. Ag. menyatakan pengungkapan ini menunjukkan ada kejahatan luar biasa.
“Telah terjadi persekongkolan model pemerintahan korporatokrasi di mana pengusaha menjadi penguasa, dan penguasa merangkap jadi pengusaha,” jelasnya dalam “Membongkar ‘Pesta’ Mafia Migor di Tengah Kesusahan Rakyat” di kanal Khilafah News, Kamis (21/4/2022).
Hanya saja, ia menilai, ada dugaan kuat penangkapan ini sebenarnya bisa dilakukan beberapa waktu lalu. “Termasuk karena ada tekanan publik yang makin kuat pascademo mahasiswa,” ucapnya.
Jadi, menurutnya, di satu sisi dilakukan upaya hukum, di sisi lain apakah hal ini dapat menyelesaikan akar persoalan atau sekadar menjadi “salep obat gatal”?
Terlebih, imbuhnya, persekongkolan ini mengulang kasus-kasus yang serupa. “Pemerintah bukan menjadi pelayan terbaik untuk rakyat—dalam hal ini memenuhi salah satu kebutuhan pokok—, tetapi justru memanfaatkan kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan kezaliman di tengah masyarakat,” urainya.
Ia pun mengungkapkan keprihatinannya karena hal ini sudah lama terjadi dan ditangani dengan lambat sehingga rakyat yang dikorbankan.
Akar Masalah
Dr. Riyan memaparkan masih harus dilihat apakah penangkapan ini juga akan berdampak terhadap turunnya harga minyak dan mudah didapatkan oleh masyarakat. “Ini yang seharusnya dicari akar masalahnya. Apalagi, dengan model korporatokrasi tidak mungkin negara berdiri sendiri melakukan hal ini,” cetusnya.
Ia membeberkan akar masalahnya adalah pemerintah tidak melakukan pengaturan dari produksi hingga distribusi dengan berorientasi pelayanan masyarakat, bisa didapatkan dengan mudah, dan harga murah.
“Ada upaya sistematis melepaskan tanggung jawab pemerintah kepada swasta. Swasta yang ditangkap ini menguasai 46% pasar migor. Artinya, selama ini terjadi pembiaran pengelolaan sampai swasta mendominasi dan membuat negara tidak berdaya. Lalu sekarang tiba-tiba berdaya. Kita juga bertanya-tanya, apakah benar berdaya atau ada skenario yang lain?” tanyanya retorik.
Ia memandang persoalan ini sangat kompleks. “Pasar sudah menjadi kartel sehingga harus ada penyelesaian secara struktural. Harus ada kondisi baru dengan pemerintah mengambil tanggung jawab dari produksi sampai distribusi. Kemudian swasta berada di bawah kendali pemerintah. Kalau dilepas, maka bargaining position mereka menjadi sangat tinggi,” terangnya.
Apalagi, imbuhnya, selama ini yang digunakan adalah paradigma sekuler kapitalistik. “Pemerintah seolah lepas tanggung jawab dan melakukan bisnis dengan rakyat,” kritiknya.
Oleh karena itu, tegasnya, harus ada keberanian dari pemerintah yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat. “Kalau terlibat, mestinya yang ditangkap bisa sampai ke pejabat yang lebih tinggi. Ini bukan persoalan main-main karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya.
Pengaturan Islam
Dr. Riyan menyatakan dengan pengaturan Islam, pada prinsipnya pemerintah yang memegang kendali. “Pemimpin yang mengatur dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang ia urus. Paradigma yang dibangun adalah pelayanan, bukan bisnis,” ungkapnya.
Kemudian di tingkat pelaksanaan, lanjutnya, siapapun yang melakukan proses industrialisasi ada dalam kontrol pemerintah. “Pemenuhan kebutuhan di dalam dan luar negeri akan dilihat dari kemampuan pemerintah itu sendiri,” jelasnya.
Dengan demikian, ia menekankan, pihak swasta akhirnya tidak bisa main-main karena semua dalam kontrol pemerintah. “Di sisi lain, rakyat juga diberi kesempatan melakukan kontrol atau amar makruf nahi munkar sehingga ketika ada potensi penyelewengan mudah terdeteksi,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
Sumber foto: tempo

Sistem Islam adalah solusi