Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka kasus ekspor minyak goreng (migor). Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam kasus dugaan tindak pidana migor ini disinyalir adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor.
Presiden Jokowi memerintahkan Kejagung untuk mengusut tuntas kasus mafia migor. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti di empat orang tersangka. Ia juga meyakini ada permainan mafia dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga migor.
Ia menyebut salah satu buktinya adalah harga migor yang belum kunjung turun meski pemerintah telah berupaya menekan harga minyak goreng agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Namun, harga minyak goreng di pasaran masih terus tinggi. (CNN Indonesia).
Benang Kusut Kelangkaan
Karut-marut pemberantasan mafia migor nyatanya belum jua tuntas setelah penangkapan sejumlah tersangka. Pemerintah bahkan harus berhadapan dengan sikap pesimis masyarakat akan harga migor di pasaran.
Permasalahan kelangkaan minyak goreng jelas tidak lantas terurai hanya karena penangkapan para terduga mafia. Ada permasalahan mendasar di balik kelangkaan dan naiknya harga migor yang harus dicermati secara mendasar dan sistemis.
Salah satu problem yang kerap hadir dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah kelangkaan. Untuk mengantisipasi kelangkaan barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat, negara senantiasa memastikan ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan warganya.
Dalam sistem ini, negara bukanlah satu-satunya penyedia barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada pengusaha yang dianggap mampu menstimulus ekonomi di masyarakat.
Keberadaan para pengusaha ini pada dasarnya tidak lepas dari dukungan negara. Dalam negara kapitalis, individu bebas menjalankan bisnis apa pun, termasuk dalam menyediakan berbagai kebutuhan rakyat melalui pengelolaan aset strategis yang menjamin kebutuhan pokok rakyat.
Dalam pengelolaan bahan baku migor saja, penguasaan lahan kelapa sawit swasta mencapai 58%, sedangkan BUMN hanya sekitar 4%. Inilah bukti liberalisasi ekonomi yang membuka lebar masuknya investasi.
Konsekuensi masuknya pemain swasta dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah mindset bisnis yang tentu saja berkepentingan dalam masalah untung rugi. Alhasil, hanya mereka yang memiliki daya belilah yang bisa mengakses kebutuhan pokok tersebut.
Di sisi lain, ada mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Jadi, meski negara menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pengusaha memiliki posisi tawar yang tidak kalah menguntungkan. Bahkan, pengusaha mampu menekan pemerintah hingga menyerahkan harga kebutuhan dengan harga tinggi, termasuk migor.
Pesimisme Rakyat
Ketua gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga pernah mengungkapkan bahwa pada dasarnya, swasta sudah enggan memproduksi migor. Ini karena pasar internasional lebih menguntungkan daripada produksi migor dalam negeri.
Ia mengatakan, kelangkaan dan mahalnya harga migor sepenuhnya jangan ditimpakan kepada swasta karena pemerintah sendiri tidak memiliki skenario jelas meski merupakan penghasil minyak mentah terbesar di dunia.
Saat tertangkapnya sejumlah tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO), tidak sedikit rakyat yang berkomentar negatif. Terlebih, harga migor masih belum terkendali. Penangkapan yang terjadi bahkan malah menunjukkan realitas bahwa kongkalikong penguasa dan pengusaha itu benar adanya.
Di dunia maya, tidak sedikit warganet yang berkomentar akan nasib apes sejumlah tersangka. Rakyat seolah telanjur sakit hati. Penangkapan yang Kejagung lakukan ibarat dramaturgi untuk menunjukkan adanya kinerja.
Pertanyaan ala masyarakat awam adalah, apakah dengan tertangkapnya para tersangka lantas migor kembali berlimpah dengan harga stabil? Jika tidak, apa yang akan pemerintah lakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat?
Akar Masalah
Permasalahan migor ini haruslah ditelisik secara mendasar. Masalahnya bukan sekadar kelangkaan dan kenaikan harga minyak, tetapi ada permasalahan krusial, yakni peran negara sebagai pelayan rakyat.
Tugas pemerintah sejatinya adalah melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, individu per individu dengan pemenuhan yang sempurna. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan adalah segelintir kebutuhan pokok yang wajib negara penuhi.
Negara juga wajib memahami bahwa jati dirinya adalah pelayan rakyat, bukan pedagang. Bukan hanya memastikan kebutuhan rakyat tersedia di pasar, tetapi juga bahwa seluruh rakyat mampu mengakses kebutuhan tersebut.
Dengan sendirinya, negara akan menempuh sejumlah skenario untuk mengadakan bahan baku secara mandiri, mengolahnya, dan mendistribusikan kepada rakyat. Peran ini seharusnya tidak didominasi pihak swasta karena negaralah yang berkewajiban melaksanakan. Jika swasta berkontribusi, inilah yang membuka celah hadirnya para mafia.
Dominasi individu bahkan berpotensi besar untuk munculnya permainan harga dan terjadinya kelangkaan. Selain itu, mindset bisnis para pengusaha membuat rakyat harus mengakses kebutuhannya dengan harga yang fantastis.
Inilah realitas sistem ekonomi kapitalisme, negara memang berperan sebagai fasilitator semata. Dalam kondisi terendah, negara bahkan lepas tangan dalam mengurus rakyat.
Lantas, bagaimana skenario Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan mencegah terjadinya kelangkaan?
Perspektif Islam
Islam menempatkan penguasa sebagai pelayan rakyat. Atas dasar ini, negara berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat, mulai dari penyediaan bahan baku hingga dalam bentuk jadi.
Selain tugas pokok tersebut, negara wajib melakukan langkah preventif jika sejumlah kebutuhan pokok rakyat mengalami kelangkaan dan terjadi penimbunan oleh segelintir oknum.
Para penimbun harus menjual barangnya sesuai harga pasar. Jika barang tersebut tidak ada kecuali pada orang yang menimbun dan terjadi pengendalian harga, dalam kondisi ini, negara bertanggung jawab menyediakan barang tersebut di pasar.
Adapun jika terjadi kenaikan harga karena kondisi tertentu, misalnya perang atau kondisi lain karena krisis politik hingga kebutuhan pokok menjadi langka, Khalifah wajib mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memelihara kemaslahatan masyarakat.
Khalifah wajib menyediakan barang itu di pasar dengan mendatangkannya dari berbagai tempat. Dengan ini, kenaikan harga bisa dicegah dan kelangkaan pun dapat terantisipasi.
Khalifah Umar bin Khaththab pada masa paceklik yang disebut tahun kekeringan—kelaparan di Hijaz akibat kelangkaan makanan pada tahun itu, sementara harga telah melonjak akibat kelangkaannya—tidak mematok harga tertentu untuk makanan. Khalifah Umar mengirim surat dan mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz sehingga harga turun tanpa perlu melakukan pematokan harga.
Jadi, permasalahannya hari ini adalah negara kurang berperan dalam menyediakan kebutuhan rakyat, bahkan individu menjadi pemain yang dominan. Selain itu, tidak adanya visi politik dalam memenuhi kebutuhan rakyat membuat pengelolaan minyak goreng yang berlimpah di negeri ini justru langka dan diakses dengan harga fantastis. Jika sudah begini, apakah kita masih betah dengan kapitalisme? Wallahualam. [MNews/Has]
