Penulis: Imelda Tanjung
Muslimah News, FOKUS — Berbagai langkah dan kebijakan terus diproduksi Pemerintah seakan-akan untuk mengatasi masalah. Namun nyatanya, hingga kini persoalan tidak kunjung selesai karena kebijakan tersebut tidak mengurai akar persoalan.
Penyelesaian masalah dicukupkan pada tataran teknis strategis. Padahal, masalah yang sesungguhnya lahir dari kebatilan paradigma dan konsep tata kelola.
Sistem kehidupan sekuler kapitalisme yang melahirkan konsep tata kelola neoliberalisme telah menjadi pangkal penyebab semua persoalan ini. Konsep ini memalingkan politik ekonomi negara bukan lagi untuk menyejahterakan rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya, melainkan sekadar menggerakkan roda perekonomian dan mengejar angka pertumbuhan semata.
Oleh karenanya, pembangunan pertanian hanya berorientasi untuk menggenjot produksi saja. Dalam hal ini, bisa dipahami kenapa Pemerintah begitu berambisi merealisasikan proyek food estate, yakni selain karena proyek ini adalah agenda penguatan kapitalisasi pertanian, juga karena negara memandang problem utama pangan sebagai peningkatan produksi.
Melalui food estate, produksi pertanian ditargetkan terus melejit untuk menyokong ketahanan pangan. Padahal, sekalipun produksi berlimpah, tetapi distribusi tidak merata, bagaimana mungkin pemenuhan kebutuhan pangan tiap individu rakyat bisa terjamin?
Neoliberalisme juga menjadikan peran sentral pemerintah sebagai penanggung jawab rakyat kian terpinggir. Fungsi negara sebatas regulator dan fasilitator. Pengelolaan kebutuhan dasar dan layanan publik diserahkan kepada mekanisme pasar dan dijalankan oleh swasta atau korporasi. Bahkan, di sektor pertanian, tidak jarang muncul perusahaan integrator yang menguasai seluruh rantai usaha pengadaan pangan (mulai dari hulu ke hilir) yang berjalan dalam mekanisme persaingan bebas.
Perusahaan-perusahaan (yang jumlahnya tidak banyak) melahirkan oligarki pangan yang sulit disentuh negara. Ketika pengelolaan berbagai hajat publik dikuasai korporasi, hanya menjadi objek komersialisasi demi mengejar keuntungan sendiri.
Minimnya peran negara dan berkuasanya oligarki juga menyebabkan arah tata kelola pangan lebih mengikuti kehendak oligarki dibanding membangun ketahanan pangan bagi rakyat secara berdaulat dan mandiri.
Lebih ironis, dengan konsep ini pula, terjadi liberalisasi lembaga negara, misalnya BUMN. Dengan dalih reformasi struktural, BUMN pun diarahkan untuk menjalankan nilai-nilai korporat dan menjauhkannya dari fungsi pelayanan sebagai bagian unit teknis pemerintah.
BUMN saat ini pun berubah layaknya korporasi yang fokusnya adalah bisnis. Padahal, permodalannya berasal dari dana rakyat, yaitu APBN, tetapi dalam fungsinya justru membisniskan layanannya kepada rakyat.
Dengan demikian, sangat urgen bagi Indonesia untuk mentransformasi sistem pengelolaan pertanian dan pangan agar kekayaan yang Allah karuniakan bisa terkelola secara benar dan mandiri. Ini agar dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat, menjamin pemenuhan pangan secara cukup, merata, berkualitas, serta menghilangkan ketergantungan pada impor.
—
Solusi Islam
Pemenuhan ketahanan pangan secara berdaulat merupakan hal mutlak dalam Islam. Allah Taala melarang umat Islam menggantungkan urusannya kepada bangsa dan negara kafir. Kaum muslim harus memiliki independensi dalam mengatur semua urusan kehidupannya berdasarkan syariat.
Sekalipun Islam tidak melarang impor, tetapi Islam tidak membolehkan adanya ketergantungan. Allah Taala berfirman dalam QS An-Nisa: 141,
وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا….
” … dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
Hanya saja, konsep kedaulatan pangan dalam pandangan Islam berbeda dengan pandangan ideologi selain Islam—sebagaimana diperjuangkan oleh berbagai kelompok/organisasi saat ini yang juga antikapitalisme.
Dalam Islam, kedaulatan pangan harus terwujud dalam satu sistem pengelolaan negara berlandas syarak, bukan sebatas memandirikan petani atau skala kelompok tani.
Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan harus berdasarkan visi negara yang menjadi landasan bagi politik dalam dan luar negerinya. Politik dalam negerinya adalah menjalankan syariat Islam kafah dan mengurusi urusan rakyat dengannya.
Oleh karena itu, politik ekonomi Islam mengarahkan pada jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan memudahkan rakyat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan.
Jelaslah, tujuan politik ekonomi Islam yang wajib terealisasi adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, sandang; serta pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi semua rakyat tanpa terkecuali, baik muslim maupun nonmuslim.
Politik ekonomi ini wajib dijalankan oleh pemerintah. Rasulullah saw. menegaskan fungsi pemerintah dalam hadis, “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Di samping itu, negara juga harus menjadi pelindung rakyatnya dari berbagai ancaman dan hegemoni. Beliau saw. bersabda, “Khalifah itu laksana perisai, yakni tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).
Kedua nas ini meniscayakan kehadiran negara secara utuh di tengah rakyatnya, melayani dan mengurusi kebutuhan pokok rakyat, serta melindunginya dari berbagai hegemoni, termasuk hegemoni ekonomi dari negara asing atau korporasi. Fungsi ini dijalankan oleh semua struktur negara, mulai dari pusat sampai ke unit teknisnya.
Oleh karenanya, tanggung jawab negara untuk mengelola dan mengatur sektor pertanian dan pangan adalah hal wajib. Tidak boleh terjadi penguasaan sektor pertanian pangan oleh korporasi.
Wujud tanggung jawab ini hadir dengan pengurusan terhadap petani dengan menyediakan berbagai kebutuhan saprodi mereka dengan mudah, berkualitas, dan harga terjangkau; memudahkan akses permodalan tanpa syarat yang ribet dan tanpa riba; membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi, dsb.; termasuk meningkatkan kemampuan dan skill mereka dengan teknologi terbaru.
Untuk memastikan bahan pangan terdistribusi merata sampai ke seluruh pelosok negeri, negara harus berperan penuh dalam aspek distribusi. Pendistribusian ini berlangsung dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme harga dan nonharga.
Untuk mekanisme harga, Negara Islam memastikan agar harga bahan pangan di pasar stabil dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pengawasan pasar terus-menerus supaya tidak terjadi penimbunan barang, kartel, penipuan, dsb.
Ketika terjadi ketakseimbangan suplai (penawaran) dan demand (permintaan), negara akan mengambil langkah intervensi pasar, seperti menyuplai barang yang langka.
Sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membeli barang-barang di pasar, negara menerapkan mekanisme nonpasar. Negara akan membantu dan melayani semua kebutuhan pokok selama mereka terhalang bekerja, semisal karena sakit atau cacat. Santunan ini diberikan dengan standar kehidupan yang layak tempat masyarakat tersebut tinggal.
—
Berikut ini sejumlah kebijakan terkait pengelolaan sektor pertanian untuk menopang realisasi kedaulatan pangan ini:
1) Aturan terkait lahan pertanian. Untuk berdaulat pangan, mau tidak mau harus ada kebijakan yang menjamin ketersediaan lahan pertanian, yakni agar terjaga dari alih fungsi yang masif, tidak ada lahan menganggur, serta terdistribusinya lahan kepada pihak yang mampu mengelola.
Semua jaminan ini hanya terwujud melalui penerapan hukum pertanahan Islam. Islam memandang bahwa kepemilikan lahan sejalan dengan pengelolaannya. Ketika seseorang memiliki lahan, tetapi tidak dikelola, hak kepemilikannya bisa dicabut. Hal ini berdasarkan nas ijmak sahabat, “Orang yang memagari tanah, tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun.”
Sebab itu pula, Islam melarang menyewakan lahan pertanian. Ini berdasarkan hadis, “Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah.” (HR Muslim)[1].
Islam juga mengizinkan siapa pun warga negaranya untuk menghidupkan tanah mati/yang tidak berpemilik.
—
2) Kebijakan industri. Untuk menopang kedaulatan pangan, meniscayakan negara menjadi negara industri dalam arti menegakkan kebijakan industrinya di atas basis industri berat. Politik industri harus mengarah kepada kemandirian industri yang fokus pada membangun industri alat-alat produksi, bukan sekadar industri untuk konsumsi.
Ini agar semua alat dan teknologi untuk pengembangan pertanian dan pangan dihasilkan oleh industri yang dikuasai sendiri tanpa bergantung asing. Tanpa basis industri seperti ini, mustahil akan menjadi negara berdaulat pangan.
—
3) Negara juga harus memiliki kemandirian dalam riset dan penelitian, mulai dari rumusan peta dan arah riset, pembiayaan, hingga pelaksanaannya.
Tata kelola riset tidak boleh menggunakan konsep A-B-G (Academic-Business-Governement) ala kapitalisme, tetapi sepenuhnya dalam penguasaan negara. Link and match diatur negara untuk menghubungkan antara aktivitas riset di PT dan lembaga penelitian dengan kebutuhan masyarakat. Ini agar hasil penelitian benar-benar bermaslahat bagi rakyat, bukan demi kepentingan dunia usaha sebagaimana dalam sistem kapitalisme neoliberal saat ini.
—
4) Kebijakan anggaran negara harus mengacu pada syariat Islam. Semua anggaran dikeluarkan dari Baitulmal Khilafah dengan ketentuan penganggaran yang sudah disyariatkan, bukan dengan mengandalkan pada pajak dan utang luar negeri.
—
Khatimah
Kesahihan visi negara dan konsep politik ekonomi Islam akan menjadikan negara mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, bahkan mengakhiri semua kisruh persoalan pangan.
Konsep yang dijalankan oleh kepemimpinan Khilafah yang bersifat global akan bisa mengatasi krisis pangan yang dihadapi dunia hari ini, insyaallah. [MNews/Gz]
[1] Taqiyyudin An Nabhani. An Nidzamul Iqtishady fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2004
