Walaupun terkesan inovatif dan faktual, sesungguhnya Kurikulum Prototipe ini mengandung bahaya laten yang harus diantisipasi.
Penulis: dr. Nisa Utami, Sp.PD.
Muslimah News, OPINI — Akhir 2021, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengeluarkan kurikulum terbaru bernama Kurikulum Prototipe yang diatur dalam Keputusan Mendikbudristek 162/2021 tentang Sekolah Penggerak. Kurikulum ini diuji coba dan diterapkan pada 2.500 sekolah yang tergabung dalam Program Sekolah Penggerak, serta SMK Pusat Keunggulan. (kompasiana.com)
Isi Kurikulum Prototipe yang disoroti adalah tidak adanya penggolongan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa untuk SMA kelas XI. Siswa bebas memilih 20 jam mata pelajaran pilihan dari 3 jurusan tersebut sesuai minat dan rencana karier ke depan sehingga otomatis waktu belajar siswa akan lebih singkat karena tidak harus menguasai seluruh mata pelajaran di jurusannya.
Kurikulum prototipe ini pun bersifat opsional karena sebenarnya masih ada Kurikulum 2013 secara penuh dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang dipadatkan). Walaupun terkesan inovatif dan faktual, sesungguhnya Kurikulum Prototipe ini mengandung bahaya laten yang harus diantisipasi.
Memperdalam Jurang Kesenjangan Pendidikan yang Ada
Sebelum terjadi pandemi Covid-19, telah terdapat jurang kesenjangan pendidikan di Indonesia antara sekolah perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan itu terlihat dari fasilitas sekolah, jumlah guru, minat dan kompetensi guru, serta akses transportasi ke sekolah (jurnal.unpad.ac.id). Jurang ini kemudian menjadi makin dalam ketika teknologi memegang peranan kunci dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak bulan Maret 2020.
Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2018, lebih banyak desa di Pulau Jawa yang memperoleh sinyal internet kuat dibandingkan wilayah lain di Indonesia, diikuti Sumatra, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Hanya 25% wilayah di Maluku dan Papua memiliki sinyal internet yang kuat. Akses internet yang tidak merata serta minimnya jangkauan internet menyebabkan banyak guru tidak dapat mengajar dengan kemampuan terbaik mereka. Setiap hari, sekitar 30% guru di Pulau Jawa tidak mengajar. Proporsi ini malah lebih besar menimpa guru-guru di luar Pulau Jawa, yaitu setiap harinya ada sekitar 50% dari mereka yang tidak mengajar.
Studi SMERU (rise.smeru.or.id) yang meneliti tentang pelaksanaan PJJ menunjukkan bahwa variasi hasil pembelajaran siswa di Indonesia, faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut di antaranya akses ke fasilitas dan infrastruktur yang tidak merata, perbedaan dalam kemampuan melakukan pengajaran jarak jauh, jenis dan lokasi sekolah, dan lingkungan tempat tinggal siswa.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan fasilitas dan akses pembelajaran menjadi faktor utama yang menyebabkan terdapat gap tadi. Alih-alih memperbaiki kebutuhan dasar pendidikan guna mengurangi kesenjangan pendidikan ini, pemerintah mengambil jalan pintas dengan ‘merampingkan’ kurikulum dalam wujud Kurikulum Prototipe tadi.
Menteri Baru, Kurikulum Baru
Bagi tenaga pendidik di Indonesia, slogan tersebut sepertinya tidak asing lagi. Setiap terjadi pergantian Menteri Pendidikan, ‘produk andalan’ yang dikeluarkan pasti kurikulum baru. Seolah formulasi mujarab tidak juga ditemukan untuk memperbaiki kesenjangan pendidikan yang ada.
Berdasarkan hasil diskusi dengan ratusan guru dari berbagai daerah di Indonesia melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan, guru Indonesia banyak yang belum memiliki mindset merdeka, bahkan masih didominasi guru dengan mindset pelaksana (kompas.com). Banyak guru yang selama mengajar hanya mengandalkan acuan ataupun contoh yang sudah ada. Guru tidak berani menuangkan kreativitas dengan pemikiran, takut menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Hal ini diperparah dengan berganti-gantinya kurikulum setiap menteri pendidikannya berganti. Padahal, dalam setiap pergantian kurikulum, bertambah pula beban kerja guru. Perubahan sistem pelaporan, penilaian, dan berbagai tugas administratif lainnya, membuat guru tidak dapat fokus dalam proses pengajarannya saja. Sayangnya, beban kerja yang meningkat tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru itu sendiri.
Kurikulum terkesan “Instan”, Solusi Pragmatis Khas Kapitalis
Perumusan Kurikulum Prototipe ini pun mendapat kritikan dari pemerhati pendidikan, karena terkesan instan. Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengaku belum pernah melihat naskah akademik dari kurikulum baru itu sehingga dia menilai belum ada kajian akademis dari pembentukan kurikulum baru itu, baik dari dasar filosofis, akademis, maupun pertimbangan lainnya. (republika.co.id)
Ia mengatakan, jika memang hendak membentuk kurikulum baru, semestinya Kemendikbudristek menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep utuh dan naskah akademiknya. Semua itu semestinya dibahas bersama para tokoh dan organisasi-organisasi pendidikan untuk kemudian memberikan kritik maupun masukan terhadap naskah akademik dan konsep dari kurikulum baru itu.
Dengan demikian, tidak aneh jika kemudian muncul anggapan di masyarakat bahwa kurikulum ini hanya sebagai alasan untuk membuat proyek baru saja. Apalagi bersama dengan peluncuran Kurikulum Prototipe ini, Mendikbudristek menjanjikan penyaluran bantuan beragam alat kebutuhan seperti laptop dan proyektor serta berbagai platform penunjang.
“Kita akan meluncurkan berbagai macam platform teknologi. Bukan hanya bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar di sejarah Indonesia,” kata Nadiem dalam Peringatan Hari Guru Nasional di JIExpo, Jakarta, Kamis, 25/11/2021. (medcom.id)
Kurikulum yang terkesan instan yang mengundang kecurigaan pengambilan keuntungan merupakan solusi pragmatis khas sistem kapitalisme. Alih-alih menganalisis akar permasalahan dan memberikan solusi yang hakiki, pemerintah sistem kapitalisme akan lebih mengutamakan asas kepraktisan dalam pengambilan kebijakan.
Sistem Pendidikan Islam sebagai Solusi Hakiki
Islam mempunyai sistem pendidikan yang unik. Semuanya telah diatur dengan jelas, sistematis, dan sempurna. Pengaturannya terjadi secara menyeluruh mulai dari sistem ekonomi, sistem kehidupan sosial dan sistem politik Islam.
Gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan yang pernah ada dalam Khilafah Islam telah banyak diabadikan dalam buku-buku sejarah peradaban kegemilangan umat Islam. Salah satunya ada dalam buku Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam karya Dr. Abdurrahman al-Baghdadi.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan akidah Islam. Oleh karena itu, seluruh bahan ajar dan metode pengajaran ditetapkan berdasarkan asas tersebut, tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin negaralah yang memegang kewajiban utama pengontrolan sistem pendidikan, termasuk evaluasi mutu pendidikan itu sendiri.
Dengan penyerahan opsi pemilihan kurikulum kepada sekolah disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang ada, menunjukkan pemerintah lepas tangan dalam penyeragaman mutu pendidikan. Sebab, jika tanpa disertai perbaikan mendasar pemerataan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, kurikulum model apa pun tidak akan memberikan perbaikan.
Jika permasalahan utama adalah pada anggaran pendidikan yang kurang maka perlu dilakukan perubahan sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi Islam yang telah teruji menyejahterakan. Sumber daya negara yang dimiliki hanya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat sehingga kesejahteraan guru terjamin, fasilitas pendidikan mencapai mutu tertinggi dan merata di semua daerah.
Semua itu hanya akan terwujud dalam bingkai sistem kehidupan Islam. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan tatanan kehidupan secara mendasar dengan kembali kepada sistem kehidupan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Wallahualam. [MNews/Has]

Berganti mentri..ganti pula kurikulum pada sistem pendidikan di negeri ini..tetapi tetap tdk bisa menghasilkan output peserta didik yg berkepribadian Islam
MasyaAllah islam memang sempurna dlm segala aspek