Hasil survei BPS mengklaim indeks kebahagiaan Indonesia selama 2021 mengalami peningkatan. Survei ini terang saja mengherankan publik. Pasalnya, kenaikan indeks tersebut terjadi di tengah kesulitan ekonomi yang dari sisi kesejahteraan sudah pasti menurun. Sementara, salah satu Indikator kebahagiaan ala kapitalisme adalah kepuasan materi. Bukankah ini kontradiktif?
Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sabtu (1/1/2022) merilis indeks kebahagiaan Indonesia 2021. BPS mengukur indeks ini lewat survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK). Survei dilaksanakan pada rentang 1 Juli—27 Agustus 2021. Total unit analisis sebanyak 75.000 rumah tangga yang tersebar di kabupaten/kota di 34 provinsi dan dipilih secara random.
Penyusunan indeks mencakup 19 indikator dalam tiga dimensi, yakni dimensi Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup. Indeks dimensi Kepuasan Hidup tahun ini memperoleh skor 75,16, Perasaan 65,61, sedangkan Makna Hidup sebesar 73,12. Artinya, yang pengaruhnya paling besar terhadap indeks kebahagiaan adalah dimensi Kepuasan Hidup. (katadata.com, 31/12/2021).
Indikator dimensi Kepuasan Hidup meliputi kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, pekerjaan/usaha/kegiatan utama, pendapatan rumah tangga, kesehatan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial di lingkungan, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, serta rumah dan fasilitasnya.
Hasil surveinya, indeks kebahagiaan Indonesia 2021 berada pada angka 71,49, naik 0,80 dibanding pada 2017. Provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi ialah Maluku Utara dengan poin 76,34, sementara yang terendah adalah Banten (68,08). Penduduk perkotaan memiliki nilai indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan, yakni perkotaan 71,73 dan pedesaan 71,17. (detik.com, 1/1/2022)
Paradoks Kebahagiaan dan Kesejahteraan
Hasil riset BPS ini cukup mengherankan publik. Pasalnya, indeks kebahagiaan meningkat di tengah kesulitan ekonomi yang dari sisi kesejahteraan sudah pasti turun. Daya beli rakyat Indonesia terus merosot. Ini semua akibat kebutuhan hidup serba mahal, dari mulai harga pangan pokok yang terus melambung hingga pungutan pajak yang makin besar.
Kebijakan pemerintah pun seperti kontraproduktif dengan niat menaikkan daya beli masyarakat. Sebut saja naiknya tarif dasar listrik, kenaikan pajak sembako menjadi 11%, rencana penghapusan premium Pertalite, impor komoditas, dan lain-lain.
Begitu pun pendapatan rakyat, bukannya bertambah malah berkurang. Lihat saja penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang rata-rata hanya naik 1% tahun ini. Padahal, prediksi inflasi pada 2022 bisa hingga 7%. Artinya, upah buruh tahun ini bukannya naik, tetapi turun.
Belum lagi jika kita melihat masifnya pembangunan infrastruktur yang menggilas tanah rakyat sehingga para petani harus rela kehilangan satu-satunya mata pencaharian mereka. Sudahlah kompensasi yang mereka dapat tidak sebanding dengan yang hilang, lapangan pekerjaan pun sulit mereka peroleh. Lalu di mana letak bahagianya?
Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi terkait hasil riset ini. Pertama, standar kebahagiaan masyarakat masih bersifat materialistis. Salah satu kesimpulan riset ini adalah kebahagiaan warga Indonesia sangat terpengaruhi materi. Misalnya, indeks kebahagiaan menurut pendapatan rumah tangga. Hasil survei menunjukkan bahwa keluarga berpendapatan Rp7,2 juta ke atas lebih bahagia daripada yang kurang dari itu.
Wajar, makna kebahagiaan yang selalu dinisbahkan pada materi lahir dari cara pandang ideologi kapitalisme. Indikator kebahagiaan diukur dari seberapa banyak keinginan jasmani terpenuhi. Inilah realitas kehidupan yang disetir oleh peradaban Barat yang sekuler. Mereka tidak pernah melibatkan Pencipta dalam mencari kebahagiaan di dunia.
Kehidupan yang disetir oleh ideologi kapitalisme bukan hanya melahirkan individu yang materialistis, tetapi juga individu yang serakah dan tidak mengenal belas kasih pada sesama. Sebab, ideologi ini menuntut setiap hubungan antarmanusia adalah semata karena manfaat.
Oleh karena itu, bisa kita saksikan, keserakahan pengusaha mampu menghabisi nyawa manusia, bahkan alam raya. Lihatlah pembakaran hutan untuk penanaman kelapa sawit yang menyebabkan hujan asap, serta masifnya penambangan batu bara sehingga menyebabkan bencana banjir. Bahkan, penjajahan Barat terhadap negeri-negeri muslim yang menghilangkan jutaan nyawa. Bukankah semua itu adalah sebuah keserakahan?
Dengan demikian, menjadi absurd jika mengharapkan sejahtera dan bahagia dalam tatanan kehidupan yang kapitalistik sekuler. Mengingat sistem ini hanya menyejahterakan segelintir elite yang memiliki kuasa dan harta. Para pejabat negara dan pengusaha membentuk koloni untuk menjaga singgasana mereka agar tetap megah walaupun di atas darah manusia.
Kedua, kapitalisme bersifat absurd. Kesimpulan lain dari riset ini adalah kebahagiaan tidak berkorelasi positif dengan kemiskinan, pengangguran, atau indeks pembangunan manusia (IPM). Dari hasil survei terlihat bahwa provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi nyatanya tidak juga menjadikan indeks kebahagiaannya rendah. Misalnya, Maluku dan Papua Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, ternyata kedua provinsi tersebut memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi.
Begitu pun dengan tingkat pengangguran dan IPM, tidak berkorelasi positif dengan indeks kebahagiaan. Misalnya, Jawa Barat dengan IPM tinggi, nyatanya menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan yang rendah, bahkan peringkat lima dari bawah.
Dengan kata lain, hasil survei mengatakan bahwa untuk bahagia tidak harus dengan sejahtera. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kalimat ini dalam perspektif Islam. Namun, menjadi kontradiktif jika memandangnya dari kacamata kapitalisme yang mendewakan kepuasan jasadiah. Dengan demikian, kapitalismelah yang menjadikan indeks kebahagiaan bermakna absurd.
Katanya, terminologi ini lebih menggambarkan kondisi masyarakat daripada indeks kesejahteraan yang hanya mengukur indikator makro ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya, itu semua seperti omong kosong untuk menutupi fakta bahwa penguasa tidak bisa memenuhi kesejahteraan warga. Wajar jika terminologi ini disebut-sebut sebagai upaya berlepas tangannya penguasa terhadap upaya menyejahterakan rakyatnya.
Ketiga, indikator masih tidak mewakili tingkat kebahagiaan. Misalnya, pada salah satu hasil survei yang mengatakan bahwa tingkat keharmonisan keluarga meningkat pada 2021. Parameternya adalah komunikasi dengan keluarga, serta penggunaan waktu luang.
Namun, pada saat yang sama, kita menemukan data di Departemen Agama bahwa pada 2021 telah terjadi pertambahan jumlah perceraian yang tinggi dibanding pada 2017. Lalu, bukankah tingginya perceraian berarti keluarga tersebut tidak harmonis? Mengapa angka kebahagiaan malah naik?
Lantas, apakah segelintir elite yang sejahtera itu bahagia? Apakah negara-negara Skandinavia di Eropa, yakni Denmark, Swedia, dan Norwegia; juga Jepang, Korea Selatan, dan lainnya yang memiliki kesejahteraan tinggi merasa bahagia? Sedangkan penjualan obat penenang dan angka bunuh diri di negara maju tersebut sangatlah tinggi.
Oleh karenanya, patut sekiranya mengevaluasi ulang segala indikator kebahagiaan seseorang. Seharusnya, makna kebahagiaan berangkat dari sudut pandang/ideologi sehingga akan mendapatkan indikator yang tepat, tidak absurd dan tidak kontradiktif dengan makna kebahagiaan. Ideologi yang fokus pada manusia hanyalah Islam.
Makna Bahagia
Makna kebahagiaan dalam Islam adalah meraih rida Allah Swt. sehingga seorang muslim akan senantiasa melaksanakan syariat dalam kondisi apa pun, baik dalam kelapangan rezeki maupun sebaliknya. Artinya, kalimat kebahagiaan tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan menjadi relevan dalam Islam.
Namun demikian, kebahagiaan berbeda dengan upaya untuk menyejahterakan umat. Sebab, Islam memerintahkan pada penguasa untuk mengurusi umat dan menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Satu saja warganya yang tidak terurus, penguasa tersebut terkategori penguasa zalim. Sedangkan, penguasa lalai tempatnya di neraka.
”Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-Syura: 42)
Ukuran suatu masyarakat sudah sejahtera atau belum juga tidak dihitung rata-rata, melainkan per kepala. Sistem pemerintahan Khilafah yang menghimpun penguasa amanah akan mampu menyejahterakan rakyatnya dengan merata sehingga sejahtera dan bahagia senantiasa melekat pada masyarakat yang kehidupannya diatur oleh Islam.
Khalifah pun tidak pernah obral pesona dengan mengatakan pada masyarakat bahwa kehidupan di bawah pemerintahannya pasti bahagia. Yang Khalifah lakukan adalah berupaya dengan daya dan upayanya untuk bisa menyejahterakan masyarakat karena inilah wujud persembahan terbaik bagi pencipta-Nya. Insyaallah, di bawah sistem Khilafah, Khalifah akan mampu mewujudkan itu semua. Wallahualam. [MNews/Has]
