Muslimah News, NASIONAL— Persoalan kesejahteraan dan ketimpangan jumlah guru yang terus berulang menunjukkan adanya problem sistemis paradigmatis dalam tata kelola guru, bukan sekadar teknis. Demikian disampaikan pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa kepada MNews, Kamis (19-11-2026).
“Problem kesejahteraan dan ketimpangan jumlah guru tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi hingga kini belum juga tuntas,” ungkapnya.
Selama ini, jelasnya, negara hanya berkutat pada sistem perekrutan dan penggajian yang terikat dengan ketersediaan anggaran.
“Padahal hingga saat ini, problem tersebut tidak benar-benar diselesaikan. Negara gagal menyediakan anggaran mencukupi bagi kesejahteraan guru, baik dikelola pusat maupun daerah. Negara belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru,” tegasnya.
Ia menyampaikan, apa pun status kepegawaiannya, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun honorer, pada umumnya guru masih harus berjuang mencukupi kebutuhan ekonomi, terlebih di tengah tekanan ekonomi yang makin berat.
“Problem distribusi atau ketimpangan jumlah juga terus berkelanjutan karena negara tidak serius membenahi pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih terkendala akses pendidikan,” paparnya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya upaya negara dalam mencetak guru yang berdedikasi tinggi dan bersedia ditempatkan di berbagai wilayah, serta minimnya perhatian negara terhadap pemberian insentif yang sangat layak bagi guru-guru yang bertugas di berbagai wilayah cukup menantang.
“Jika pun sebagian sudah dilakukan, hingga saat ini nyatanya berbagai keluhan masih terus disuarakan. Ini karena persoalannya memang sistemis, tidak hanya teknis dengan semata-mata mencetak jumlah guru yang banyak,” kritiknya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut mencerminkan rendahnya perhatian negara terhadap guru yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa.
“Kondisi ini juga tidak lepas dari sekularisme kapitalisme yang menjadi asas dalam tata kelola guru, baik dalam proses pencetakan (penyediaan) guru-guru berkualitas (yakni memenuhi syarat-syarat kompetensi guru), maupun tata kelolanya oleh negara (terkait jaminan kesejahteraan dan distribusinya). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya komprehensif untuk menyelesaikan problem ini,” paparnya.
Solusi Islam
Noor Afeefa menegaskan, hal mendasar yang harus segera diubah adalah paradigma negara dalam mengelola negara ini, yakni meninggalkan asas sekularisme kapitalisme dan beralih pada asas Islam.
“Dengan landasan ini, sangat dimungkinkan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebab negara bertanggung jawab penuh. Sekolah beserta seluruh perangkatnya hingga akses menuju sekolah dibangun agar memudahkan semua guru dan murid menjalankan kegiatan belajar mengajar,” ulasnya.
Ia menambahkan, penerapan kurikulum pendidikan keguruan yang sahih sesuai Islam akan mencetak guru yang siap mengabdi dan bersedia ditempatkan di wilayah mana pun.
“Apalagi jika negara memberikan gaji sangat memadai sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan masa depan keluarganya. Sebabnya, pembanguan dan kemudahan akses pemenuhan kebutuhan hidup dirasakan di semua tempat,” tekannya.
Ia menggarisbawahi pentingnya politik administrasi yang sahih dalam tata kelola guru melalui pengaturan yang sederhana, tidak berbelit-belit, cepat, dan ditangani tenaga profesional, jauh dari sikap tidak produktif seperti curang, mudah disuap, dan lain-lain yang bisa menghambat proses distribusi guru. “Semua ini hanya terwujud jika berasas Islam,” sebutnya.
Ia menjelaskan, tata kelola tersebut merupakan gambaran penerapan syariat Islam secara kafah dalam sistem Khilafah Islamiah.
“Negara dengan politik kekuasaan dan politik ekonomi berasas Islam akan memastikan ketersediaan guru di semua wilayah dengan jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan. Sebabnya, pendidikan merupakan hak kolektif seluruh warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara,” bebernya.
Ia berpandangan, persoalan guru tidak akan terselesaikan selama kapitalisme masih menjadi asas tata kelola negara maupun tata kelola guru.
“Kita sangat berharap umat segera kembali kepada sistem Islam, Khilafah, agar guru benar-benar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik demi masa depan umat sebagai khairu ummah,” pungkasnya. [MNews/Aisyah]
