Penulis: Ati Solihati, S.T.P.
Muslimah News, TSAQAFAH EKONOMI — Utang global menembus lebih dari US$365 triliun pada semester I 2026 atau sekitar Rp6.595,2 kuadriliun. Lonjakan utang tersebut diikuti beban pembayaran bunga yang makin besar sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah di seluruh dunia untuk membiayai layanan publik. (Republika, 23-10-2026). Utang ini naik US$10 triliun hanya dalam enam bulan. Hal yang lebih mengerikan adalah bunganya. Negara-negara maju membayar lebih dari US$3,3 triliun hanya untuk bunga utang pemerintah dalam setahun. Jumlah itu lebih besar dari belanja dunia untuk pertahanan, AI, dan energi bersih. (iif[dot]com, 23-9-2026).
Realitasnya, dunia saat ini bukan bekerja untuk membangun kehidupan, melainkan untuk membayar bunga. Besarnya beban bunga utang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran. Makin banyak dana yang dialokasikan untuk membayar bunga, makin terbatas anggaran yang tersedia untuk publik. Pemerintah akhirnya memotong anggaran sekolah, rumah sakit, dana pensiun, bahkan harus menaikkan pajak serta menetapkan sasaran-sasaran baru penarikan pajak untuk menutup kebutuhan pembayaran bunga.
Tekanan tersebut menjadi sorotan dan gelombang protes di dalam negeri maupun negara-negara lain. Di berbagai negara Eropa, ratusan ribu orang menggelar demonstrasi. Mereka memprotes kenaikan biaya hidup, rendahnya upah, harga perumahan yang tidak terjangkau, serta minimnya pendanaan sekolah. Kemiskinan tengah menjadi fenomena memilukan di berbagai belahan dunia.
Produk Sistem Kapitalisme
Utang global bukan “kecelakaan”, melainkan produk yang lahir secara niscaya dari fondasi kapitalisme itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, tata kelola ekonomi kapitalisme tegak dengan pola dan sistem yang menopang kebebasan kepemilikan harta dan pengelolaannya. Ini meniscayakan tumbuhnya sistem perbankan dengan suku bunga, berkembangnya sektor nonriil dalam perekonomian sehingga melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas, utang luar negeri menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan, penggunaan sistem moneter yang diterapkan di seluruh dunia tidak disandarkan pada emas dan perak, serta terjadi privatisasi pengelolaan sumber daya yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik.
Kapitalisme menjadikan bunga (riba) sebagai mesin utama ekonomi. Uang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan uang itu sendiri dijadikan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan untuk dapat untung. Uang dipinjamkan bukan untuk menolong, melainkan untuk melahirkan uang dari uang.
Walhasil, komodifikasi uang merupakan keniscayaan dalam kapitalisme. Riba membuat utang beranak pinak tanpa henti, sedangkan utang tetap menjadi pokok yang harus dibayar. Pokok 1 triliun bisa menjadi beban 3 triliun hanya karena bunga berbunga. Inilah yang membuat utang tidak pernah lunas, bahkan makin membesar walau sudah dibayar berkali-kali.
Solusi kapitalisme dalam mengatasi krisis utang global pun justru memperdalam masalah. Pertama, austerity atau penghematan anggaran tidak menyelesaikan akar utang, melainkan memindahkan beban kepada rakyat melalui pemotongan layanan publik. Di Indonesia, kebijakan ini tampak pada Inpres 1/2025 yang memangkas total belanja hingga Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19 triliun dan Kementerian Pendidikan Tinggi sebesar Rp14 triliun. (Asumsi, 2025; Habibulloh, 2025). Pola yang sama terjadi secara global. Oxfam (2026) mencatat bahwa tuntutan austerity IMF kepada negara peminjam meningkat empat kali lipat dalam satu dekade terakhir, yakni dari 0,21% PDB pada 2012–2017 menjadi 0,85% PDB pada 2018–2025, serta terbukti meningkatkan kemiskinan sebesar 4,2-5% populasi. (Stubbs et al., 2025).
Kritik keras terhadap kebijakan IMF pernah diungkapkan oleh pelaku kapitalis sendiri, seperti Joseph Stiglitz—Mantan Kepala Ekonom World Bank (1997–2000) dan peraih nobel (2001)—dalam Globalization and Its Discontents (2002). Menurutnya, kebijakan IMF yang memaksa negara miskin membuka pasar, menaikkan suku bunga, dan memotong subsidi justru membuat negara miskin makin miskin, hanya untuk menjamin pembayaran utang ke kreditur kaya.
Kedua, quantitative easing (QE) atau pencetakan uang yang diklaim sebagai jalan keluar krisis juga justru menciptakan ketimpangan baru. Pencetakan uang cenderung menguntungkan pemilik aset keuangan, seperti saham dan obligasi. (Didimax, 5-11-2026; banksinarmas[dot]com, 5-11-2026.). Bank of England (2012) menyatakan bahwa 40% keuntungan dari QE dinikmati oleh 5% rumah tangga terkaya; dan menurut Saez (2013) 1% teratas menangkap 95% kenaikan pendapatan di Amerika Serikat pada periode 2009–2012.
Ketiga, restrukturisasi utang tidak menawarkan penyelesaian tuntas, melainkan hanya mengulur krisis. Hal ini terbukti dari mandeknya G20 Common Framework yang mana Ethiopia telah mengajukan restrukturisasi sejak 2021, tetapi hingga Februari 2026 atau hampir lima tahun belum juga mencapai penyelesaian (Addis Standard, 2026) karena kerangka tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa kreditor swasta. Akibatnya, menurut UNCTAD (2026), negara-negara berkembang masih membayar bunga utang sebesar US$995 miliar pada 2025 dengan 3,7 miliar penduduk hidup di negara yang belanja bunganya melebihi belanja kesehatan dan pendidikan.
Dengan demikian, ketiga solusi tersebut gagal karena tidak menyentuh akar masalahnya, yakni sistem ekonomi berbasis riba yang membuat utang terus bertambah tidak terkendali. Kapitalisme tidak bisa hidup tanpa riba. Akibatnya, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan krisis utang yang ia ciptakan sendiri.
Kondisi ini pernah diprediksi oleh George Soros, pelaku ekonomi kapitalistik dalam the Crisis of Global Capitalism (1998) bahwa pasar keuangan global, ke depannya, akan menjadi tidak terkendali; dan ini akan menghancurkan kapitalisme dari dalam.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam mengkritik komodifikasi uang yang senantiasa berjalan dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, yaitu mengubah fungsi hakiki uang dari sekadar alat tukar menjadi barang dagangan atau komoditas. Praktik komodifikasi uang ini dinilai merusak keseimbangan sektor riil dan melahirkan ketimpangan ekonomi. Selain itu, praktik ini termasuk aktivitas ribawi, suatu kemaksiatan besar kepada Allah. Setiap bentuk pelanggaran terhadap syariat-Nya akan berbuah kerusakan.
Allah Swt. berfirman,
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).
Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa barang siapa yang durhaka kepada Allah di bumi, berarti ia telah berbuat kerusakan di bumi. Ini karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Kemudian Allah Swt. menguji mereka dengan berkurangnya harta, jiwa, serta hasil buah-buahan, agar mereka tidak lagi mengerjakan maksiat dan agar mereka kembali kepada kebenaran.
Penjajahan Gaya Baru ala Kapitalisme
Negara-negara secara umum sebenarnya memiliki aset strategis yang dapat digunakan untuk dapat keluar dari krisis, yaitu sumber daya alam (SDA) yang berlimpah—yang merupakan milik publik. Jika saat ini negara mengelola secara mandiri, hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk menutup utang beserta bunganya, dengan catatan tidak lagi membuka keran utang baru serta dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan membiayai beragam proyek yang terkait kebutuhan publik.
Namun, dalam jeratan kapitalisme, dengan landasan kebebasan kepemilikan, lahirlah liberalisasi SDA. Bertopengkan konsep good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), negara diwajibkan melibatkan swasta dalam tata kelola negara. Tata kelola SDA yang melibatkan swasta melahirkan beragam regulasi yang merampas hak rakyat secara umum, seperti UU Minerba di Indonesia. Rakyat pun tidak dapat menikmati kekayaan yang menjadi miliknya. Bahkan, bukan hanya swasta, pihak asing pun harus diberikan ruang. Dengan UU Penanaman Modal Asing, modal asing harus diberi perlakuan sama dengan modal dalam negeri, bahkan lebih istimewa.
Negara juga dijerat berbagai perjanjian internasional, WTO, IMF, Bank Dunia, dan Bilateral Investment Treaty. Negara tidak boleh memonopoli sektor ekonomi, negara harus membuka pasar bebas, harus melindungi investor asing. Di sisi lain, negara dipaksa terus berutang untuk membangun, lalu dipaksa membayar bunga yang mencekik. Ini melahirkan lingkaran setan utang yang sampai kapan pun tidak akan pernah selesai selama sistem tidak dibongkar.
Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam, ini adalah penjajahan gaya baru: bukan dengan senjata, tetapi dengan utang. Dalam kapitalisme, kebijakan fiskal tidak dibuat untuk rakyat, melainkan untuk menjaga kepercayaan investor dan kreditor. Defisit anggaran ditutup dengan utang baru, utang baru ditutup dengan utang yang lebih besar lagi. Lingkaran setan ini disebut vicious cycle of debt. Pemerintah berganti, utang tetap abadi. Oleh karena itu, krisis utang bukan masalah teknis manajemen, melainkan kegagalan sistemis kapitalisme itu sendiri. Selama riba dipertahankan, utang pasti akan terus menggelembung, tinggal tunggu saatnya meledak.
Bahaya Utang Global menurut Pandangan Islam
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam halaman 307 menjelaskan bahwa negara harus menjauhkan dirinya dari mengambil utang luar negeri, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, selain karena sistem ribawinya, utang juga merupakan sesuatu yang menimbulkan kekacauan pada pasar mata uang negara. Utang pun dapat menyebabkan merosotnya nilai mata uang kita.
Demikian juga Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam halaman 215, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara. Hal ini memperpanjang penderitaan akibat bencana yang menimpa umat, di samping utang juga menjadi alat justifikasi para kreditor untuk mengintervensi, mendominasi, bahkan menjajah suatu negara.
Sistem Islam Adalah Solusi Satu-satunya
Islam tidak menawarkan tambal sulam. Islam menawarkan sistem alternatif yang mencabut akar masalahnya hingga ke fondasi. Pertama, pengharaman riba secara total. Allah Swt. berfirman bahwa riba diharamkan.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”(QS Al-Baqarah: 275).
Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut, jual beli dihalalkan karena adanya pertukaran nilai yang adil (barang dengan harga) dan kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko, serta ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Sementara itu, riba diharamkan karena merupakan bentuk kezaliman dan pemerasan; pihak debitur harus mengembalikan modal beserta tambahan bunga tanpa ada imbalan barang atau jasa yang sepadan.
Dalam sistem Islam, tidak ada bunga dalam pinjaman, tidak ada bunga berbunga, tidak ada debt-based economy. Pinjaman adalah akad tolong-menolong (qardh), bukan alat eksploitasi. Dengan dihapusnya riba, mesin pencipta utang abadi itu akan berhenti total.
Kedua, uang berbasis emas dan perak. Islam menetapkan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang stabil dan bernilai intrinsik. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang mana negara tidak bisa mencetak uang seenaknya untuk menutup defisit. Hal ini mencegah inflasi dan mencegah negara berutang secara ugal-ugalan lewat pencetakan uang fiat.
Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab al-Amwal fi Daulah al-Khilafah halaman 185 menjelaskan bahwa Islam telah mengaitkan hukum-hukum syarak dengan emas dan perak, dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak, serta menganggapnya sebagai mata uang, (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam firman Allah Swt. tentang larangan menimbun emas dan perak.
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ
“… Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS At-Taubah: 34).
Ketiga, negara sebagai pengurus rakyat, bukan pelayan kreditor. Dalam Islam, negara (Khilafah) adalah raa’in, pengurus urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda,
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Maka, seorang imam (pemimpin) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (Imam al-Bukhari No. 7138 dan Imam Muslim No. 1829 dari sahabat Abdullah bin Umar ra.).
Kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, hutan, adalah milik umum, bukan milik korporasi. SDA tersebut harus dikelola negara, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gratis, tanpa perlu berutang kepada IMF atau Bank Dunia.
Keempat, baitulmal dan sistem fiskal yang adil. Pemasukan negara berasal dari sumber yang halal dan adil: zakat, kharaj, jizyah, ganimah, dan pengelolaan milik umum. Tidak ada pajak yang zalim yang membebani rakyat untuk membayar bunga utang. Sebagaimana menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam, di antara syarat penetapan pajak dalam Islam adalah pajak dipungut pada saat dana di baitulmal tidak ada atau kurang; jika kemudian kas baitulmal terisi lagi dan cukup, maka pajak dihentikan. Pajak juga dipungut untuk melaksanakan kewajiban finansial bersama antara kewajiban negara dan umat Islam, seperti menyantuni fakir miskin. Pajak dipungut hanya dari warga muslim yang mampu, bukan dari warga miskin. Negara (khalifah) pun akan memastikan baitulmal memiliki anggaran negara berimbang dan tidak bergantung pada utang ribawi.
Kelima, aktivitas ekonomi riil. Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam, sistem ekonomi Islam tegak atas aktivitas ekonomi riil sebagai penggerak utama kesejahteraan yang berakar pada kepemilikan yang sah dan transaksi produktif nyata. Islam mengganti sistem kredit ribawi dengan sistem bagi hasil, seperti mudarabah(bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli). Pemilik modal dan pekerja sama-sama menanggung risiko. Tidak ada pihak yang dijamin untung, sedangkan pihak lain dijamin rugi. Jadi, sistem perekonomian tidak bertumpu pada spekulasi dan derivatif keuangan.
Menurut pakar ekonomi Islam, Ir. H. Dwi Chondro Triono, M.Ag., Ph.D., pengembangan ekonomi di sektor riil akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi hakiki, bukan pertumbuhan ekonomi semu. Pertumbuhan ekonomi hakiki adalah tumbuhnya produksi barang dan jasa yang secara riil memang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu sektor perdagangan, industri, pertanian, dan investasi (syirkah).
Dengan demikian, utang global US$365 triliun adalah bukti final bahwa kapitalisme telah bangkrut secara moral dan struktural. Sistem yang menjadikan riba sebagai “Tuhannya” pasti akan melahirkan perbudakan utang global. Selama dunia masih memakai kapitalisme, krisis akan terus berulang dan hanya namanya yang berganti: Krisis 1998, Krisis 2008, Krisis 2026, dan krisis-krisis berikutnya. Krisis yang terjadi bukan alami, melainkan krisis sistemis.
Satu-satunya jalan keluar yang tuntas, sistemis, dan sesuai fitrah manusia adalah kembali kepada sistem Islam secara kafah. Bukan Islam sebagai sekadar ritual pribadi, melainkan Islam sebagai sistem ekonomi, moneter, dan pemerintahan yang menghapus riba dan membebaskan manusia dari perbudakan utang. Keadaan ini akan mencegah terjadinya kemiskinan secara struktural. Sudah selayaknya dunia mengganti sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gizh]
