[Kabar] Tanzania Mengakui Warisan bagi Anak di Luar Nikah, Aktivis: Menyasar Hukum Islam

[Kabar] Tanzania Mengakui Warisan bagi Anak di Luar Nikah, Aktivis: Menyasar Hukum Islam

Muslimah News, INTERNASIONAL — Wakil Menteri Konstitusi dan Urusan Hukum Tanzania Zainab Katimba mengatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak hukum yang sama persis untuk mewarisi harta orang tua mereka seperti anak-anak yang lahir dalam pernikahan. Ia menyampaikan pernyataan ini di Parlemen di Dodoma sebagai upaya penyelesaian persoalan diskriminasi yang meluas dalam sengketa warisan keluarga.

Aktivis dakwah Tanzania Said Bitomwa menilai, pernyataan tersebut menyasar hukum waris dalam sistem Islam. ”Meskipun telah dijelaskan bahwa Tanzania mengakui hukum warisan budaya dan agama lain, termasuk hukum Islam, tetapi secara implisit pernyataan tersebut memilki maksud menyasar hukum warisan dalam Islam,” ucapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (18-11-2026).

Ia menuturkan, pernyataan tersebut berasal dari Pasal 10 UU Perlindungan Anak yang mengakui hak anak untuk mewarisi harta dari orang tua biologisnya tanpa memandang status perkawinan orang tua pada saat kehamilan. “Dalam perspektif yang lebih luas, UU Perlindungan Anak adalah undang-undang asing, kolonial, dan sekuler yang berasal dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989 dan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak 1990,” bebernya.

Namun, menurutnya, pernyataan itu tidak memenuhi hukum Islam yang dalam sistem sosialnya secara keras melarang perzinaan dan menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak atas warisan dari pihak ayah.

“Masalah ini juga secara jelas menunjukkan bahwa di bawah negara sekuler, hanya sedikit hukum Islam yang diberikan kepada umat Islam secara sukarela, seperti warisan dan pernikahan. Sedangkan hukum-hukum lainnya yang bersifat sekuler, dalam banyak kasus, telah gagal memenuhi ajaran Islam dan kepentingan umat Islam,” kritiknya.

Memang, jelasnya, hukum waris dalam Islam mencegah anak yang lahir di luar pernikahan untuk mewarisi harta dari ayah kandungnya. “Hukum ini melindungi manusia dari perzinaan yang telah menjadi sumber utama banyak kejahatan, termasuk penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, kanker serviks, kemiskinan, kekacauan, dan konflik dalam masyarakat. Di sisi lain, mengangkat martabat dan kesejahteraan sejati bagi masyarakat,” urainya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang berwawasan luas untuk tampil dan berdiskusi secara terbuka tentang hukum-hukum Islam, termasuk warisan, serta institusi pelaksananya, yaitu Khilafah sebagai mercusuar penerang dunia. [MNews/Ruruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *