Penulis: Nida al-Khair
Muslimah News, FOKUS — Pajak pembalut (tampon tax/period tax) menjadi polemik. Publik memprotes pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% terhadap pembalut. Padahal, pembalut merupakan kebutuhan yang penting bagi perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Bahkan, pembalut dianggap sebagai kebutuhan pokok, seperti beras. Alhasil, jika tidak ada uang untuk membelinya, sebagian perempuan terpaksa “meminjam” kepada tetangga.
Komnas Perempuan menyatakan pengenaan pajak terhadap pembalut berpotensi memperberat beban perempuan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Penghapusan pajak pembalut disuarakan dalam beberapa aksi demontrasi mahasiswa dan kelompok sipil sepanjang Oktober dan November ini. Tidak hanya menjadi diskusi di media sosial dan lapangan aksi, persoalan pajak pembalut juga diangkat ke ranah konstitusi. Seorang perempuan mengajukan uji materi Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Mahkamah Konstitusi.
Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP mengatur fasilitas PPN untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Adapun Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 menguraikan jenis barang yang termasuk dalam kategori kebutuhan pokok, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pemohon meminta agar MK memasukkan pembalut dalam kategori kebutuhan pokok sebagaimana beras, telur, buah, dan sayuran yang bebas PPN.
Menyikapi polemik ini, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan, pengenaan PPN pada pembalut merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2024. Dalam peraturan tersebut, DJP mengategorikan pembalut dan tampon sebagai barang kena pajak (BKP).
DJP juga menyampaikan bahwa pajak tersebut sejatinya dikenakan kepada komoditas yang memiliki nilai tambah (value added) pada pembalut. Di antaranya adalah kapas, pelekat, serta plastik. Beberapa komponennya masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi dikenakan pajak atas nilai tambah yang diciptakan. DJP mengaku tidak memiliki kewenangan terhadap pemberian label kebutuhan primer atau sekunder terhadap pembalut.
Pajak Memalak Rakyat
Pajak pembalut merupakan bagian dari banyaknya pajak yang harus dibayar rakyat dalam sistem kapitalisme. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan sektor tertentu, dan bea meterai.
Sementara itu, pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). PBJT meliputi pajak penjualan/penyerahan/konsumsi makanan dan minuman, penjualan/penyerahan/konsumsi tenaga listrik, penjualan/penyerahan/konsumsi perhotelan, penjualan/penyerahan/konsumsi jasa parkir, dan penjualan/penyerahan/konsumsi jasa kesenian dan hiburan.
Tampak bahwa jenis pajak yang dipungut dari rakyat sangat banyak. Bahkan, hampir setiap barang dan jasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dikenai pajak. Setiap orang diwajibkan membayar pajak, termasuk orang-orang miskin. Ini tampak pada, misalnya, PPN. Ketika seseorang membeli barang di toko, pasti dikenakan PPN dengan tarif 11%, tidak peduli barang yang dibeli sangat urgen dan yang membeli adalah orang miskin, seperti makanan untuk menghilangkan lapar, air untuk menghilangkan haus, obat untuk orang sakit, pembalut untuk perempuan, dan popok untuk anak-anak. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari pajak, meski kondisi ekonominya sangat sulit.
Inilah realitas pajak dalam kapitalisme. Dalam kapitalisme, pajak memang menjadi tumpuan pemasukan negara. Kapitalisme memprivatisasi ekonomi sehingga sumber daya alam dikuasai swasta, sedangkan para pejabat memberi izin agar turut “kecipratan” keuntungannya. Namun, rakyat yang sejatinya merupakan pemilik sumber daya alam tersebut justru tidak merasakan manfaatnya. Memang ada pemasukan APBN dari tambang, tetapi jumlahnya sangat minim, pada 2025 jumlahnya hanya Rp235,2 triliun (setara dengan 8,53% dari total pemasukan APBN), dari semua tambang mineral, batu bara, minyak, dan gas. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pemasukan pajak dan bea cukai yang mencapai Rp2.217,9 triliun (setara dengan 80,47% dari total pemasukan APBN).
Juga terlihat bahwa pembiayaan pembangunan bergantung pada setoran pajak rakyat. Akibatnya, rakyat terus dikejar-kejar agar membayar pajak. Target pajak tiap tahun selalu naik. Artinya, rakyat terus dipalak dan diperas. Pajak menjadi instrumen utama sistem sekuler kapitalisme untuk memalak rakyat. Begitu pula dengan pajak pembalut, sejatinya merupakan pemalakan terhadap perempuan. Padahal, perempuan sudah membeli pembalut dengan uangnya sendiri, tidak ada subsidi atau pemberian dari negara, tetapi ternyata masih dipajaki oleh negara. Sungguh zalim!
Miris, sudahlah rakyat dipalak dan diperas dengan pajak yang mencekik, ternyata uang pajak dijadikan bancakan oleh para elite. Anggaran negara yang notabene dibiayai dari pajak banyak menguap karena kasus korupsi. Program pemerintah juga berorientasi pada kepentingan penguasa dan pengusaha, sedangkan kemaslahatan rakyat tidak diperhatikan.
Kita lihat saat ini negara enteng saja menggelontorkan triliunan rupiah untuk proyek nirfaedah yang menguntungkan segelintir elite, tetapi rakyat yang merupakan pembayar pajak harus menikmati layanan publik dengan kualitas minimalis. Saking jengkelnya masyarakat pada fenomena ini, muncul pelesetan di antara netizen, kepanjangan NPWP menjadi “Negara Pesta, Warga Patungan”. Miris, tetapi inilah realitasnya.
Namun, sejengkel apa pun rakyat, mereka tetap membayar pajak. Ini sebuah keharusan, karena rakyat tidak bisa berkelit dari pajak. Ketika ingin membeli barang konsumsi, otomatis harus bayar PPN, meski terpaksa tetap harus bayar. Inilah jahatnya kapitalisme. Rakyat dipaksa patuh bayar pajak, tetapi penguasa yang menikmatinya. Pejabat yang dibiayai pajak bisa menggunakan mobil dan barang-barang serba mewah, tetapi rakyat yang membayar pajak harus terjepit seperti sarden di transum atau naik motor dengan risiko kepanasan dan kehujanan.
Instrumen Kapitalisme
Pajak dalam sistem kapitalisme memang tidak manusiawi. Adam Smith merumuskan pajak itu perlu untuk membiayai fungsi negara yang tidak bisa disediakan oleh pasar, seperti pertahanan, sistem peradilan, dan infrastruktur publik. Ia berteori pajak harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi. Namun, realitas menunjukkan bahwa pajak dalam kapitalisme tidak pernah bisa memenuhi prinsip-prinsip ini, justru pajak mencekik dan menzalimi rakyat. Keadilan fiskal tidak akan pernah terwujud dalam kapitalisme karena pajak dalam kapitalisme dianggap sebagai instrumen menstabilkan ekonomi, jadi pajak akan selalu dimainkan (dinaikturunkan) untuk kepentingan negara (baca: penguasa), bukan kemaslahatan rakyat.
Saat ini muncul gerakan tiga sadar di tengah masyarakat, salah satunya adalah sadar dipalak. Ini merupakan kesadaran kolektif yang mencerminkan kemuakan masyarakat terhadap praktik pajak yang zalim di negeri ini. Namun, patut disadari juga bahwa pemalakan melalui instrumen pajak ini merupakan kebijakan sistemis yang merupakan doktrin kapitalisme, bukan sekadar keputusan rezim tertentu. Jadi, siapa pun rezim yang berkuasa, selama sistem ekonomi yang diadopsi tetap kapitalisme, pajak akan tetap jadi tumpuan pemasukan dan rakyat akan tetap dizalimi dengan pajak.
Sikap kapitalisme yang intens dalam memajaki rakyat tidak lepas dari doktrin liberalisasi ekonomi yang menjadi nyawanya. Kapitalisme menjunjung tinggi liberalisasi ekonomi, termasuk liberalisasi sumber daya alam. Peran negara harus diminimalkan dalam ekonomi. Sumber daya alam harus diserahkan pada swasta, sedangkan negara cukup menerima royalti. Negara tidak boleh terlalu ikut campur dalam ekonomi karena dianggap akan merusak persaingan bebas sehingga terjadi distorsi produksi. Investasi dianggap tidak akan mau masuk jika pemerintah terlalu ikut campur. Negara dibatasi cukup hanya menjadi regulator yang membuat aturan, tetapi aturannya juga harus melayani para pemodal (kapitalis) agar tidak hengkang.
Di sisi lain, rakyat harus patuh membayar pajak. Menurut Smith, setiap warga negara harus menyumbang untuk membiayai pemerintahan, sedekat mungkin sebanding dengan kemampuan masing-masing, yaitu sebanding dengan pendapatan yang masing-masing mereka nikmati di bawah perlindungan negara. Jadi berdasarkan doktrin kapitalisme ini, setiap rakyat memang harus membayar pajak sebagai wujud gotong-royong agar pemerintahan bisa berjalan.
Walhasil, selama masih di bawah sistem kapitalisme, kita akan terus dipajaki yang artinya kita akan terus dipalak. Tidak hanya kaum perempuan yang dipalak, tetapi juga laki-laki dan anak-anak, lansia, orang sakit, orang disabilitas, orang miskin, semuanya dipalak. Miris, pihak yang mendapat pengampunan dan keringanan pajak justru para konglomerat. Sedangkan rakyat dikejar pajak tanpa ampun.
Keadilan Pajak dalam Islam
Berbeda dengan kapitalisme yang mengagungkan liberalisasi ekonomi demi meraih kesejahteraan agregat, sistem Islam mengharuskan ekonomi diatur sesuai syariat (tidak liberal). Harta yang ada tidak boleh dikuasai secara suka-suka menurut logika pasar bebas dan persaingan bebas, tetapi diatur sesuai jenisnya, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.
Sumber daya alam milik umum (hutan, tambang, laut, dll.) merupakan harta milik seluruh rakyat sehingga tidak boleh dimiliki individu (swasta). Negara berkewajiban mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat sehingga terwujud kesejahteraan individu per individu. Hal ini karena negara dalam Islam berposisi sebagai raa’in (pengurus rakyat). Negara harus turun tangan langsung dalam ekonomi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai syariat. Bahkan, negara adalah pelaku ekonomi secara riil, yaitu pengelola kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat.
Karena sumber daya alam milik umum dikelola secara mandiri oleh negara, hasilnya besar dan masuk baitulmal untuk membiayai kebutuhan rakyat. Ditambah dengan pemasukan dari fai dan kharaj serta zakat menjadikan kas baitulmal melimpah. Jadi secara prinsipil, pemasukan negara akan cukup untuk membiayai kebutuhannya. Dengan demikian, negara (Khilafah) tidak perlu memungut pajak (dharibah) dan negara tidak akan pernah menjadikan pajak sebagai pemasukan utamanya. Pemasukan tetap baitulmal Khilafah adalah fai dan kharaj (termasuk di dalamnya jizyah dan usyur), kepemilikan umum, dan zakat.
Pajak (dharibah) adalah pemasukan yang sifatnya sementara, yaitu hanya saat kas baitulmal kosong, sedangkan ada kewajiban yang mendesak harus segera dipenuhi negara. Jika berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang wajib dan mendesak tersebut tidak dibiayai, akan terjadi mudarat atas kaum muslim. Padahal, Allah Taala dan Rasul-Nya ﷺ telah mewajibkan untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslim, yaitu kondisi tidak ada harta sama sekali. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh ada dharar (bahaya) dan (saling) membahayakan.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad). Jika kewajiban yang mendesak tersebut sudah dipenuhi, pemungutan pajak harus dihentikan.
Kewajiban tersebut meliputi pembiayaan jihad; pembiayaan industri militer dan penunjangnya; pembiayaan fakir, miskin, dan ibnusabil; pembiayaan untuk gaji tentara, pegawai, hakim, guru, dan yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan kaum muslim, pembiayaan untuk kemaslahatan umat yang jika tidak dibiayai akan terjadi dharar (bahaya); dan pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana). (Syekh Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah Bab “Pajak”).
Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang kaya, yaitu yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya secara sempurna sesuai dengan standar hidup tempat mereka tinggal. Siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta maka tidak dipungut pajak darinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Sebaik-baiknya sedekah adalah yang berasal dari orang-orang kaya.” (HR Bukhari). Dengan demikian, orang miskin tidak akan dipungut pajak, justru mereka mendapatkan bantuan dan santunan dari negara agar mampu memenuhi kebutuhannya secara layak.
Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli (misalnya PPN). Dengan mewajibkannya berarti negara telah berbuat zalim dan ini dilarang, bahkan termasuk dalam tindakan memungut cukai (al-maksu) seperti sabda Rasulullah ﷺ, “Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai.” (HR Ahmad, Ad-Darami, dan Abu Ubaid).
Walhasil, dalam Khilafah, bukan hanya pembalut yang tidak dipajaki, tetapi seluruh barang yang dipakai rakyat tidak dipajaki. Pantaslah dalam sistem Islam seluruh rakyat sejahtera karena negara tidak menerapkan pajak secara zalim. Wallahualam bissawab. [MNews/CJ]
