Penulis: Irianti Aminatun
Muslimah News, FOKUS — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Agustus 2026 sebesar 7,384 juta orang (4,75 %), lebih rendah dibandingkan jumlah TPT per Agustus 2025 yang mencapai 7,46 juta orang (4,85%).
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia per Agustus 2026 mencapai 290,912 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 155,370 juta orang merupakan angkatan kerja dengan rincian 147,986 juta orang telah bekerja dan 7,384 juta orang belum bekerja atau menganggur.
Pada kategori penduduk yang bekerja, BPS mencatat sebanyak 99,847 juta orang merupakan pekerja penuh (naik 1,200 juta orang dibandingkan tahun 2025), 35,295 juta orang pekerja paruh waktu (turun 1,001 juta orang), serta 12,844 juta orang pekerja setengah pengangguran (naik 1,244 juta orang).
Pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja selama 35 jam atau lebih dalam satu minggu. Kelompok ini mendominasi penduduk bekerja dengan proporsi 67,47% pada Agustus 2026.
Pekerja paruh waktu merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Proporsi pekerja paruh waktu tercatat sebesar 23,85% pada periode yang sama.
Sementara itu, pekerja setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Proporsinya mencapai 8,68% pada Agustus 2026. bahkan, penduduk yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu dapat dikategorikan sebagai setengah pengangguran apabila masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Data BPS juga menunjukkan bahwa porsi pekerja informal meningkat dari 57,80% pada 2025 menjadi 57,93% pada 2026. Sebaliknya, porsi pekerja formal turun dari 42,20% menjadi 42,07%. Dari sisi upah, rata-rata upah buruh per Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta.
Rakyat Tidak Serta-Merta Sejahtera
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekilas tampak sebagai kabar baik. Namun, jika dicermati lebih mendalam, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa rakyat telah hidup sejahtera. Salah satu penyebabnya adalah definisi bekerja yang terlalu longgar. Bagaimana tidak, seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu sudah tidak lagi dikategorikan sebagai pengangguran. Artinya, seorang pengemudi ojek online yang hanya memperoleh penumpang selama satu jam dalam sepekan dianggap bekerja dan keluar dari kategori pengangguran, meskipun selama 167 jam sisanya menganggur.
Lebih jauh lagi, jumlah pekerja setengah pengangguran justru meningkat dari 7,91% menjadi 8,68%. Kelompok ini memang bekerja, tetapi jam kerjanya tidak mencukupi dan penghasilannya juga tidak memadai. Jika jumlah sebanyak 7,384 juta orang digabungkan dengan 12,844 juta pekerja setengah menganggur, terdapat sekitar 20,228 juta orang yang secara ekonomi belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.
Dari sisi status pekerjaan, peningkatan justru terjadi pada sektor informal. Pekerja informal umumnya tidak memiliki kontrak kerja tetap, jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pesangon, maupun kepastian penghasilan. Mereka mencakup pengemudi ojol, buruh bangunan harian, pekerja lepas, pedagang kaki lima, dan lainnya. Secara statistik mereka tercatat sebagai pekerja, tetapi dari sisi kesejahteraan mereka merupakan kelompok yang paling rentan.
Bahkan, bagi mereka yang bekerja penuh waktu, rata-rata upah sebesar Rp3,42 juta per bulan masih sulit mencukupi kebutuhan hidup. Bekerja dengan pendapatan di atas upah minimum pun tidak otomatis menjamin kesejahteraan keluarga. Memang mereka tidak termasuk kategori miskin menurut ukuran statistik, tetapi faktanya sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan pokok, cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kewajiban pajak dan biaya hidup lainnya. Seluruh pengeluaran tersebut terus memberikan tekanan ekonomi bagi keluarga.
Akibatnya, sistem ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Mereka yang bekerja saja tidak sejahtera, apalagi mereka yang menganggur atau setengah menganggur.
Buah Penerapan Sistem Kapitalisme
Bekerja tidak bisa dipisahkan dengan sistem ketenagakerjaan. Terdapat dua permasalahan yang sering muncul dalam isu ketenagakerjaan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja.
Ketersediaan lapangan kerja, angka pengangguran, lemahnya SDM, serta pemenuhan kebutuhan dasar individu maupun publik termasuk dalam kategori pertama. Masalah-masalah ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan melalui kebijakan negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya kepada pengusaha dan pekerja.
Adapun kategori kedua berkaitan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Negara hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.
Sayangnya, negara dalam sistem kapitalisme tidak didesain untuk menjadi penjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat maupun penyedia lapangan kerja. Peran negara hanya membuat iklim investasi kondusif demi pertumbuhan ekonomi, membuat regulasi yang memudahkan oligarki, dan menampilkan angka statistik seolah pengangguran berkurang.
UU Minerba dan UU Omnibus Law adalah sedikit contoh regulasi yang disahkan pemerintah demi memuluskan jalan bagi oligarki menguasai kekayaan negeri. Tidak tersisa sedikit pun kepemilikan umum yang benar-benar menjadi milik rakyat. Pengelolaan kekayaan alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat menjadi makin terkonsentrasi pada segelintir orang. Padahal, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal berpotensi membuka jutaan lapangan kerja baru.
Dalam bidang ekonomi, sistem pasar bebas diyakini sebagai jawaban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara masif. Fokus kebijakan ekonomi negara berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Negara menempatkan korporasi sebagai mitra setara dalam meraih pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa ditujukan untuk meraih kenaikan pendapatan nasional, bukan pada tingkat pendapatan individu per individu untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mekanisme pasar bebas membuat harga barang, jasa, upah, dan produksi ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah.
Bagi pengusaha, pekerja dipandang sebagai biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin agar keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Bagi pemilik modal, mempekerjakan 100 pekerja paruh waktu bergaji murah lebih menguntungkan daripada mempekerjakan 50 pekerja bergaji layak. Secara statistik, 100 orang itu bekerja, pengangguran turun, tetapi mereka tetap miskin.
Dengan logika di atas muncullah konsep kontrak harian, outsourcing, dan program berupah rendah hingga gig economy yang menempatkan pengemudi ojol, kurir, freelancer sebagai mitra, bukan pekerja. Dengan status tersebut, perusahaan tidak memiliki kewajiban penuh untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, pesangon, maupun hak-hak ketenagakerjaan lainnya. Seluruh risiko ekonomi akhirnya lebih banyak ditanggung oleh pekerja. Karena itu, meningkatnya jumlah pekerja informal bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari flexible labour market (pasar kerja fleksibel) yang menjadi ciri sistem kapitalisme.
Di sisi lain, penggunaan teknologi yang dianggap lebih efisien daripada tenaga manusia mendorong perusahaan beralih dari industri padat karya menjadi industri padat modal. Akibatnya, kebutuhan terhadap tenaga kerja makin berkurang. Kepemilikan aset dan keuntungan ekonomi terus terpusat pada korporasi besar dan distribusi kekayaan berputar hanya di antara para pemilik modal, sementara pekerja dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.
Selain itu, negara dalam sistem kapitalisme juga tidak menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara individu, seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena tidak ada jaminan dari negara, gaji yang diperoleh pekerja habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan dan kesehatan dikapitalisasi sehingga biaya yang harus ditanggung masyarakat terus meningkat. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok juga terus naik. Akibatnya, meski bekerja, rakyat tetap tidak sejahtera.
Inilah dampak buruk penerapan sistem sekuler kapitalisme. Selama sistem ini masih diadopsi, seberapa pun besar kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, negara tidak akan pernah mampu menyejahterakan rakyat individu per individu. Pertumbuhan ekonomi bisa jadi tinggi, tetapi ketimpangan ekonomi semakin lebar. Negara sukses memperkaya oligarki, tetapi gagal menyejahterakan rakyat.
Mekanisme Islam Mengatasi Pengangguran dan Menyejahterakan Masyarakat
Sebagai sebuah ideologi, Islam menyelesaikan berbagai persoalan termasuk pengangguran dan mekanisme menyejahterakan masyarakat dengan solusi yang komprehensif.
Dalam pandangan Islam, persoalan yang muncul akibat kebijakan negara menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya. Karena itu, negara wajib menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan seperangkat kebijakan yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan serta memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.
Islam memandang manusia sebagai individu yang harus diperhatikan dan dijamin pemenuhan kebutuhannya, bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan bukan secara kolektif. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan syariat.
Islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar individu pada dasarnya menjadi tanggung jawab kepala keluarga atau anggota keluarga laki-laki yang telah balig. Allah Taala berfirman:
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (QS Al-Baqarah [2]: 233).
Ayat tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertama pemenuhan kebutuhan keluarga tidak dilakukan secara langsung dari negara kepada warga negara. Islam mewajibkan kepala keluarga atau laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja. Dengan demikian, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan secara layak sebagaimana standar secara umum.
Adapun tanggung jawab negara adalah menyediakan dan membuka lapangan kerja bagi para kepala keluarga dan laki-laki balig yang menjadi warga negara. Negara harus memastikan bahwa setiap orang yang wajib bekerja memiliki pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan dapat dibuka melalui pendirian berbagai industri kepemilikan umum yang sudah pasti membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Negara juga dapat membuka lapangan kerja melalui bidang pertanian, instansi pemerintah, atau menjamin iklim dan sistem usaha yang kondusif bagi perusahaan padat karya.
Jika kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena uzur syar’i, seperti sakit berkepanjangan, usia lanjut, atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga, maka kewajiban nafkah berpindah kepada keluarga, Allah Taala berfirman:
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ
”Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” (QS Al-Baqarah [2]: 233).
Jika tidak terdapat anggota keluarga yang mampu menanggung nafkah, maka kewajiban berpindah kepada negara. Pasal 156 Masyru’ Dustur (Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah) menyebutkan, “Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya. Negara wajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.”
Selain itu, Islam menetapkan bahwa kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya secara langsung. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar publik ini dengan pembiayaan penuh dari kas negara (baitulmal).
Dengan mekanisme tersebut, setiap warga negara dapat memperoleh layanan terbaik, murah, bahkan gratis, tanpa diskriminasi. Kepala keluarga tidak akan terbebani pikiran pembiayaan pendidikan maupun kesehatan. Pendapatan keluarga dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga serta kebutuhan sekunder dan tersier.
Adapun masalah ketenagakerjaan yang muncul dalam hubungan pengusaha dan pekerja, dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Islam telah menjelaskan secara rinci bagaimana kontrak kerja pengusaha-pekerja melalui hukum-hukum yang menyangkut ijârah al-ajîr. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Islam dalam hubungan pengusaha dan pekerja, masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
Semua itu membutuhkan negara yang mengadopsi sistem politik dan ekonomi Islam. Negara dengan sistem ini akan menerapkan Islam secara kafah. Dalam khazanah politik Islam, sistem tersebut dikenal sebagai sistem Khilafah.
Hanya dengan penerapan Islam kafah dalam bingkai sistem Khilafah, Allah Taala akan rida, berkah turun dari langit dan bumi, rakyat sejahtera. Simaklah perumpamaan yang Allah gambarkan dalam firman-Nya:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ
تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.” (QS Ibrahim [14]: 24-25).
Demikianlah, penerapan Islam kafah mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan. Penerapan Islam kafah bukan sekadar untuk kebaikan hidup di dunia, tetapi juga menjamin kebahagiaan di akhirat, karena hanya sistem Khilafah-lah satu-satunya sistem yang diridai Allah Taala. Hal ini menjadi kewajiban seluruh komponen umat untuk mewujudkannya. [MNews/CJ]
