Penulis: Pipit Agustin
Muslimah News, FOKUS — Kabar gembira menyapa Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2026, negeri ini berhasil masuk dalam jajaran sepuluh besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tepatnya peringkat ketujuh. Keberhasilan ini mengacu pada perhitungan purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli yang mana produk domestik bruto (PDB) kita diperkirakan mencapai 5,48 triliun dolar internasional pada 2026.
Antara percaya dan tidak, posisi Indonesia berada di atas sejumlah negara maju seperti Inggris dan Prancis. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar ekonomi dunia berdasarkan PPP. PPP sendiri adalah sebuah metode yang dipakai untuk membandingkan ukuran perekonomian antarnegara berdasarkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa yang ada. Artinya, aktivitas ekonomi di berbagai negara dapat dibandingkan berdasarkan tingkat harga dan kemampuan daya beli di masing-masing negara bersangkutan. Indikator ini mengukur akumulasi volume aktivitas ekonomi dan kapasitas daya beli domestik yang disesuaikan dengan harga barang lokal.
Di sisi lain, pada Agustus 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ketimpangan (rasio Gini) mencapai 0,368 pada Maret 2026. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang nilainya 0,363. Artinya, kelompok masyarakat kaya makin cepat kaya dibandingkan kelompok masyarakat di bawahnya. Sulit dipercaya memang, negara yang masuk sepuluh besar ekonomi dunia, mengalami ketimpangan yang menganga pada waktu yang sama. Namun, inilah paradoks yang nyata. Lantas, adakah jalan untuk menyeimbangkannya?
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
Munculnya capaian ekonomi sepuluh besar dunia yang diiringi dengan kenaikan rasio Gini adalah kabar gembira yang semu. Capaian yang disambut dengan euforia ini pun juga semu karena capaian makro tidak linier dengan kondisi kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang besar itu dinikmati secara tidak proporsional oleh kelompok elite. Laju peningkatan kesejahteraan kelompok elite ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan perbaikan nasib kelas menengah ke bawah.
Peringkat ketujuh dunia ini lebih mencerminkan kekuatan kolektif dari 280 juta penduduk yang ada. Logikanya, jika setiap orang memiliki andil dalam aktivitas ekonomi walaupun kecil, secara total (agregat), ekonomi Indonesia akan terlihat raksasa. Namun, realitasnya, ukuran ekonomi yang besar ini tidak otomatis mencerminkan kemakmuran individu per individu. Jika total ekonomi tersebut dibagi rata per kepala (PDB per kapita), posisi Indonesia masih sama, yaitu berada di kelas pendapatan menengah ke bawah.
Kenaikan rasio Gini menjadi 0,368 menegaskan bahwa distribusi kue ekonomi kita tidak merata. Ketika data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju kuat di angka 5,47% pada Kuartal III-2026, motor penggerak utamanya diklaim berasal dari industri pengolahan (seperti logam dan hilirisasi nikel) serta investasi besar. Realitasnya, industri teknologi, perbankan modern, dan pabrik pengolahan nikel raksasa memang menyumbang angka PDB yang sangat masif. Namun, sektor-sektor raksasa ini bersifat padat modal, yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja.
Sementara itu, hampir 60% masyarakat Indonesia bertahan hidup di sektor informal seperti pedagang pasar, kurir, ojek online, petani kecil, atau buruh harian. Mereka tidak mendapatkan dampak sistemis dari industri modern tersebut karena kontribusi serapan tenaga kerjanya tidak sebesar sektor pertanian atau perdagangan informal.
Sebenarnya, jika mengacu pada dolar AS (PDB nominal), Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dengan nilai ekonomi sekitar USD1,48 triliun. Angka ini mungkin terdengar lebih masuk akal dan mencerminkan kondisi riil daya saing kita secara internasional. Mengapa bisa melompat ke peringkat ketujuh? Karena laporan IMF tersebut menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP). Metode ini tidak menghitung berapa banyak uang yang kita punya, tetapi menyesuaikan harga barang lokal.
Sebagai gambaran, uang USD1 di Amerika mungkin hanya bisa membeli satu botol air mineral. Namun, jika uang tersebut (sekitar Rp16.000) dipakai di Indonesia, bisa membeli satu porsi nasi padang karena harga makanan di Indonesia jauh lebih murah daripada di Amerika. Metode PPP memanipulasi angka ekonomi Indonesia seolah-olah menjadi berkali-kali lipat lebih besar (menjadi senilai USD5,48 triliun). Jadi, kita terlihat kaya di peringkat dunia karena biaya hidup di negara kita murah, bukan karena pendapatan rakyatnya yang tinggi.
Itulah mengapa terjadi paradoks. Angka pertumbuhan ekonomi di laporan statistik terus meroket, tetapi perputaran uang di pasar tradisional terasa sepi dan daya beli kelas menengah ke bawah justru sedang mengalami tekanan hebat. Angka capaian ekonomi makro gagal memotret realitas di lapangan.
Capaian ekonomi ini menjadi terasa tidak bermakna karena penyumbang terbesarnya, yaitu kelas menengah, justru sedang mengalami downgrade atau penurunan kelas. Mereka mengalami fenomena mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang) akibat pengeluaran untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, energi, pendidikan) naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Banyak dari mereka yang terpaksa memangkas pengeluaran dan beralih ke barang yang lebih murah, hingga terjerumus ke jeratan pinjaman online (pinjol) demi bertahan hidup.
Belum lagi badai PHK dan bergugurannya sektor manufaktur. Industri manufaktur, terutama tekstil dan garmen yang selama ini menjadi penopang utama sektor formal padat karya mengalami guncangan hebat. Banyak pabrik yang melakukan efisiensi hingga penutupan total akibat kalah bersaing dengan produk impor murah dan penurunan permintaan pasar global. Ketika sektor manufaktur padat karya berguguran, otomatis puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian formal mereka dan mereka pun terlempar ke sektor informal.
Kondisi makin pelik ketika terjadi krisis lapangan kerja formal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bisa dibilang jobless growth. Artinya, ekonomi tumbuh, tetapi menciptakan lapangan kerja formal yang makin sedikit. Investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh industri padat modal (menggunakan mesin canggih dan kecerdasan buatan/AI) yang hanya membutuhkan sedikit pekerja. Dampaknya, pencari kerja, termasuk yang baru lulus, menghadapi persaingan yang sangat ketat. Lapangan kerja yang tersedia didominasi oleh sektor informal dengan upah harian, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa kepastian masa depan.
Secara sederhana, rakyat tidak bisa kenyang dengan angka statistik. Peringkat ke-7 dunia atau pertumbuhan 5,47% tidak ada artinya bagi seorang kepala keluarga yang baru saja di-PHK, atau anak-anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pertama mereka.
Kapitalisme Adalah Biangnya
Ketimpangan ekonomi adalah keniscayaan dalam kapitalisme yang menganut persaingan bebas dan meminimalkan peran negara. Kekayaan alam dan ekonomi negara dikuasai oleh segelintir pihak (korporasi) yang bekerja sama dengan penguasa. Sistem ekonomi yang liberal memiliki cacat bawaan yang secara alami menumpuk kekayaan pada pemilik modal besar (kapitalis). Mekanisme pasar bebas cenderung membuat kepemilikan aset strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan sektor keuangan terkonsentrasi pada segelintir korporasi raksasa. Terjadilah monopoli sumber daya.
Selain itu, terjadi pula simbiosis antara elite politik (penguasa) dan elite ekonomi (pengusaha). Kebijakan politik dan hukum yang dibuat penguasa cenderung berpihak kepada kepentingan pasar atau pemilik modal besar dibandingkan perlindungan rakyat. Lantas di mana posisi rakyat? Mereka termarginalkan oleh mekanisme pasar bebas yang minim jaminan perlindungan. Rakyat yang tidak memiliki akses kapital, kesulitan bersaing dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan sistemis.
Islam Menawarkan Penyelesaian
Berbeda dengan sistem kapitalisme liberal yang mengandalkan angka-angka seperti PDB atau pendapatan per kapita yang bisa menyembunyikan ketimpangan, sistem ekonomi Islam bertumpu pada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan) secara orang per orang. Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa besar kue ekonomi secara akumulatif, melainkan dari dipastikannya tidak ada satu pun individu yang kelaparan atau telantar. Melalui konsep jaminan kebutuhan pokok per individu, negara memastikan hak-hak dasar warga negara (baik muslim maupun nonmuslim/zimi) terpenuhi dengan layak.
Jejak sejarah peradaban Islam mencatat maraknya pembangunan rumah sakit gratis, perpustakaan, universitas, hingga pos-pos singgah bagi para musafir di sepanjang jalur perdagangan di wilayah Islam. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah raa’in (penggembala/pelindung) dan mas’ul (penanggung jawab) sebagaimana hadis Nabi ﷺ, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir (kepala negara) adalah pemimpin bagi manusia secara umum dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).
Realisasi dari hadis tersebut tampak dalam pengelolaan kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan dibutuhkan oleh orang banyak (seperti air, padang rumput, energi, dan tambang) dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Negara bertindak sebagai pengelola kepemilikan umum. Negara haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya strategis ini kepada pihak lain atas nama investasi atau apa pun. Hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, misalnya untuk membiayai fasilitas publik, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis bagi rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam Bab “Kepemilikan Umum”.
Dalam panggung sejarah peradaban Islam, konsep pengelolaan kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan publik telah dipraktikkan secara sistemis. Catatan sejarah Islam menunjukkan prinsip ini diterapkan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa itu.
Pada awal peletakan hukum Islam, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa aset-aset vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli. Prinsip ini diperluas secara struktural pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Ketika wilayah Islam meluas ke Irak dan Syam, Umar bin Khaththab mengambil keputusan besar untuk tidak membagikan tanah pertanian subur hasil pembebasan (fai) kepada para tentara atau individu. Tanah tersebut ditetapkan sebagai milik umum yang dikelola negara. Para petani penggarap membayar kharaj yang hasilnya masuk ke kas negara (baitulmal) untuk membiayai kebutuhan publik dan kebutuhan warga.
Negara tidak hanya mengelola sumber daya alam, tetapi juga memastikan pasar berjalan adil tanpa distorsi melalui kadi hisbah (pengawas pasar). Kadi hisbah mengawasi pasar untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan barang (ihtikar), manipulasi harga, atau monopoli perdagangan yang bisa merugikan rakyat. Dalam sistem Islam, sektor riil bergerak aktif karena modal tidak mengendap di sektor keuangan spekulatif (karena larangan riba, judi, dan gharar/spekulasi), sehingga menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
Sejarah mencatat, sistem pemerintahan Khilafah menerapkan syariat Islam sebagai acuan penyusunan seluruh kebijakan, termasuk kebijakan ekonominya. Implementasi sistem ekonomi ini diakui oleh banyak sejarawan dunia sebagai salah satu faktor kunci yang membawa peradaban Islam mencapai era keemasan dan menjadi kekuatan adidaya global yang disegani selama berabad-abad.
Oleh karena itu, capaian peringkat ekonomi makro yang megah ini tidak boleh membuat lalai. Kaum muslim jangan terjebak dalam euforia angka di atas kertas, sebab pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan distribusi hanya akan melahirkan kekayaan yang semu bagi mayoritas rakyat. Saatnya kaum muslim untuk terus menyuarakan dan mendorong tata kelola negara yang sejalan dengan prinsip keadilan berdasarkan syariat Islam, agar kekayaan alam Indonesia yang melimpah bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/Ragil]
