[Editorial] Hutan Papua Masih Terbakar, Peran Negara Dipertanyakan

Muslimah News, EDITORIAL — Slogan “All Eyes On Papua” kembali viral. Kali ini bukan terkait kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat oleh kebijakan pemerintah yang pro korporasi sebagaimana viral pada 2024, melainkan terkait bencana karhutla besar yang melanda berbagai wilayah di Papua pada 2026, dan luasan dampaknya bahkan melebihi karhutla Sumatra dan Kalimantan.

Riset Landscape Advisory dan MapBiomas Indonesia menyebut bahwa luas area bekas terbakar (burn scar) di Papua periode Januari–September 2026 sudah mencapai 313.777 hektare (ha). Angka yang beredar di kalangan aktivis bahkan menyebut tembus 319 ribu ha.

Nyaris Luput dari Perhatian

Masalahnya, di tengah meredanya karhutla di wilayah lain, api di hutan Papua hingga saat ini justru belum padam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 7 November 2026, masih ada 1.430 ha lahan yang tengah terbakar hebat dengan tren titik api yang terus naik hingga 66%.

Data MapBiomas Fire Indonesia yang dihimpun Auriga Nusantara menyebut bahwa Taman Nasional Wasur di Papua Selatan menjadi kawasan yang paling parah mengalami karhutla. Tercatat ada 21.277,79 ha wilayah hutan hangus terbakar. Disusul Taman Nasional Lorentz dengan luasan terbakar mencapai 14.345 ha.

Tentu saja, dampak karhutla bukan hanya merusak ekosistem hutan. Asap tebal dan residu hasil kebakaran menjadi racun menyesakkan bagi penduduk Papua dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat selama Januari hingga 30 Oktober 2026 telah terjadi 81.355 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.

Begitu pun masyarakat adat Marind yang hidup di sekitar Taman Nasional Wasur, mereka kehilangan kebun sagu sebagai sumber makanan pokok utama. Sumber air pun menjadi keruh dan hewan-hewan yang biasa mereka buru akhirnya juga mati terpanggang.

Di luar itu, dua taman nasional (Wasur dan Lorenz) yang ikonik tersebut diketahui menjadi rumah bagi hewan yang sangat langka, seperti burung Kasuari, Kakaktua, Kanguru Pohon, Raja Kuskus, dan Cenderawasih. Taman Nasional Wasur pun dikenal sebagai habitat bagi 390 jenis burung yang juga sangat langka. Alhasil, semuanya terancam punah akibat karhutla.

Namun, di tengah kerusakan sebesar itu, respons negara justru dipertanyakan. Masyarakat menilai penanganan karhutla di Papua terkesan sangat minimal. Bahkan, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan dahan. Ketika api malah membesar, mereka pun mengangkut air dengan jeriken butut dan bekas galon seadanya.

Pihak berwenang terus berdalih kebakaran terus meluas karena sulit ditaklukkan akibat faktor cuaca, kondisi medan, dan minimnya peralatan. Operasi pemadaman dan pemantauan udara pun kerap terkendala oleh terbatasnya pasokan bahan bakar. Akan tetapi, yang lebih menyedihkan, memang ada problem besar terkait mekanisme koordinasi antar-instansi pemerintahan. Wajar jika upaya mitigasi, termasuk eksekusi penanganan sulit untuk berjalan optimal.

Ironi Tanah yang Kaya Sumber Daya

Karhutla hebat di Papua sejatinya hanya menambah panjang daftar cerita duka penduduknya. Meski tanahnya begitu kaya sumber daya, termasuk emas di permukaan tanah mereka, tetapi tidak membuat hidup mereka bahagia dan sejahtera. Inilah yang sering disebut sebagai “paradoks kelimpahan” (resource curse) atau tepatnya “kutukan sumber daya” akibat buruknya tata kelola oleh negara. Eksploitasi begitu masif, tetapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, bahkan sering kali menjadi sumber bencana.

Kita lihat saja, sebagaimana karhutla di tempat lainnya, pola karhutla Papua pun ternyata sama. Sebelum api muncul, pasti ada izin yang diterbitkan, lalu ada hutan yang dibuka, ada gambut yang dikeringkan, dan ada bentang alam yang diubah menjadi ruang produksi atas nama pembangunan. Terbukti, karhutla rata-rata terjadi di lahan proyek yang padat modal alias tempat mainan para pemilik cuan. Kalau bukan untuk lahan proyek perkebunan sawit, pasti lahan untuk proyek lumbung pangan (food estate).

Jadi, bukan kebetulan jika pemantauan MapBiomas ternyata menunjukkan 60.615 ha lahan terbakar di Papua adalah area pembukaan lahan untuk proyek pangan. Penyumbang terbanyaknya—sekira 57.809 ha—ada di Kabupaten Merauke di Papua Selatan yang dikenal sebagai Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyebut secara terbuka bahwa karhutla di Papua bukan sekadar karena faktor alam atau praktik masyarakat. Pola itu berkaitan dengan perubahan tata guna lahan dan ekspansi konsesi serta proyek skala besar di bawah tagline Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sejatinya merupakan proyek bancakan para sponsor kekuasaan.

Menurut WALHI, sedikitnya ada 8.324 titik panas yang tersebar di wilayah Papua selama Januari–Oktober 2026. Dari angka itu, 1.834 titik di antaranya berada di kawasan yang dialokasikan untuk PSN food estate, 913 titik di kawasan kebun tebu untuk energy estate, 1.221 titik di lahan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 560 titik lainnya berada di lahan konsesi perkebunan kelapa sawit untuk proyek bioetanol.

Ndilalahnya, wilayah Papua memang sudah lama dibidik untuk memenuhi kerakusan oligarki yang dilegalisasi oleh negara. Sebut saja wilayah Merauke, sejak 2023, sekira 486.939 ha kawasan hutannya telah dilepas untuk PSN, padahal 265.208 ha di antaranya merupakan hutan alam. Sementara itu, dalam Siaran Persnya (8-11-2026), WALHI menyebut ada lokasi 2 juta ha tebu dan hasil kalibrasi ulang 9,7 juta ha lahan terdegradasi yang belum dibuka ke publik.

WALHI melalui salah seorang pengampanyenya, Musdalifah Jamal, bahkan mengkritik pernyataan Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq soal rencana pemerintah memanfaatkan lahan terdegradasi pasca-karhutla untuk PSN pangan yang ditarget 6 juta ha dan energi (E50) yang ditarget 2 juta ha. Ia mengatakan, “Bagaimana bisa rencana seperti ini muncul, sementara karhutla masih meluas dan tanggung jawab para pembakar, yang di antaranya pihak pemerintah sendiri, belum ditagih?”

Kepemimpinan Sekuler versus Kepemimpinan Islam

Pernyataan Menko Pangan di atas setidaknya menguatkan sinyalemen yang beredar kuat di tengah masyarakat bahwa karhutla ini bukan faktor alam semata. Terlalu banyak “faktor kebetulan”, antara kian masifnya kasus karhutla di berbagai hutan dan lahan Indonesia, termasuk di Papua, dengan rencana alokasi jutaan ha kawasan hutan yang terdegradasi alias rusak demi menyokong produksi kelapa sawit untuk proyek biodiesel (B50 hingga B100), bioenergi (E50), dan proyek lumbung pangan. Apalagi kemudian muncul berbagai pernyataan pemerintah—termasuk dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang menyebut angka 12,7 ha—yang semuanya menguatkan ambisi pemerintah untuk menyukseskan proyek-proyek yang melibatkan oligarki penyokong kekuasaan.

Sikap pemerintah yang jauh dari empati seperti ini sebetulnya bisa dipahami. Sudah lama negeri ini masuk dalam cengkeraman hegemoni para pemilik modal akibat menerapkan sistem kepemimpinan yang tegak di atas asas sekularisme kapitalisme dan liberalisme. Sistem ini memang tidak mengenal prinsip halal haram, melainkan begitu mengagungkan paham kebebasan terutama dalam aspek kepemilikan orang per orang.

Oleh karenanya, peran negara atau pemerintah dalam sistem ini memang di-setting untuk sangat minimal. Kalaupun ada, peran utamanya hanyalah sebagai regulator dan fasilitator untuk menjaga kepemilikan individu dengan berbagai UU atau kebijakan. Lalu pada praktiknya, konsep ini diperburuk dengan mekanisme demokrasi dalam memilih para pemimpin. Mereka yang akan duduk di kursi kekuasaan harus ditopang kekuatan iklan atau pencitraan yang biayanya sangat mahal. Wajar jika kekuatan modal akhirnya bisa mengooptasi kekuasaan.

Itulah sebabnya, aturan dan kebijakan yang diterapkan kerap kali sangat pro kepentingan para pemilik modal. Salah satunya adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law yang fenomenal dan sukses membawa kerusakan besar. Selain berhasil memberi “karpet merah” pada korporasi untuk menguasai hutan dan lahan, UU ini pun berhasil mengubah pendekatan hukum terhadap pelaku kasus karhutla dengan menggeser sanksi pidana kelalaian menjadi sekadar sanksi administratif yang nihil dari efek jera.

Wajar pula jika karhutla terus berulang, bahkan makin parah saja. Negara alih-alih berperan sebagai pengurus dan penjaga, tetapi justru menjadi sumber derita bagi rakyatnya. Demi melayani kepentingan kapitalis penyokong kursi kekuasaan, rakyat dikorbankan, bahkan nasib generasi mendatang pun rela mereka gadaikan.

Semua ini berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam pandangan Islam, negara atau penguasa berperan sebagai pengurus dan penjaga. Sementara itu, kekuasaan yang ada di tangan mereka dipandang sebagai amanah besar yang harus siap dipertanggungjawabkan di sisi Allah Taala. Untuk itulah, penguasa muslim hanya akan tunduk pada syariat-Nya. UU dan kebijakannya tidak lain merupakan pengejawantahan dari syariat Islam kafah yang digali dari wahyu Allah berupa nas-nas syariat, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Antara lain, syariat Islam menetapkan bahwa hutan dan lahan yang dikonservasi (hima) merupakan kepemilikan umum alias milkiyyah ‘ammah. Haram hukumnya diserahkan kepada korporasi untuk dieksploitasi atau dibiarkan rusak. Itulah yang mendorong Khalifah Umar bin Khaththab begitu menjaga hima dengan ketat. Ia pun tidak segan menghukum pihak-pihak yang merusaknya karena hutan adalah penyeimbang kehidupan umat, bukan komoditas atau aset yang bisa dikonsesikan.

Jangankan urusan karhutla yang dampaknya begitu besar, nasib seekor kambing pun begitu diperhatikan oleh Khalifah Umar. Salah satunya terekam dalam perkataannya yang sangat terkenal, “Seandainya ada seekor keledai terperosok di Kota Baghdad (atau wilayah Syam/Irak) karena jalanan rusak, aku takut Allah akan menuntutku pada Hari Kiamat kelak dengan pertanyaan, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'”

Dari sini tampak ada perbedaan mencolok antara sistem sekuler kapitalisme dengan Islam. Dengan demikian, mempertahankan sistem sekularisme kapitalisme yang jelas-jelas destruktif, sama halnya dengan memperpanjang penderitaan manusia dan makhluk lainnya. Sementara itu, mengembalikan sistem kepemimpinan Islam merupakan perkara yang tidak bisa ditunda. Terlebih bagi seorang muslim, hidup dalam naungan syariat Islam merupakan kewajiban dan konsekuensi iman.

Butuh Upaya Serius

Tentu saja upaya mengembalikan sistem kepemimpinan Islam membutuhkan upaya serius dan pengorbanan luar biasa. Pasalnya sistem ini hanya akan tegak melalui jalur umat, yakni ketika mereka benar-benar yakin dan paham bahwa Islam adalah din yang sempurna dan penerapannya akan membawa rahmat bagi alam semesta. Juga mereka benar-benar paham bahwa tanggung jawab menegakkannya ada pada pundak mereka sebagai konsekuensi iman.

Oleh sebab itu, dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat harus masif dilakukan agar Islam segera menjadi pemahaman (mafahim), standar perbuatan (maqayyis), dan standar rida dan bencinya (qana’at) mereka. Hal ini tentu mengharuskan adanya peran sebuah jemaah dakwah atau parpol ideologis yang serius berkiprah di tengah umat untuk mengajak mereka agar mau hidup di bawah naungan Islam, juga membangun sinergi berbagai komponen umat, sekaligus konsisten melakukan amar makruf nahi mungkar.

Sungguh, kembalinya sistem kepemimpinan Islam—dikenal sebagai sistem Khilafah—sejatinya merupakan keniscayaan sejarah. Terlebih kita melihat borok-borok sistem sekuler kapitalisme sudah sedemikian menganga dan dirasakan keburukannya.

Oleh karenanya, sudah saatnya kita menjadi bagian perubahan tersebut dengan jalan bergabung bersama jemaah dakwah ideologis dan menapaki jalan dakwah dengan mengikuti metode perjuangan yang diwariskan Rasulullah ﷺ, hingga kemenangan itu datang dan kerahmatan mewujud dengan tegaknya sistem kepemimpinan Islam sebagaimana yang telah Allah Swt. janjikan dalam QS An-Nur ayat 55 dan telah Rasul ﷺ kabarkan dalam hadisnya yang mulia, “…. Kemudian akan datang kembali Khilafah yang tegak di atas metode kenabian. …” (HR Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Al-Bazzar) [MNews/SNA]