[Kabar] UIY: Rapuhnya Kesepakatan AS–Iran, Saat Kepentingan AS Lebih Diutamakan

Muslimah News, NASIONAL — Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali pecah setelah keduanya melakukan kesepakatan damai. AS melancarkan serangan udara yang diklaim menyasar ke target-target militer Iran, kemudian dibalas Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, dan sejumlah negara tetangga. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa kesepakatan damai antara AS dan Iran sangat rapuh?

Merespons hal tersebut, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai, rapuhnya kesepakatan AS dan Iran menjadi bukti bahwa dalam hubungan antarnegara, kepentingan AS lebih diutamakan daripada komitmennya. Ketika komitmen itu bertentangan dengan kepentingan AS, negara tersebut tidak segan untuk melanggarnya.

“Saya kira ini menjadi bukti kesekian kalinya betapa tidak ada komitmen, yang ada adalah kepentingan. Dalam arti, AS dalam perjanjian damai tentu ada komitmen akan begini, begini, begini. Tapi, ketika komitmen itu menghalangi kepentingannya, mereka tidak segan untuk melanggarnya,” terangnya kepada MNews, Rabu (22-7-2026).

Ciri Negara Adidaya

UIY menilai, sikap AS tersebut merupakan ciri negara kapitalis adidaya yang bersifat hegemonik dan kepentingan terbesar negara semacam itu adalah mempertahankan hegemoninya. “Jika hegemoni itu harus dilakukan dengan menyerang, dia akan serang. Ketika hegemoni itu mungkin harus ditunda dan karena harus ada semacam perdamaian, dia akan lakukan itu. Karena itu, sia-sia kita mengharap ketulusan, mengharap kesetiaan, kemudian komitmen dari negara semacam itu,” jelasnya.

Anehnya, sebut UIY, dunia ini seperti seolah-olah tidak melihat substansi dari apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. “Dunia itu seperti seolah-olah tidak melihat AS ada di utara barat sana, sementara Iran itu ada di timur selatan. AS datang ke Iran untuk menyerang. Itu artinya kan agresi, gitu. Tapi, dunia seperti seolah-olah memaklumi, gitu. Ini kan suatu hal yang aneh,” ucapnya.

Menurutnya, dunia seolah menerapkan standar ganda dalam menilai suatu tindakan. “Tindakan yang dilakukan pihak yang lemah, kerap dianggap sebagai kejahatan, sementara tindakan serupa yang dilakukan negara besar sering kali tidak dianggap kejahatan,” kritiknya.

UIY pun menegaskan, narasi yang menyebut Iran sebagai ancaman terhadap AS tidak didukung bukti bahwa Iran lebih dahulu menyerang AS. Menurutnya, narasi tersebut dibuat untuk menakuti publik AS agar didapatkan dukungan atau justifikasi terhadap agresi itu.

“Yang ada justru AS menyerang Iran. Bukankah dengan begitu berarti AS sebenarnya yang mempunyai potensi ancaman, bahkan sudah melakukan tindakan penyerangan. Itu bukan hanya terhadap Iran, AS juga melakukannya kepada Irak, Afganistan, Vietnam dan lain-lain,” tegasnya.

UIY pun mempertanyakan mengapa dunia tidak melihat fakta tersebut. “Mengapa dunia tidak melihat itu?” tanyanya.

Karena itulah, tambahnya, sebenarnya ketika kekuatan besar melakukan kejahatan, ternyata yang rusak itu bukan hanya objek yang diserang, tapi juga cara berpikir dunia dalam memandang fenomena tersebut. Akibatnya, ia menekankan, akal yang sehat kemudian jadi rusak.

Respons Serangan

Apalagi, UIY menuturkan, tindakan Iran dilakukan sebagai respons atas serangan yang lebih dahulu diterimanya. “Ya, Iran melakukan itu setelah diserang. Apa yang bisa dilakukan Iran? Bisa saja dia menyerang balik AS, tapi jalannya sangat jauh. Iran ke Israel saja itu sudah sekitar 2.000 sekian kilometer, apalagi ke AS. Itu lebih jauh lagi, harus melintas Laut Atlantik,” terangnya.

Yang paling rasional, sebut UIY, Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di negara-negara tetangga. Ternyata, lanjutnya, pangkalan AS sangat banyak, ada di Kuwait, Bahrain, Qatar, bahkan sampai ke bagian bawah (selatan) di Oman. “Dalam logika yang sederhana, dia menyerang apa yang menjadi kepentingan AS paling dekat,” jelasnya.

UIY menjelaskan, Iran sudah membuktikan dan menyatakan sasaran serangannya bukan negara tempat pangkalan tersebut berada, melainkan pangkalan AS di negara itu.

Pertanyaannya, ujar UIY, apa alasan negara-negara itu mengizinkan keberadaan pangkalan militer AS. “Apabila suatu negara mengizinkan keberadaan pangkalan militer AS beroperasi di wilayahnya, berarti secara faktual negara tersebut menjadi proksi AS di kawasan Teluk Persia,” cetusnya.

Kekalahan Rasionalitas

Terkait sikap Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk yang mengecam serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan mereka, menurut UIY, menunjukkan adanya kekalahan yang tidak hanya bersifat fisik, tapi juga kekalahan narasi dan rasionalitas. “Jadi, sudahlah mereka itu ada di dalam tekanan, untuk berkata yang sebenarnya pun tak mampu, gitu,” ujarnya.

UIY menjelaskan, secara fakta AS merupakan pihak yang terlebih dahulu menyerang Iran. Karena itu, menurutnya, tindakan yang semestinya lebih dahulu dikecam adalah serangan AS. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yakni pembalasan Iran menjadi sasaran kecaman, sementara tindakan AS yang memicu serangan balasan tersebut tidak mendapat kecaman.

“Jadi jelaslah, ketika menjadi negara proksi (negara yang dinilai bertindak untuk mendukung kepentingan negara lain) yang akhirnya membuat rasionalitas itu tidak berjalan. Dan itu satu kemunduran yang amat sangat besar bagi sebuah negeri Muslim yang mestinya bersandar kepada kepada ajaran Islam, berdasarkan rasionalitas, kejujuran dan fakta yang sebenarnya,” gamblangnya.

Solusi

UIY menegaskan, solusi paling mendasar bagi konflik Timur Tengah hanya satu, yaitu ketika negeri-negeri muslim kembali bersatu sehingga bisa melindungi harkat, martabat, wilayah, kekayaan, termasuk melindungi akal sehat umat dari gempuran atau serangan negeri-negeri jahat seperti AS ini hari.

Kekuatan itu, menurut UIY, bukan tidak mungkin diwujudkan, karena faktanya dunia Islam punya potensi, baik sumber daya alam, geografis seperti Selat Hormuz yang menjadi rute utama sekitar 30% perdagangan gas alam cair (LNG) global, Selat Malaka, Teluk Aden, Terusan Suez, dan Selat Bab el-Mandeb. Selain itu, jelasnya, dunia Islam juga memiliki jumlah penduduk lebih dari dua miliar jiwa, tapi itu akan sia-sia apabila tidak ada persatuan.

“Itulah yang bolak-balik kita mengatakan, persatuan hanya mungkin bila ada institusi yang menyatukan dan pemimpin yang menyatukan. Tidak ada lain di dalam ajaran agama kita kecuali yang disebut dengan Khilafah dan khalifah,” pungkasnya. [MNews/SA]