Muslimah News, FOKUS — Sejak runtuhnya Khilafah pada 27 Rajab 1342 H (3 Maret 1924), umat kehilangan kepemimpinan Islam. Umat Islam tercerai-berai menjadi puluhan negara bangsa, tetapi tidak ada satu pun yang menegakkan kepemimpinan Islam. Para penguasa di negeri-negeri muslim justru menegakkan kepemimpinan sekuler kapitalistik di bawah arahan Barat. Akibatnya, mereka menjadi negara-negara yang lemah, baik dalam pengurusan rakyatnya di dalam negeri maupun percaturan politik global.
Sayangnya, kebanyakan umat Islam belum memahami bahwa sejatinya mereka wajib berada di bawah kepemimpinan Islam, yaitu Khilafah. Padahal, keberadaan Khilafah yang menerapkan syariat Islam kafah inilah kunci kesejahteraan, kemajuan, dan kebesaran Daulah Islam pada masa peradaban Islam hingga masa Utsmaniyah.
Fardu Kifayah
Kewajiban adanya kepemimpinan Islam bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ,
إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ
“Sesungguhnya al-imam itu (laksana) perisai, yang mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka ia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad).
Kata “al-Imam” dalam hadis ini bermakna al-khalifah. Imam Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan, “Al-Imamah adalah pembahasan tentang Khilafah Nubuwwah untuk menjaga agama dan mengatur dunia dengannya.” Imam Mula al-Qari dalam Mirqât al-Mafâtiih menjelaskan makna “al-imam” dalam hadis ini adalah al-khalifah atau amirnya.
Kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung) karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslim dan mencegah antara manusia satu dan yang lain saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya serta tunduk di bawah kekuasaannya.” Dengan indikasi adanya pujian, berita dalam hadis ini bermakna tuntutan (thalab), tuntutan yang pasti, dan berfaedah wajib. 1 Jadi, hukum mengangkat khalifah (imam/kepala negara), termasuk mendirikan Khilafah, adalah fardu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.2
Rasulullah ﷺ bersabda,
مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
“Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan (kepada khalifah), niscaya ia akan menemui Allah kelak pada Hari Kiamat tanpa memiliki hujah. Siapa saja yang mati, sedangkan tidak ada baiat (kepada khalifah) di pundaknya, maka ia mati seperti kematian jahiliah.” (HR Muslim).
Sabda Rasul ﷺ, “Wa man mâta wa laysa fî ‘unuqihi bay’at[un] mâta mîtat[an] jâhiliyyat[an]” dijelaskan oleh riwayat yang lain, dari Mu’awiyyah. Ia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِمَامٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
“Siapa saja yang mati, sedangkan tidak ada imam atasnya, maka ia mati seperti kematian jahiliah.” (HR Ath-Thabrani).
Dalam riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah digunakan redaksi,
مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
“Siapa saja yang mati tanpa imam (khalifah), ia mati seperti kematian jahiliah.”
Sabda Rasul ﷺ “laysa fî ‘unuqihi bay’at[un]” adalah bermakna “laysa ‘alayhi imam (tanpa imam atas dirinya)”. Ini seperti dijelaskan dalam riwayat Al-Hakim dari Ibnu Umar dan riwayat Ath-Thabrani dari Muawiyah. Bisa pula bermakna bi ghayri imâm (tanpa imam). Ini menurut riwayat Ahmad dari Muawiyah di atas.
Adapun makna sabda Rasul ﷺ “mâta mîtatan jâhiliyyat[an]”, menurut Ibnu Hajar al-‘Ashqalani adalah kondisi kematian seperti kematian orang jahiliah di atas kesesatan, dan tidak ada untuk dirinya seorang imam yang ditaati sebab mereka tidak mengenal yang demikian. Maksudnya, bukan berarti ia mati dalam keadaan kafir, melainkan mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Dimungkinkan bahwa itu merupakan tasybîh (menyerupai) menurut zahirnya; maknanya, ia mati seperti kematian orang jahiliah meski ia bukan orang jahiliah; atau bahwa hal itu dinyatakan sebagai larangan dan peringatan/celaan.
Sabda Rasulullah ﷺ di atas, meski dalam redaksi berita, maknanya adalah thalab (tuntutan) agar seseorang tidak mati sebagaimana kematian jahiliah. Kematian seperti kematian jahiliah itu terjadi ketika seseorang mati tanpa ada baiat kepada Khalifah di tengkuknya, yakni mati tanpa ada imam atas dirinya. Jadi, sabda beliau ﷺ tersebut merupakan perintah untuk mengadakan baiat di atas tengkuk setiap orang, yakni agar mengadakan seorang imam atau khalifah yang dibaiat itu.
Al-‘Allamah al-Mardawi dari Mazhab Hanbali dalam Bab “Qitâl Ahl al-Baghy” menyatakan, “Mengangkat imam (khalifah) hukumnya fardu kifayah.” Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama dari Mazhab Syafii, yaitu Imam Nawawi, Zakaria al-Anshari, Khathib asy-Syarbini, Az-Zujaji, Al-Bujairimi, dan Al-Jamal bin Sulaiman, yang mana mereka mengatakan bahwa hukum mendirikan imamah (Khilafah) adalah fardu kifayah.
Makna fardu kifayah adalah fardu yang ketika dilakukan oleh sejumlah orang yang mencukupi, maka ia telah gugur dari yang lain. (Syekh Muhammad Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hlm. 312.).
Imam Zarkasyi dalam Al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh menyebutkan, “Fardu kifayah itu tidak berbeda dengan fardu ain dari segi jenis. Namun, keduanya berbeda karena bentuk. Masing-masing (fardu ain dan fardu kifayah) harus ditunaikan. Yang pertama (fardu ain) meliputi semua orang mukalaf (balig dan berakal). Demikian pula yang kedua (fardu kifayah). Buktinya, semuanya berdosa jika meninggalkan. Namun, fardu kifayah gugur saat telah dikerjakan oleh sebagian orang. Sebabnya, yang menjadi targetnya adalah kemaslahatan (pelaksanaan hukum) terwujud secara umum.”
Kemaslahatan pasti akan terwujud dengan pelaksanaan syariat. Hal ini berdasarkan kaidah syarak,
حَيْثُمَا يَكُنُ الشَّرْعُ تَكُنُ اْلمَصْلَحَةُ
“Di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahat.”
Semua ketetapan hukum yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul-Nya pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Semua perkara yang dituntut syariat untuk dikerjakan adalah maslahat bagi manusia. Sebaliknya, semua perkara yang dituntut untuk ditinggalkan adalah mafsadat. Dengan demikian, tegaknya Khilafah yang merupakan fardu kifayah pasti akan mendatangkan maslahat bagi umat manusia secara keseluruhan.
Tanggung Jawab Siapa?
Sudah jelas bahwa hukum mendirikan Khilafah adalah fardu kifayah. Lantas, siapakah yang wajib melakukan kewajiban ini? Apakah cukup dengan mengandalkan salah satu jemaah Islam untuk memperjuangkannya?
Imam Nawawi menjelaskan, “Jika fardu kifayah itu dikerjakan oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk menunaikannya, maka beban (kewajiban) tersebut telah gugur dari yang lain. Namun, jika mereka semuanya meninggalkannya, maka semuanya berdosa.” (Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, XIII/8).
Artinya, yang menjadi ukuran bukan yang penting kewajiban tersebut telah dikerjakan, melainkan dikerjakan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kapasitas untuk menunaikannya hingga berhasil, baru kewajiban tersebut dinyatakan gugur pada yang lain.
Dalam penjelasan lain, tentang amar makruf nahi mungkar yang hukumnya juga fardu kifayah, Imam Nawawi menyatakan, “Kemudian, kadang-kadang fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain, seperti ketika fardu kifayah (amar makruf nahi mungkar) ini dalam konteks yang hanya diketahui oleh orang itu, atau tidak mungkin bisa dihilangkan, kecuali olehnya.” (Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, II/19).
Dengan kata lain, fardu kifayah bisa tetap menjadi fardu kifayah, bisa juga berubah menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain ketika kewajiban tersebut hanya bisa dikerjakan oleh orang atau sekelompok orang tersebut. Atau, kemungkinan kedua, tidak ada orang lain, yang ada hanya orang atau sekelompok orang itu. Dalam kondisi seperti ini, hukumnya fardu ain. Ini karena kalau mereka tinggalkan atau tidak mereka kerjakan, fardu kifayah tersebut tidak akan terlaksana.
Di sisi lain, sifat kewajiban, baik fardu ain maupun fardu kifayah, dinyatakan gugur atau selesai jika sudah dilaksanakan dan kewajiban tersebut terlaksana. Jika sudah dilaksanakan, tetapi belum selesai, kewajiban tersebut belum gugur. Dinyatakan gugur saat benar-benar telah berhasil diwujudkan. Jika tidak, fardu tersebut kembali kepada seluruh kaum muslim. Semuanya dianggap berdosa saat fardu tersebut belum terwujud. Pada saat itu, masing-masing orang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut hingga benar-benar terwujud. Dalam konteks inilah, fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain.
Imam Al-Baidhawi menyampaikan, “Fardu kifayah menyerukan kepada seluruh kaum muslim dan meminta dikerjakan oleh sebagian di antara mereka untuk membuktikan bahwa fardu tersebut merupakan kewajiban bagi semuanya. Oleh karena itu, ketika mereka langsung meninggalkannya, maka mereka semuanya berdosa. Namun, kewajiban tersebut gugur dengan dikerjakan oleh sebagian di antara mereka. Begitulah ketentuan seluruh fardu kifayah.” (Imam Baidhawi, Tafsir al-Baydhawi, II/68).
Imam Syathibi menjelaskan dalam Al-Muwâfaqât, “Fardu kifayah merupakan kewajiban bagi semua orang sebab melaksanakan fardu ini merupakan pelaksanaan kemaslahatan publik. Mereka dituntut untuk menunaikannya secara akumulatif. Sebagian ada yang mampu secara langsung, seperti orang yang mempunyai kelayakan untuk menunaikannya. Sebagian yang lain, sekalipun tidak mampu, tetap mampu mengusahakan orang yang mampu. Orang yang bisa mengangkat pemimpin, ia wajib mengangkatnya. Bagi yang tidak mampu, ia mampu melakukan yang lain, yaitu mengusahakan orang yang mampu, dan memaksa dia untuk menegakkannya. Jadi, yang mampu wajib menunaikan kewajiban ini, sedangkan yang tidak mampu wajib mengusahakan orang yang mampu. Sebab, orang yang mampu tidak akan melakukannya, kecuali dengan diupayakan (oleh yang tidak mampu). Ini merupakan bab suatu kewajiban tidak sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”
Ketika sudah ada orang yang mampu mewujudkan jemaah Islam ideologis yang berjuang menegakkan Khilafah, tetapi hingga saat ini jemaah tersebut belum juga berhasil, kewajiban menegakkan Khilafah—sebagaimana seruan asalnya untuk seluruh kaum muslim—bisa dikembalikan kepada seluruh umat Islam.
Dengan pelaksanaan kewajiban ini oleh sebagian di antara mereka, yaitu jemaah Islam ideologis bersama umat, tetap belum menggugurkan kewajiban ini dari pundak umat Islam karena kewajiban yang diperintahkan itu belum terwujud. Dengan demikian, mereka yang tidak terlibat dalam kewajiban ini tetap dinyatakan berdosa.
Walhasil, seluruh umat Islam berkewajiban mengupayakan penegakan Khilafah dengan menyeru (berdakwah pada) keluarga, orang tua, anak-anak, dan kalangan umat secara umum. Jika umat Islam tidak melakukannya, mereka pun menanggung dosa. Umat Islam (termasuk tokoh-tokoh umat) harus mengerahkan segenap kemampuan (daya, dana, dan pemikiran) dan bersegera (tidak menunda-nunda) untuk terlibat aktif berjuang menegakkan Khilafah bersama jemaah dakwah ideologis.
Menurut Imam Zarkasyi, fardu kifayah harus ditunaikan segera, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Ini adalah pendapat yang masyhur, berdasarkan firman Allah Swt.,
فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ
“Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.” (QS At-Taghabun [64]: 16).
Makna “ittaqullah mastatha’tum” adalah “aqsha al-istitha’ah” (dengan kemampuan maksimal). Selain itu, juga berkonotasi “aqsha as-sur’ah” (secepatnya), tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi jika kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sangat penting, seperti menegakkan Khilafah.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Jilid II menegaskan, “Mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas semua kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Melaksanakan pengangkatan khalifah—sebagaimana pelaksanaan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan Allah atas kaum muslim—adalah suatu keharusan yang tidak ada pilihan lain dan tidak ada tawar menawar di dalamnya. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini termasuk sebesar-besar maksiat, yang mana Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih.”
Iqamatul Qadirin
Orang yang qadir (mampu) memiliki peran krusial dalam penegakan Khilafah. Imam Syathibi menjelaskan dalam Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah Juz I/128,
فَبَعْضُهُمْ قَادِرٌ عَلَيْهَا مُبَاشَرَةً، وَذَلِكَ مَنْ كَانَ أَهْلاً لهَاَ. وَالْبَاقُوْنَ – إِنْ لمَ يَقْدِرُوْا عَلَيْهَا – قَادِرُوْنَ عَلَى إِقَامَةِ الْقَادِرِيْن
“Sebagian di antara mereka mampu menunaikan fardu kifayah secara langsung, seperti orang yang mempunyai kelayakan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang lain, jika mereka tidak mampu menunaikannya, mereka sebenarnya mampu untuk mewujudkan orang yang mampu (menunaikan kewajiban secara langsung).”
Jadi semua muslim terkena kewajiban, baik yang mampu maupun tidak. Bagi yang mampu, wajib mengerjakannya secara langsung. Adapun bagi yang tidak mampu, wajib mengusahakan orang yang mampu menunaikan kewajiban tersebut secara langsung. Imam Syathibi juga menjelaskan,
فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوِلاَيَةِ فَهُوَ مَطْلُوْبٌ بِإِقَامَتِهَا، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مَطْلُوْبٌ بِأَمْرٍ آخَرَ، وَهُوَ إِقَامَة ذَلِكَ الْقَادِرِ وَإِجْبَارُهُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا. فَالْقَادِرُ إِذَنْ مَطْلُوْبٌ بِإِقَامَةِ الْفَرْضِ، وَغَيْرُ الْقَادِرِ مَطْلُوْبٌ بِتَقْدِيْمِ ذَلِكَ الْقَادِرِ. إِذْ لاَ يَتَوَصَّلُ إِلَى قِيَامِ الْقَادِرِ إِلاَّ بِالإقَامَةِ، مِنْ بَابِ مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِه
“Jadi, siapa saja yang mampu mewujudkan kekuasaan (untuk menerapkan Islam), maka ia dituntut untuk menegakkannya. Siapa saja yang tidak mampu, maka ia dituntut untuk mengerjakan yang lain, yaitu mewujudkan orang yang mampu (menunaikannya), dan memaksa orang itu untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, orang yang mampu diperintahkan untuk menegakkan fardu tersebut secara langsung, sedangkan yang tidak mampu diperintahkan untuk menghadirkan orang yang mampu tadi (iqamatul qadir). Pasalnya, orang yang mampu tadi tidak akan bisa melaksanakan tugasnya, kecuali dengan diadakan. Ini bagian dari bab, “Tidak sempurna kewajiban, kecuali dengan adanya sesuatu.”
Dalam konteks kewajiban menegakkan Khilafah, bagi ulama yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan secara langsung, ia wajib untuk menunaikannya. Caranya dengan menyiapkan rancangannya (sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, politik dalam dan luar negerinya) sekaligus metode bagaimana mewujudkannya. Tersebab kewajiban ini luar biasa besarnya, maka tidak mungkin diwujudkan sendiri, harus ada jemaah yang mewujudkannya. Jemaah ini harus dibentuk. Lalu jemaah ini membutuhkan SDM, maka SDM-nya pun harus dipersiapkan. Untuk mewujudkan SDM yang dibutuhkan, dibutuhkan tsaqafah tertentu, maka SDM ini harus dipersiapkan dengan matang sesuai tuntutan kewajiban tersebut. Begitu seterusnya. Semuanya ini dalam rangka menyiapkan dua subjek, pelaksana fardu kifayah di atas. Tanpa kedua-duanya, tidak mungkin bisa diwujudkan.3
Fokus Dakwah Khilafah
Tatkala orang yang mampu untuk secara langsung mewujudkan Khilafah (yaitu para penguasa) saat ini absen atau enggan, alhasil pihak yang mampu ini wajib diadakan. Caranya adalah dengan mempersiapkan umat agar mengerti bahwa kewajiban mereka adalah menaati pemimpin yang menjalankan seluruh syariat sehingga umat sendirilah yang menuntut tegaknya Khilafah.
Dakwah Khilafah harus fokus pada dua strategi, yaitu pertama, muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa). Nasihat kepada penguasa tidak hanya dengan meminta mereka tobat secara pribadi, tetapi juga mengkritik kebijakan mereka yang tidak berdasarkan Islam. Kedua, menyiapkan umat. Dakwah kepada umat dilakukan agar umat rida diatur hanya dengan Islam, paham politik Islam, dan berani menuntut perubahan sistem agar tegak Khilafah, yaitu dengan melakukan kifah siyasi (pergolakan politik) dan shira’ul fikri (pergulatan pemikiran).
Oleh karenanya, agenda besar umat saat ini adalah mengubah fokus perubahan, dari mengobati gejala sosial parsial menjadi membongkar akar masalah secara proaktif, mendasar, dan menyeluruh. Umat juga harus menjadikan penegakan Khilafah sebagai qadhiyyah mashiriyyah (perkara krusial yang menentukan hidup matinya umat), yaitu sebagai fokus utama arah dakwah. Energi umat harus difokuskan pada perbaikan dari akar agar seluruh masalah cabang dan ranting dapat terselesaikan. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-GZ]
1 https://www.khadimussunnah.id/inspirasi-hadis-dua-junnah/
2 https://alwaie.net/soal-jawab/betulkah-menegakkan-khilafah-fardu-kifayah/
3 https://al-waie.id/soal-jawab/betulkah-fardu-kifayah-bisa-berubah-menjadi-fardu-ain/
