Muslimah News, INTERNASIONAL — Menyoroti penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (18-6-2026) di Istana Versailles, Prancis, Syekh ‘Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah menyampaikan, perjanjian ini muncul setelah eskalasi militer besar pada Februari 2026 yang menurunkan pemimpin tertinggi Iran sebelumnya dan puluhan pejabat senior. “Nota kesepahaman ini adalah ‘perangkap’ persahabatan yang menyelamatkan posisi politik Trump yang terdesak akibat kegagalan militer dan krisis harga energi di AS. Kemuliaan umat Islam tidak akan tercapai melalui diplomasi dengan negara penjajah, melainkan melalui penegakan kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian,” ucapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Ahad (26-6-2026).
Ia menyampaikan, pemilihan Istana Versailles oleh Trump dianggap sebagai upaya simbolis untuk mengingatkan umat Islam pada Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I yang memicu runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniah di Turki. “Sekarang di Iran itu terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah Garda Revolusi. Mereka sempat teguh melakukan perlawanan militer dan berupaya membawa Iran menjadi negara merdeka dari pengaruh Amerika. Kubu kedua adalah kelompok politik yang tampak lebih pragmatis. Presiden dan jajarannya berhasil membujuk Mursyid (pemimpin tertinggi) baru, Mojtaba Khamenei, untuk menyetujui perdamaian demi kepentingan ekonomi, meskipun dengan berat hati,” terangnya.
Ada poin penting, imbuhnya, isi nota kesepahaman yang kontroversial. “Gencatan senjata segera dan permanen di semua lini, termasuk Lebanon. Iran melepaskan ambisi senjata nuklir dan menerima inspeksi internasional (baca: Amerika). Selain itu, janji bantuan rehabilitasi ekonomi sebesar $300 miliar adalah alat intervensi AS. AS membekukan penggunaan aset Iran dan memaksa Iran untuk membeli produk pertanian AS. Trump sangat berkepentingan dengan nota ini untuk membuka kembali Selat Hormuz guna menurunkan harga minyak dan gas dunia, yang berdampak langsung pada peluang partainya dalam pemilihan paruh waktu di AS,” paparnya.
Menurutnya, nota kesepahaman ini membuat potensi strategis Iran terbuang. “Melihat luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya energi, dan kemampuan industri militernya, Iran sebenarnya mampu menjadi negara merdeka dan mengalahkan AS tanpa harus memberikan konsesi melalui negosiasi. “Satu-satunya jalan untuk keluar dari kehinaan dan perpecahan adalah dengan menerapkan hukum Allah Swt. secara kafah melalui institusi Khilafah yang akan bertindak sebagai perisai bagi umat dan menghancurkan arogansi negara-negara penjajah,” tandasnya. [MNews/IK]
