Ramai-Ramai Hengkang dari Marketplace, Monopoli Sesuka Hati para Korporat Digital

Ramai-Ramai Hengkang dari Marketplace, Monopoli Sesuka Hati para Korporat Digital

Muslimah News, FOKUS — Pada awalnya perkembangan marketplace di Indonesia dipandang sebagai sebuah solusi bagi masyarakat untuk berbelanja sekaligus memulai usaha, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Platform-platform digital bermunculan dan mendorong terjadinya perubahan pola jual beli dari konvensional menuju jual beli berbasis elektronik yang serba cepat dan praktis. Namun, di balik semua perubahan tersebut, mulai muncul persoalan-persoalan yang banyak dirasakan oleh para pedagang, terutama UMKM.

Belakangan banyak pedagang kecil dan UMKM mulai meninggalkan platform-platform belanja online karena merasa terbebani oleh kenaikan biaya logistik dan merugi jika sewaktu-waktu terjadi retur barang oleh pembeli. Beberapa media melaporkan bahwa kenaikan potongan layanan dan ongkos operasional marketplace telah menggerus keuntungan pedagang. Tidak sedikit para penjual yang memutuskan berjualan secara mandiri di luar platform marketplace.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai menyiapkan revisi terhadap Permendag 31/2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Revisi ini difokuskan untuk memberi penguatan pada transparansi biaya platform dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro saat mereka bertransaksi di dalam lingkup perdagangan digital. Namun, benarkah langkah ini sudah tepat untuk membuat masyarakat—terutama UMKM—bisa beraktivitas kembali tanpa beban potongan yang mengimpit? Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan keberadaan platform-platform digital tersebut yang merupakan bagian dari ekosistem investasi dalam perdagangan digital.

Kapitalisme Digital dan Dominasi Marketplace terhadap Pedagang

Kampanye beramai-ramai keluar dari marketplace yang mulai marak kali ini merupakan kondisi yang tidak bisa dielakkan. Bagaimana tidak, model bisnis digital yang pada awal kemunculannya banyak memudahkan para pedagang kecil dan juga konsumen belanja online dengan berbagai fasilitas promosi dan gratis ongkir, algoritma pencarian yang memudahkan, serta model transaksi yang mudah dan jauh lebih hemat, kini justru berbeda dengan realitas sebelumnya.

Bisnis digital tidak segurih dahulu. Dominasi korporasi teknologi digital makin kuat menekan para pedagang kecil yang coba meraih peruntungan lewat aplikasi media daring. Fenomena bakar uang oleh start up dan platform-platform digital yang dahulu menjamur kini masuk pada fase memanen keuntungan. Fasilitas-fasilitas dan semua kenyamanan yang dahulu gratis, sekarang justru berbayar. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, naiknya harga-harga juga berimbas pada naiknya harga cloud dan fitur-fitur pengembangan yang harus terus di-update oleh platform di tengah persaingan berebut konsumen.

Pada era disrupsi digital hari ini, yang berubah tidak hanya teknologi, tetapi juga hierarki ekonomi dengan perubahan yang masif dan besar-besaran. Platform digital saat ini adalah pengendali perilaku pasar. Mereka menciptakan ketergantungan yang sangat memikat para pelaku usaha untuk terjun ke dalamnya.

Namun, ketergantungan ini menciptakan monopoli kekuasaan baru. Platform digital menjadi pengendali utama model transaksi baru melalui penentuan komisi, biaya layanan, hingga algoritma yang menentukan apakah suatu toko mudah ditemukan konsumen atau justru tenggelam di antara lautan produk lain.

Dari sinilah muncul banyak keluhan dari sejumlah penjual di Indonesia sepanjang 2025—2026. Para penjual mengeluhkan biaya admin, biaya pemrosesan pesanan, subsidi promo, hingga biaya iklan yang terus meningkat. Bahkan, laporan Katadata menyebutkan total potongan marketplace bisa mencapai 30% dari hasil penjualan sehingga margin keuntungan makin menipis. Sementara itu, platform tetap memperoleh pemasukan dari setiap transaksi yang terjadi. Yang paling merugi tentu saja pedagang kecil dan mikro, terutama mereka yang hanya menjualkan barang milik orang lain.

Ini merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari, mengingat persaingan antarplatform juga cukup menyulitkan, terutama di pasar global. Pengamat teknologi Cory Doctorow menyebut fenomena ini sebagai “enshittification”, yakni sebuah kondisi ketika platform digital pada awalnya memanjakan pengguna dan penjual, tetapi setelah pasar dikuasai, platform perlahan memeras kedua pihak demi keuntungan perusahaan.

Fenomena ini kadang menjadi blunder di sisi pemerintah. Investasi oleh perusahaan-perusahaan platform digital global dibutuhkan pemerintah. Jika pemerintah menekan platform agar melonggarkan para pelaku usaha kecil mikro di dalam negeri, dikhawatirkan platform-platform ini justru akan hengkang dari pasar Indonesia. Hengkangnya para investor global akan menjadi alarm tanda bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Negara Lemah di Hadapan Dominasi Pasar

Dalam kuasa sistem ekonomi kapitalisme, negara sesungguhnya hanya berperan sebagai regulator bagi pasar. Negara tidak memosisikan dirinya sebagai pelindung bagi urusan rakyat, meski kadang slogan dan diksi kampanye para penguasa sebelum terpilih adalah menjadi pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

Pemerintah hanya akan bergerak atau bertindak jika gejolak sudah meluas dan mengganggu stabilitas ekonomi digital. Kalaupun ada penindakan maka kebijakan yang diambil biasanya hanya disiapkan untuk menjadi penengah agar ekosistem ekonomi tetap stabil, bukan mengubah skema hubungan yang timpang antara platform besar dengan pedagang kecil.

Dalam kapitalisme, penguasa pasti akan condong untuk menjaga iklim investasi dan pertumbuhan industri digital terlebih dahulu. Ini karena dalam paradigma kapitalisme, investasi adalah salah satu instrumen utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang disiapkan tentu akan lebih menguntungkan bagi para pemilik modal sebagaimana

Oleh karena itu, para pedagang kecil dan mikro yang merupakan bagian dari mekanisme pasar, akan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan biaya, algoritma, hingga persaingan harga yang terus berubah. Akibatnya rakyat kecil tetap menjadi pihak yang harus ikut menanggung semua penyesuaian tersebut.

Teknologi dalam sistem kapitalisme tidak dipandang sebagai alat pelayanan publik, melainkan hanya instrumen untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Para penjual dikondisikan untuk beriklan agar produknya bisa muncul di halaman utama, mengikuti promo yang biayanya ditanggung penjual, atau ikut perang harga agar tidak kalah bersaing dalam perebutan konsumen. Jika tidak bersedia, kemungkinan besar posisinya akan dikalahkan oleh penjual yang bersedia membayar iklan. Algoritma juga banyak diarahkan pada toko yang membayar iklan kepada platform dibandingkan yang tidak beriklan.

Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat antarpedagang, terutama para pedagang kecil dan mikro yang memiliki keterbatasan modal. Wajar jika kemudian banyak seruan untuk beralih dari platform digital besar dan memilih berjualan di website atau akun pribadi, meski dengan pasar yang jauh lebih sedikit. Setidaknya, keuntungan masih bisa dinikmati tanpa banyak potongan mencekik.

Regulasi Islam Menyejahterakan

Dalam pandangan Islam, pasar bukanlah ruang bebas tanpa batas yang dibiarkan tunduk pada kekuatan pemilik modal besar. Namun, pasar adalah bagian dari kehidupan publik yang wajib dijaga keadilannya oleh negara.

Syariat Islam melarang segala bentuk praktik yang melahirkan dominasi dan kezaliman ekonomi seperti monopoli, penimbunan, manipulasi harga, hingga penguasaan pasar oleh segelintir korporasi. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa.” (HR Muslim).

Al-Qur’an juga menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite tertentu,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS Al-Hasyr: 7).

Negara dalam sistem Islam berkewajiban menjadi pelindung pasar dan pengawas muamalah agar aktivitas ekonomi berjalan sehat, kompetitif, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat luas, bukan menjadi alat legitimasi kepentingan oligarki ekonomi.

Dalam sistem Khilafah, negara tidak sekadar bertindak sebagai regulator pasif, tetapi sebagai pengurus urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah). Negara akan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh.

Negara akan mengangkat para kadi (hakim) yang bertugas mengawasi pasar, serta melindungi setiap transaksi yang terjadi di dalamnya agar senantiasa berjalan sesuai syariat Islam. Pengawasan juga dilakukan di ruang-ruang perdagangan digital, agar terhindar dari riba, monopoli, merugikan pihak lain, atau berpotensi terjadinya penipuan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Prosedur awal mulai dari perizinan platform atau aplikasi apa saja yang boleh ada di dalam negara harus dipertegas dan jelas. Platform dalam negeri (yang dibuat oleh rakyat) akan dipermudah, asalkan sesuai dengan standar syariat yang ditetapkan negara. Platform luar negeri (asing) akan dibatasi, meskipun bukan berasal dari negara kafir muhariban fi’lan (negara yang memerangi Islam dan kaum muslim). Ini karena platform asing berpotensi membuat produsen dalam negeri menjadi tersisih, terutama jika platform tersebut tidak punya regulasi yang sesuai dengan standar syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan daulah.

Selanjutnya, sistem pembayaran yang digunakan, layanan logistik dan pelacakan, serta fitur dan barang apa saja yang boleh diperjualbelikan, semuanya harus mengikuti standar syariat Islam yang diintegrasikan dengan kemaslahatan masyarakat agar pasar mikro dan pedagang di pasar luring tetap bisa bersaing secara sehat dan adil. Negara akan memastikan tidak terjadi monopoli yang bisa merusak ekosistem ekonomi dan membuat rakyat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Negara wajib melarang seluruh praktik ekonomi yang merugikan rakyat, terutama jika itu mengandung riba, gharar (spekulasi), monopoli, kartel, serta eksploitasi digital yang menindas pelaku usaha kecil. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara menyeluruh, sekaligus negara juga membuka peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai kemampuan.

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi seperti dalam sistem kapitalisme sebagai tujuan utama, melainkan negara akan fokus pada distribusi kekayaan yang adil dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Negara akan membantu masyarakat terpenuhi kebutuhannya melalui perdagangan dan bisnis, tetapi perdagangan dan bisnis itu tidak sampai membuat rakyat terlupakan dan menghamburkan waktunya terus-menerus bergelut dengan aktivitas jual beli semata. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, negara memiliki landasan yang kukuh untuk menghadirkan tata ekonomi yang stabil, manusiawi, dan bebas dari dominasi pemilik modal besar.

Perkembangan teknologi dalam kekhilafahan tidak akan diarahkan untuk menjadi instrumen eksploitasi ekonomi demi memperkaya korporasi, melainkan untuk memudahkan kehidupan rakyat dan memperlancar aktivitas perdagangan secara adil. Teknologi diposisikan sebagai sarana pelayanan publik, bukan alat penjajahan ekonomi gaya baru oleh para kapitalis. Negara akan mengatur platform perdagangan, distribusi barang, dan sistem informasi pasar agar mampu mempertemukan produsen dan konsumen tanpa praktik pemerasan biaya, manipulasi algoritma, ataupun ketergantungan yang menjerat pelaku usaha kecil.

Islam melalui institusi Khilafah menawarkan solusi mendasar atas permasalahan ekonomi digital kapitalistik hari ini. Islam akan menghadirkan negara yang berdaulat atas pasar, melindungi rakyat dari kezaliman ekonomi, dan memastikan kemajuan teknologi benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Teknologi yang dikembangkan adalah yang tidak melalaikan manusia hingga sibuk dengan perdagangan duniawi semata. Negara akan memastikan pasar berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dan hajat masyarakat dalam menopang misinya sebagai hamba Allah yang harus memakmurkan bumi dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.Wallahualam. [MN/VI-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *