[Kabar] Pemerhati: RS Syariah Objek Kapitalisasi

[Kabar] Pemerhati: RS Syariah Objek Kapitalisasi

Muslimah News, NASIONAL — Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut perlunya penguatan layanan kesehatan syariah yang tidak hanya unggul secara medis dan teknologi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai spiritualitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan pada Forum 6th International Islamic Healthcare Conference and Expo yang diselenggarakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) bertema “From Certification to Collaboration” pada Rabu (6-5-2026).

Wamenkes berharap acara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem layanan kesehatan syariah nasional, untuk menjadikan Indonesia pusat wisata kesehatan halal dunia yang unggul secara medis sekaligus menyejukkan secara spiritual. Di kesempatan itu, Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Cholil Nafis menegaskan bahwa sertifikasi syariah di sektor kesehatan bersifat universal dan dapat diterapkan di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

Cholil menyampaikan, keberadaan RS syariah menjadi penting karena populasi muslim mencapai 87%. Ini menjadikan Indonesia berpotensi besar sebagai destinasi utama layanan kesehatan halal bagi pasien domestik maupun internasional. Situasi ini menuntut kesiapan dalam menyediakan layanan kesehatan syariah secara holistik.

Saat ini terdapat 24 rumah sakit yang telah meraih sertifikasi syariah dengan sebaran di Pulau Jawa, Sumatra, hingga Kalimantan. Capaian ini merupakan komitmen nyata upaya untuk mengintegrasikan prinsip agama ke dalam setiap lini pelayanan kesehatan.

Rumah sakit syariah menghadirkan standar layanan berbasis nilai-nilai syariat, seperti kebersihan, kehalalan produk, hingga sistem keuangan syariat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aspek layanan kesehatan perlu dipastikan memenuhi prinsip halal, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, kapsul, hingga bahan suntikan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga harus mengedepankan kenyamanan dan ketenangan pasien.

Objek Kapitalisasi?

Pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti mempertanyakan motivasi pemerintah mendirikan RS syariah. ”Ketika pendirian RS syariah didorong oleh adanya rakyat yang mayoritas muslim, dan pangsa pasar yang melimpah, nyatalah layanan kesehatan menjadi objek kapitalisasi, bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mencari keuntungan berlipat,” ungkapnya kepada MNews, Ahad (24-5-2026).

Ia menyesalkan, layanan kesehatan dijadikan komoditas, bukan sebagai bentuk tanggung jawab negara menyediakan layanan dasar sesuai syariat agar rakyat nyaman dan tenang. Menurutnya, perlunya layanan kesehatan syariat ini menegaskan bahwa sistem yang diterapkan hari ini bukan sistem berdasar syariat. ”Hal ini sekaligus menunjukkan adanya dikotomi antara syariat dan nonsyariat,” tandasnya.

Arum menerangkan, di Indonesia rumah sakit disebut RS syariah jika telah mendapatkan akreditasi syariat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). ”Secara umum, RS syariah bercirikan pelayanan medis berbasis fikih (penjagaan aurat pasien dalam seluruh perawatan di RS, pemeriksaan sesama jenis), transaksi akad syariat (bersih dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi)), serta jaminan obat dan makanan halal, ada fasilitas ibadah dengan panduannya, dan manajemen keuangan dilakukan sesuai syariat,” urainya.

Berbagai persyaratan tersebut, lanjutnya, sejatinya mengikat setiap muslim setiap saat, dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya karena negara memilki kewajiban menjaga pelaksanaan syariat bagi rakyatnya. ”Namun dalam sistem kapitalisme, negara tidak peduli. Label syariat dilirik ketika ada keuntungan ekonomi,” ucapnya.

Di sisi lain, ungkapnya, praktik syariat sejatinya membutuhkan ekosistem yang komprehensif karena setiap perbuatan manusia harus terikat kepada syariat. ”Dengan demikian, semua perintah Allah Swt. wajib diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diterapkan ketika ada peluang bisnis. Apalagi hanya pada sektor kesehatan, bahkan hanya dalam layanan RS,” kritiknya.

Butuh Negara

Oleh karena itu, menurut Arum, berdirinya RS syariah sejatinya membutuhkan adanya negara yang juga bersyariat karena RS syariah tidak akan mampu benar-benar sesuai syariat tanpa dukungan sistem lain yang juga bersyariat. ”Dengan demikian hadirnya RS syariah membutuhkan adanya negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yaitu Khilafah,” tandasnya sembari mengutip QS Al-Baqarah ayat 208, ”Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.’’

Ia beralasan, Khilafah yang tegak atas asas akidah Islam senantiasa menjaga hubungan manusia dengan Pencipta. ”Kewajiban syariat Islam terimplementasi dalam semua aspek kehidupan, secara integral, tanpa ada dikotomi antara syariat dan nonsyariat. Dalam negara seperti ini, keterikatan pada syariat merupakan manifestasi ketaatan pada Allah secara total,” jelasnya.

Paradigma Khilafah, ucapnya, adalah negara yang bervisi riayah–negara melayani rakyat sepenuh hati, untuk kemaslahatan rakyat, termasuk dalam layanan kesehatan–akan merealisasikan RS syariah terwujud nyata. ”Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., ‘Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.’,” imbuhnya.

Arum mengatakan, dalam naungan Khilafah, semua urusan akan diatur sesuai syariat, termasuk layanan kesehatan, sehingga semua RS adalah RS syariah. Semua rakyat, sambungnya, muslim ataupun kafir akan mendapatkan layanan dengan standar syariat, yaitu layanan berkualitas terbaik secara gratis, SDM kesehatan profesional yang amanah, obat dan makanan terjamin halal dan tayib.

”Praktik RS syariah telah diterapkan sepanjang sejarah peradaban Islam yang telah berlangsung hingga lebih 13 abad lamanya. Salah satu contohnya adalah layanan kesehatan yang diberikan RS Al-Mansuri yang didirikan oleh Sultan Al-Mansur Qalawun pada tahun 1284 M di Kairo. RS ini memiliki 8.000 tempat tidur, melayani sekitar 4.000 pasien per hari, secara gratis, tanpa memandang agama, ras, maupun status sosial dan kekayaannya,” urainya.

Dalam RS ini, sambungnya, pasien dipisahkan dalam bangsal sesuai dengan jenis penyakitnya, bangsal pasien pria terpisah dengan pasien wanita, dirawat oleh tenaga medis dengan jenis kelamin yang sama. “Selain itu, RS juga menyediakan ruang salat terpisah dan ruang ibadah untuk pasien yang beragama lain. Bahkan juga dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menyemangati pasien dan keluarganya. Dan tidak boleh dilupakan, RS ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan calon dokter yang mengembangkan budaya ilmiah untuk menjaga kompetensi para dokter,” paparnya. 

Terakhir, ia menegaskan, mengubah tata kelola kesehatan hari ini sesuai syariat Islam menjadi kebutuhan mendesak. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *