[Kabar] Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, Pemerhati: Negara Gagal Memenuhi Pendidikan Seluruh Rakyat

[Kabar] Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, Pemerhati: Negara Gagal Memenuhi Pendidikan Seluruh Rakyat

Muslimah News, NASIONAL — Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mengapresiasi capaian pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2024/2025, total angka putus sekolah tercatat sekitar 66.866 siswa. Jumlah tersebut turun sekitar 20,1% dibandingkan tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 83.724 siswa.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 38.732 anak di empat kabupaten di Papua Selatan tidak mengenyam pendidikan (7 Mei 2026). Faktor penghambatnya mulai dari ekonomi, geografis, hingga jarak antar distrik yang sangat jauh. 2

Menanggapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik Noor Afeefa menyampaikan, meski diklaim turun, nyatanya angka putus sekolah masih tinggi terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). “Tentu, ini persoalan yang sangat serius. Mengapa pemerintah tidak mampu menghilangkan sehingga semua anak usia sekolah mampu bersekolah dan mendapatkan pendidikan terbaik? Ini membuktikan pemerintah gagal memenuhi hak pendidikan untuk seluruh rakyat dan belum mampu menyelesaikan akar persoalannya sehingga angkanya tetap tinggi,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (23-5-2026).

Jika ditelusuri, ungkapnya, tingginya angka putus sekolah tidak bisa dilepaskan dari sistem kehidupan sekuler kapitalistik di negeri ini. “Tata kelola ekonomi negara yang kapitalistik menghasilkan kesulitan hidup,” kritiknya.

Demikian juga, jelas Noor, kesulitan akses menuju sekolah karena jaraknya jauh atau beratnya medan yang harus dihadapi akibat infrastruktur tidak mendukung, dapat mengancam keselamatan. “Ini tentu tidak lepas dari model pembangunan kapitalistik. Yakni, ketika negara lebih memprioritaskan pembangunan berorientasi keuntungan materi,” imbuhnya.

Bahkan, ujarnya, beberapa wilayah 3T nyatanya minim tersentuh pembangunan sehingga angka putus sekolah tinggi di wilayah tersebut. “Adapun faktor sosial, bisa terjadi karena menikah di usia dini, hamil sebelum menikah, pacaran, atau budaya setempat, itu pun produk sistem sekuler. Yakni, ketika pergaulan tidak dijaga dengan syariat Islam,” paparnya.

Menurutnya, munculnya pandangan sempit keluarga bahwa menikah dini lebih penting dari pendidikan merupakan pandangan yang lahir dari sistem rusak sekularisme. “Karenanya, negara seharusnya fokus menyelesaikan akar persoalan tersebut. Yakni mengubah sistem yang selama ini menghambat anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Selama sistem ini dibiarkan sekuler kapitalistik, maka angka putus sekolah akan tetap tinggi. Sebab, sistem itulah yang memproduksi,” ujarnya.

Bukan Hanya Bisa Bersekolah

Noor menyampaikan, yang jadi soal juga sebenarnya bukan hanya mengurangi atau menihilkan angka putus sekolah. “Namun sejatinya berupa kepastian anak mendapatkan hak pendidikan berkualitas yang akan mengantarkannya kepada tujuan pendidikan sahih. Yakni terbentuknya kepribadian Islami, juga memiliki kompentensi tsaqofah Islam dan ilmu-ilmu penunjang kehidupan (saintek dan ilmu terapan),” jelasnya.

Tujuannya, ia menyampaikan, agar mampu menjadi hamba Allah Swt. dan pengelola bumi dengan sebaik-baiknya. “Jadi bukan sekadar bisa bersekolah. Sebab, faktanya yang bersekolah pun saat ini masih kesulitan mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas. Belum lagi berbagai persoalan terkait perilaku menyimpang murid,” jelasnya prihatin.

Dalam pandangan Noor, berbagai capaian prestasi akademik pun tidak kunjung membuat negeri ini menuju peradaban agung. “Ini artinya, hak pendidikan belum benar-benar dipenuhi. Sebab, pendidikan yang benar akan mengantarkan kepada tujuan hakiki,” ucapnya.

Adapun program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anak yang tidak sekolah, menurutnya, juga masih problematik. “Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen melaporkan data dasbor per 1 April 2026, jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) mutakhir mencapai 3.966.858, BPB atau Belum Pernah Bersekolah (1.913.633), DO atau Drop Out (986.755), serta LTM atau Lulus Tidak Melanjutkan (1.066.470),” bebernya.

PJJ, ungkapnya, direncanakan akan menjangkau sebanyak 1,13 juta dari anak tersebut. Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan anak-anak usia sekolah yang tidak sedang mengenyam pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah bersekolah. “Tentu saja, program ini hanyalah upaya tambal sulam yang tidak efektif. Model kebijakan seperti ini hanya lahir dari sistem kapitalisme yang memandang pendidikan semata-mata sekolah atau mendapatkan ijazah dan gelar. Sebab, pembelajaran daring (PJJ) tidak efektif untuk mewujudkan tujuan pendidikan,” paparnya.

Oleh karena itu, Noor menegaskan, penyelesaian fundamental (mengakar) seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Hanya saja, ungkapnya, hal itu membutuhkan kesadaran terhadap pentingnya penerapan syariat Islam secara kafah sebagai pengganti sistem sekuler kapitalisme yang menyebabkan tingginya anak putus sekolah maupun tidak sekolah. “Inilah solusi hakiki agar hak pendidikan rakyat terpenuhi,” tutupnya mengutip QS Al-Maidah: 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *