Muslimah News, INTERNASIONAL — Pemerintah Mesir menaikkan harga BBM domestik hingga 30% per Maret 2026 menyusul lonjakan harga minyak global akibat perang AS-Zion*s terhadap Iran. Alasan kenaikan harga BBM ini adalah tekanan energi global akibat perang di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak dan jalur pelayaran.
Kenaikan ini diumumkan oleh Kementerian Perminyakan Mesir yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh gangguan dalam rantai pasokan, meningkatnya tingkat risiko, juga biaya pengiriman dan asuransi maritim yang lebih tinggi.
Dipaksakan kepada Umat
Juru bicara (jubir) jemaah dakwah ideologis internasional wilayah Mesir menilai, kenaikan harga bensin di Mesir bukan sekadar keputusan ekonomi sementara atau langkah keuangan untuk mengatasi defisit anggaran seperti yang disampaikan rezim Mesir. “Itu telah menjadi fenomena berulang yang mengungkapkan sifat kebijakan yang digunakan untuk mengelola negara dan mengungkap realitas sistem ekonomi yang dipaksakan kepada umat, sebuah sistem yang menjadikan kekayaannya melayani kreditor dan kepentingan Barat, sementara rakyat menanggung konsekuensi beratnya dalam kehidupan sehari-hari mereka,” tuturnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Rabu (11-3-2026).
Pasalnya, ia melanjutkan, Mesir memiliki cadangan minyak dan gas yang besar dan menghasilkan sebagian besar kebutuhannya dari produk turunan minyak bumi. “Namun rakyat hidup di bawah beban kenaikan harga yang terus menerus, seolah-olah Mesir tidak memiliki sumber daya energi sama sekali!” sesalnya.
Menurutnya, terjadi kontradiksi yang mencolok antara pengelolaan kekayaan yang seharusnya dilakukan oleh negara yang peduli terhadap urusan rakyat dengan apa yang terjadi di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan negara. “Kapitalisme memandang energi dan sumber daya alam sebagai komoditas yang tunduk pada perhitungan untung rugi, sedangkan Islam memandang sumber daya ini sebagai milik umat yang tidak boleh dimonopoli atau dijadikan sumber pemungutan uang,” bandingnya.
Milik Umum
Jubir menjelaskan, syariat telah menetapkan bahwa mineral dan sumber energi utama, termasuk dalam kategori milik umum yang dimiliki bersama oleh seluruh umat Islam. “Negara tidak diperbolehkan untuk memperlakukannya sebagai sumber keuntungan atau pajak, melainkan harus dikelola untuk kepentingan seluruh umat,” tandasnya.
Ia mengkritisi istilah subsidi yang digunakan oleh pemerintah sebagai justifikasi kenaikan harga BBM. Setiap kali negara mengumumkan kenaikan harga BBM, lanjutnya, masyarakat diberitahu itu adalah pengurungan subsidi, seolah-olah itu uang negara. “Narasi ini menyembunyikan realitas yang sama sekali berbeda. Subsidi pada intinya adalah tipu daya politik yang digunakan untuk membenarkan pembebanan kebijakan ekonomi kepada rakyat,” kritiknya.
Ia juga mengkritisi, tidak masuk akal saat harga energi di Mesir—yang memiliki sumber daya energi luar biasa—disamakan dengan harga pasar global yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara industri.
“Konsep ini mencerminkan sifat sistem ekonomi yang diterapkan di Mesir. Ketika harga bahan bakar dikaitkan dengan harga minyak di pasar global dan harga dolar, ini secara praktis berarti bahwa kehidupan dan mata pencaharian masyarakat telah menjadi sandera fluktuasi di pasar internasional, alih-alih dikaitkan dengan kemampuan dan sumber daya negara,” ulasnya.
Hasilnya, kata jubir, terjadi gelombang inflasi terus menerus, efek domino kenaikan BBM akan meluas ke segala aspek. ”Biaya transportasi meningkat, biaya produksi meningkat, dan akibatnya harga semua barang dan jasa meningkat. Dengan demikian, masyarakat menghadapi gelombang harga tinggi baru setiap kali kenaikan harga bahan bakar diumumkan,” urainya.
Kebijakan ini, jelasnya, berubah menjadi lingkaran setan; harga naik, kemiskinan meningkat, defisit keuangan meningkat, kenaikan baru diberlakukan, dan rakyatlah yang menjadi korban.
Perubahan Mendasar
Jubir meyakini, selama sistem ekonomi kapitalisme diterapkan krisis akan terus berulang dan rakyat yang menanggung akibatnya. ”Solusinya tidak terletak pada tindakan parsial, tetapi pada perubahan mendasar dalam metode pengelolaan kekayaan milik umat sesuai hukum syariat. Ini akan menjamin keadilan dalam distribusi dan memenuhi kepentingan rakyat serta kesejahteraan mereka,” yakinnya.
Ia menyeru kepada penduduk Mesir agar menyadari bahwa kesulitan hidup yang dialami bukan karena Mesir kekurangan SDA, tetapi akibat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara itu.
Menyadari kebenaran ini, tandas jubir, adalah langkah pertama menuju perubahan, agar kekayaan Mesir kembali kepada umat untuk mencapai keadilan. ”Wahai prajurit Kinanah! Kalian adalah bagian dari kaum yang menderita akibat kebijakan-kebijakan ini. Angkatan bersenjata dalam Islam seharusnya melindungi rakyat, bukan alat penguasa untuk membebani umat,” ucapnya mengingatkan.
Ia melanjutkan, tanggung jawab prajurit adalah melindungi negara dan kekayaannya, serta menjadi perisai terhadap segala sesuatu yang membahayakan umat atau menyia-nyiakan kemampuannya. ”Maka berpihaklah pada umatmu, bawalah kepeduliannya, dan pulihkan otoritasnya yang mengurus urusannya dengan Islam di bawah naungan Khilafah Rasyidah berdasarkan metode kenabian,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa standar menentukan kebijakan adalah kebenaran wahyu Allah Taala. ”Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ’Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.’,” pungkasnya mengutip QS An-Nisa ayat 75. [MNews/IA]
