Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Setelah kisruh minyak goreng dan kenaikan harga sejumlah bahan pangan, tidak pelak kenaikan harga BBM turut menambah panas polemik sosial di negeri ini. Padahal, pandemi yang berdampak besar terhadap ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya berlalu.
Lebih dari itu, semua kenaikan harga tersebut bertepatan dengan Ramadan, bulan mulia yang semestinya masyarakat diberi kesempatan untuk lebih khusyuk menjalaninya tanpa harus pusing memikirkan kebutuhan dasar hidup.
Lain Dulu Lain Sekarang
Situasi yang berbeda membuat Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kenaikan harga BBM dengan cara berbeda. Ketika Puan masih menjadi oposisi di era Presiden SBY, dia dengan tetesan air mata terisak-isak sambil berpuisi menolak kenaikan BBM. Namun, menjadi pendukung pemerintah kini, tidak ada lagi air mata ketika pemerintah menaikkan BBM dan malah dengan gampangnya mengamini kenaikan BBM. (Republika, 3/4/2022).
Lain dulu lain sekarang. Wajar jika akhirnya perbedaan sikap Puan itu mendapat kritik pedas dari masyarakat. Terungkap bahwa air matanya yang dulu bukan karena ikut pedih melihat rakyat yang makin susah terdampak kenaikan harga BBM, melainkan hanya untuk kepentingan politik.
Tidak pelak, publik pun menilai tokoh wakil rakyat tersebut bukan memperjuangkan nasib masyarakat. Begitu parpolnya sekarang memegang tampuk kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif, tampaknya protes mereka di era SBY yang sangat mengharu biru dulu itu telah jauh bergeser. Mereka tidak lagi kritis menyuarakan aspirasi penurunan harga.
Ditambah pekatnya lingkaran oligarki, bukan tidak mungkin mereka termasuk pihak yang turut menikmati rente pencabutan subsidi BBM. Nyata sudah, air matanya saat itu hanya pencitraan. Sikap inkonsisten pun jadi jawaban.
Mengurut Dada
Lebih parahnya, inkonsistensi pejabat perihal kenaikan harga BBM ini justru ibarat memperoleh penguatan dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Nicke menjawab berbagai kritik terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax, dari sebelumnya Rp9.200 menjadi Rp12.500 per liternya.
Pertamina, kata Nicke, terpaksa menaikkan harga Pertamax demi menghindari kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah dunia imbas konflik bersenjata di Ukraina. Nicke mengaku tidak habis pikir dengan berbagai kritik yang datang. Padahal, katanya, harga BBM di Indonesia itu termasuk yang termurah di dunia dan untuk itu pemerintah menyubsidinya luar biasa besar. (Kompas, 7/4/2022).
Nicke membandingkan di Inggris, BBM RON 92 atau setara Pertamax sudah dijual seharga Rp 44.500 per liter, sedangkan Pertamina menaikkan harga ke Rp12.500 per liter. Dia juga menyebutkan, untuk BBM jenis Solar, pemerintah menyubsidi sebesar Rp7.800 per liter, serta untuk Pertalite disubsidi Rp4.000–Rp4.500 per liter. Sedangkan untuk BBM yang tidak disubsidi pemerintah, seperti Pertamax, menurut Nicke pihaknya juga masih menyubsidi Rp3.500 per liter.
Nicke mengaku heran, Pertamina sampai dihujani kritik bertubi-tubi karena perkara harga Pertamax, padahal para kompetitor Pertamina juga melakukan hal serupa karena turut menaikkan harga BBM yang dijualnya di Indonesia, tetapi tidak ada yang protes soal itu.
—
Pernyataan Dirut Pertamina ini tentu sangat disayangkan, bahkan membuat rakyat makin mengurut dada. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini terjadi bersamaan dengan gejolak harga komoditas lain. Andai benar bahwa Pertamina sebagai perusahaan negara sudah berusaha sebisa mungkin menjaga harga BBM agar terjangkau bagi masyarakat, tetapi jika realitas di lapangan makin menyusahkan rakyat, maka pada titik ini kesungguhan upaya Pertamina juga patut dipertanyakan.
Tidak dapat dimungkiri bahwa Pertamina dikelola dengan prinsip bisnis yang pasti sangat jauh dari konsep pengabdian untuk masyarakat, alih-alih berempati dengan ekonomi rumah tangga.
Solusi Islam
Kita semua mendambakan harga BBM murah, di samping sikap para pejabat yang empati terhadap nasib rakyat. Namun, itu semua hanya akan kita dapati dalam aturan Islam. Islam mengatur BBM sebagai bagian dari kepemilikan umum, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ bahwa, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Oleh karena itu, BBM tidak boleh dimiliki/dikelola atas nama individu, apalagi oleh oligarki maupun swasta asing. Negara Islam hanya diperkenankan mengelola BBM untuk dikembalikan dalam kemanfaatan yang besar bagi rakyat, bukan demi prinsip bisnis dan capaian profit.
Peran negara ini pun semata-mata karena menjalankan mandat sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Berdasarkan kedua hadis ini, Islam menutup ruang bagi adanya tipe-tipe pejabat yang inkonsisten memperjuangkan nasib rakyat, termasuk yang terisak-isak menuntut harga BBM turun.
Kiprah para pejabat di negara Islam adalah tulus mengabdi mengurusi urusan umat, bukan sekadar pencitraan. Mereka sadar sepenuhnya bahwa menjabat adalah memegang amanah besar sehingga mereka justru akan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.
Atas dasar ini, Islam juga mustahil melahirkan para pejabat yang minim empati pada rakyat, juga meminimalisasi terbitnya kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat. Semua tanggung jawab yang mereka tunaikan adalah bagian dari tanggung jawab keimanan.
Khatimah
Sekularisme akut telah berdampak sangat parah pada tipe-tipe pejabat negara. Sikap inkonsisten hingga yang minim empati pada rakyat menunjukkan bahwa yang para pejabat itu pikirkan bukanlah nasib rakyat. Mereka adalah pejabat-pejabat pragmatis yang bekerja atas kepentingan politis dan prinsip bisnis. Na’udzu billaahi min dzaalik. Wallahualam. [MNews/Gz]
Foto sampul: Suara
