Muslimah News, INTERNASIONAL — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro serta istrinya pada awal Januari 2026 lalu.
Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai, penyerangan yang dilakukan AS ini adalah bentuk pengukuhan Trump Corollary. “Jadi sesungguhnya yang terjadi di Venezuela kemarin ini mengokohkan apa yang disebut dengan Trump Corollary atau Doktrin Monroe versi baru,” tuturnya kepada MNews, Kamis (15-1-2026).
Tujuannya, lanjut Farid, untuk menegaskan kembali bahwa Amerikalah yang menjadi penguasa di Benua Amerika, tidak ada negara lain yang memengaruhi atau menggeser peran AS. “Jadi serangan AS ini, juga dalam rangka mencegah pesaing global yaitu Cina dan Rusia atau Eropa. Kita tahu selama ini Venezuela memiliki banyak hubungan dagang dengan Cina. Ini yang tidak diinginkan oleh AS,” jelasnya.
Selain itu, Ia menjelaskan, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 300 miliar barel, serta cadangan gas alamnya terbesar ke empat di dunia dengan cadangan lebih dari 195 triliun kaki kubik. ”Perdagangan antara Cina dan Venezuela mencapai 6,5 miliar dolar AS pada 2024 dan terus berkembang. Jadi, alasan sesungguhnya AS menyerang Venezuela adalah mengokohkan kepemimpinan mereka di benua Amerika, memberikan peringatan kepada pesaing-pesaingnya di wilayah ini, terutama Cina, dan mengendalikan cadangan minyak Venezuela,” simpulnya.
Membuka Topeng
Menurut Farid, tindakan AS menangkap Maduro makin membuka topeng-topeng yang selama ini dipakai AS dengan isu-isu demokrasi, HAM, dan kedaulatan negara. ”Walaupun AS tampak seperti perkasa, sebenarnya serangan ini menunjukkan kelemahan sistem kapitalisme yang diusung oleh AS dan negara-negara imperialis dengan pilar-pilarnya, seperti demokrasi. Demokrasi tentu tidak membenarkan negara lain masuk ke satu kawasan wilayah negara yang berdaulat. Ini kan tidak mencerminkan kedaulatan negara Venezuela,” kritiknya.
Ditambah lagi, kata Farid, ini melemahkan apa yang disebut dengan nation-state (negara bangsa) yang selama ini diagung-agungkan dalam sistem kapitalisme untuk membangun negara kuat. ”Justru negara bangsa inilah yang memperlemah sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah. Sistem negara bangsa ini telah memecah belah Timur Tengah,” imbuhnya.
Dengan fakta itu semua, Farid menilai, ini menunjukkan makin rapuh dan hancurnya sistem kapitalisme yang diusung AS karena AS sendirilah yang melanggar nilai-nilai dasar demokrasi, kedaulatan negara, hukum internasional, juga PBB. ”Ini menjadi pelajaran bagi negara-negara lain bahwa negara-negara lain harus memosisikan AS sebagai musuh karena AS negara imperialis. Demikian juga negeri-negeri Islam seharusnya memosisikan AS sebagai musuh karena sudah terbukti AS menyerang wilayah-wilayah Islam, seperti Suriah, Afganistan dan lainnya,” tandasnya.
Negara Berdaulat
Untuk keluar dari imperialisme AS, ucapnya, yang dibutuhkan negeri-negeri muslim adalah membangun negara yang berdaulat, independen, dan tidak bergantung pada AS. ”Negara ini harus negara yang berdasarkan ideologi yang juga independen. Ideologi itu adalah ideologi Islam dan negara ini haruslah negara yang tidak terkait dengan sistem global sekarang yang dikendalikan oleh AS. Negara ini juga harus negara adidaya,” jelasnya.
Menurutnya, di sinilah relevansi keberadaan negara Khilafahala minhaj an-nubuwwah yang didasarkan akidah Islam dan diatur berdasarkan syariat Islam. Negara seperti ini, sambungnya, akan menjadi negara independen.
Farid juga menekankan pentingnya negara ini didukung oleh masyarakat yang dengan itu umat Islam akan memiliki negara kuat yang tidak mudah diintervensi negara lain. “Negara seperti ini membutuhkan qaidah sya’biyah (basis dukungan masyarakat yang kuat). Di sinilah kenapa akidah Islam itu penting untuk menjadi dasar negara yang akan mengikat negara Khilafah dan masyarakatnya,” terangnya.
Umat Islam, kata Farid, harus melepaskan diri dari seluruh tatanan global, baik hukum-hukum internasional, lembaga-lembaga internasional, maupun sistem politik negara bangsa karena semua itu alat imperialisme. “Selama umat Islam masih berpegang pada itu, umat Islam akan tetap dijajah. Di sinilah pentingnya umat Islam menegakkan kembali negara Khilafahala minhaj an-nubuwwah,” pungkasnya. [MNews/IA]
