Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada 2025. Presiden menyampaikan pengumuman ini saat panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7-1-2026). Dalam sambutannya saat acara, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian swasembada itu. Di hadapan para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian Indonesia, Presiden Prabowo berterima kasih atas kerja keras mereka. (Antaranews, 7-1-2026).
Berdasarkan data dari BPS, produksi beras nasional lebih dari 34 juta ton pada 2025. Sementara itu, kebutuhan nasional hampir 31 juta ton sehingga produksi beras menunjukan surplus 3 juta ton. Pemerintah pun mengklaim bahwa data tersebut menandakan Indonesia swasembada karena kebutuhan konsumsi beras sebagai pangan pokok strategis masyarakat Indonesia sudah mampu dipenuhi dari pasokan hasil kerja keras petani Indonesia sendiri dan tidak ada impor sepanjang 2025.
Namun, benarkah data tersebut mampu menjadi indikator hakiki bagi swasembada? Ataukah data itu hanya akan berakhir menjadi citra dan fatamorgana?
Hakikat Swasembada
Menyikapi hal ini, tidak selayaknya masyarakat lega dengan klaim “swasembada pangan”. Pernyataan tersebut justru harus diluruskan sebab yang terjadi bukanlah swasembada pangan, melainkan swasembada beras.
Faktanya, hanya satu komoditas yang saat ini tidak bergantung pada impor, yaitu beras. Hal ini didukung data bahwa ada 12 komoditas pangan nasional yang masih bergantung kepada impor selama 10 tahun terakhir, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombai, dan susu sapi. Sedangkan selama 13 bulan terakhir, pemerintah baru dapat mengeluarkan satu dari 12 komoditas tersebut dari ketergantungan impor.
Jelas bahwa yang disampaikan Presiden adalah swasembada pangan pokok, yakni beras, dan belum seluruh bahan pangan sudah mencapai status swasembada. Terlebih lagi, swasembada tidak bisa dilakukan secara instan dan spontan, juga tidak bisa secara otomatis langsung menghentikan impor. Apalagi fakta menunjukkan bahwa saat ini ada komoditas pangan yang kita tidak bisa berhenti impor, yakni gandum. Ini karena gandum telah menjadi salah satu preferensi pangan utama di dalam negeri.
Untuk itu, swasembada pangan semestinya dikembalikan pada hakikatnya, yakni mengalihkan mayoritas sumber pangan ke dalam negeri. Dengan kata lain, sebagian besar pangan harus dapat diproduksi di dalam negeri agar ketersediaan dan harga pangan dapat diatur oleh pemangku kepentingan nasional. Selain itu, ketersediaan pangan di pasar lokal dapat terjaga dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Swasembada juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga SDA secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, penyebutan istilah “swasembada” jangan dibalut oleh citra, karena yang demikian justru akan berakhir pada fatamorgana. Swasembada harus dibangun secara sistemis, dari hulu hingga ke hilir. Artinya, mulai dari aspek budi daya hingga industri pengolahan pangan dan pemasarannya. Semuanya harus realistis dan bukan sekadar jargon. Swasembada juga tidak melulu harus antiimpor.
Swasembada Vs. Angka Kelaparan
Penggunaan istilah “swasembada pangan” tampak cacat logika, bahkan cenderung kental dengan pencitraan. Hal ini menegaskan kebijakan swasembada menurut klaim pemerintah itu lebih lekat sebagai kebijakan populis. Ini dalam arti, kebijakan tersebut tampak memihak rakyat, tetapi kenyataannya berkebalikan.
Swasembada mestinya menenangkan dan dapat mencukupi kebutuhan rakyat, tetapi faktanya angka kelaparan dan rawan pangan Indonesia masih tinggi. Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 70 dari 123 negara, ini mencerminkan tantangan kerawanan pangan meski ada penurunan angka kemiskinan secara umum.
Menurut FAO, pada 2025, sebanyak 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi. Sedangkan, menurut BPS (per Maret 2025), sebanyak 8,47% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan (sekitar 23,85 juta jiwa) dengan kemiskinan ekstrem 0,85% (2,38 juta jiwa).
Jelas, selain keberadaan data impor, pernyataan swasembada pangan sejatinya makin menyakiti masyarakat dari kalangan ekonomi kelas bawah. Megaproyek MBG yang digadang-gadang menyelesaikan masalah stunting pun lebih sering berdampak keracunan bagi para peserta didik. Bahan pangan sumber protein hewani yang paling murah dan mudah diakses masyarakat miskin, seperti telur dan daging ayam, malah jadi mahal akibat permintaan tinggi untuk MBG.
Namun, siapa yang diuntungkan dari proyek MBG? Tidak lain adalah para pengusaha dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, seperti para pejabat BGN maupun dari kalangan anggota dewan yang memiliki yayasan pengelola SPPG. Demikian pula dengan keberadaan perusahaan-perusahaan di bidang pangan dan pertanian. Sejumlah perusahaan global dan multinasional bergerak di sektor ini, dari hulu hingga ke hilir.
Sebut saja PT Charoen Pokphand, perusahaan yang berdiri di Indonesia yang berawal dari program penanaman modal asing (PMA) karena merupakan anak usaha dari Charoen Pokphand Group yang berasal dari Thailand, dan kini telah menjadi salah satu raksasa agrobisnis nasional. Juga ada Syngenta yang tidak lain adalah perusahaan global yang bergerak di bidang solusi pertanian, termasuk benih dan agrokimia. Tidak lupa, Indofood yang sampai-sampai keberadaannya membuat negeri ini mengalami ketergantungan impor gandum.
Jika sudah begini, lantas apa yang bisa kita maknai dari swasembada yang diklaim pemerintah itu? Apakah swasembada itu demi rakyat atau demi mengelabui rakyat terkait adanya kapitalisasi di bidang pangan dan pertanian? Toh ternyata program-program yang katanya untuk meningkatkan status gizi dan kebutuhan masyarakat dikendalikan oleh kroni penguasa sendiri. Adanya perusahaan-perusahaan global yang bergerak mengelola hajat hidup utama rakyat negeri ini tentunya berorientasi profit dan mustahil membuahkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
Kentalnya Kapitalisasi Pangan
Jelas, swasembada saat ini tidak mencerminkan kemandirian pangan negeri ini. Perihal swasembada beras, ternyata produsen beras di negeri ini mayoritas adalah swasta. Tidak heran, harga beras masih awet bertengger pada nominal tinggi karena swasta tentu berfokus pada laba.
Tidak kalah ironis, Bulog sebagai perusahaan plat merah ternyata juga berjalan menurut kaca mata bisnis, bahkan tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rangka proyek besar pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Alih-alih berperan sentral menyerap komoditas pangan lokal, Bulog lebih sering berperan sekadar sebagai “gudang” penyimpan komoditas pangan impor, seperti beras dan gula pasir. Namun, akibat rantai distribusi yang dikelola tanpa motivasi tanggung jawab oleh penguasa, bahan pangan di Bulog acap kali menumpuk hingga tidak layak dikonsumsi. Padahal, nyatanya angka kelaparan nasional masih memprihatinkan.
Miris, demi profit, istilah swasembada bahkan terancam digeser maknanya. Sebagai contohnya, komoditas yang mencapai swasembada hanya beras, tetapi diklaim “swasembada pangan”. Akibatnya, kapitalisasi di bidang pangan dan pertanian seolah-olah makin leluasa dilakukan sebab pemerintah sudah merasa “aman” berlindung di balik topeng “swasembada pangan”. Sedangkan yang terjadi ternyata makin terbuka lebarnya karpet merah bagi liberalisasi impor.
Hal ini juga tidak terlepas dari pemberlakuan UU Cipta Kerja yang mengubah UU Pangan, yakni dengan mengizinkan impor pangan sebagai prioritas sumber penyediaan pangan dan menghilangkan frasa “mengutamakan produksi dalam negeri” yang mengancam kedaulatan pangan. Aturan ini dianggap mengadopsi rezim pasar bebas WTO yang membuka keran impor dan menyerahkan pada mekanisme pasar, serta menimbulkan ancaman serius bagi petani dan pangan nasional.
Sungguh, semua ini terjadi akibat kentalnya unsur kapitalisasi di bidang pangan dan pertanian. Ini tidak lain adalah konsekuensi nyata penerapan sistem sekuler kapitalisme. Tidak hanya mengikis peran penguasa sebagai penanggung jawab urusan rakyatnya, para kapitalis juga mendulang untung di balik kebijakan-kebijakan yang semestinya memihak publik.
Para kapitalis begitu serakah terhadap kepemilikan sehingga harta milik umat pun dikuasai untuk kepentingan segelintir orang, yakni para pemilik modal. Hutan, gunung, laut, pulau, hingga SDA tambang, dikuras habis demi mengisi pundi-pundi kekayaan pribadi mereka. Padahal, semua itu harta milik umum, alias milik rakyat, sehingga semestinya dikelola untuk mengurus kepentingan umat, bukan para konglomerat.
Tidak hanya itu, problem pangan di negeri ini juga tidak lepas dari pengelolaan pangan yang berpijak pada cara pandang kapitalistik yang fokus pada aspek produksi tanpa memperhatikan aspek distribusi. Negara tidak memperhatikan akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan, melainkan lebih sibuk dengan penetapan harga komoditas. Padahal, bisa jadi masih banyak rakyat yang tidak mampu membeli bahan pangan kendati harganya sudah di bawah harga eceran tertinggi (HET).
Juga polemik pengelolaan lahan yang di antaranya berupa perampasan ruang hidup akibat pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Dampaknya, rakyat makin terpuruk tanpa ada penguasa yang membantunya.
Sayang, negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelayan dan penanggung jawab urusan rakyat. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan rakyat, khususnya pangan, tidak menjadi orientasi, tetapi malah menjadi panggung pencitraan.
Realitas Swasembada Pangan di Dalam Sistem Islam
Sistem Islam mengatur kebutuhan pangan dengan memandangnya sebagai kebutuhan primer sebagaimana sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Oleh sebab itu, Islam mengatur pemenuhan pangan berdasarkan kebutuhan individu per individu (fardan fardan), jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Jika ada satu orang yang tidak bisa makan pada satu hari saja, hal itu adalah alarm keras yang menunjukkan keburukan pada aspek distribusi pangan.
Jelas, Islam tidak hanya sibuk soal swasembada, tetapi Islam mengatasi secara riil kebutuhan primer bagi individu rakyatnya. Hal ini tentu tidak bisa terwujud dengan sistem yang meniscayakan penguasa berlepas tangan dari tanggung jawab mengurus rakyatnya dan sebaliknya malah berpihak pada pemilik modal.
Tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat hanya bisa terwujud dengan sistem kepemimpinan yang menjalankan fungsi raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Juga di dalam hadis,
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sungguh imam (khalifah) adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya.” (HR Muslim).
Dengan sistem kepemimpinan seperti ini, penguasa sistem Islam (Khilafah) tidak akan sibuk dengan sekadar citra, tetapi langkah riel mewujudkan kebutuhan pangan warganya. Khilafah juga tidak hanya menjadikan swasembada sekadar narasi dan jargon kosong, tetapi lebih dari itu, yakni kesejahteraan ekonomi yang layak dan menyeluruh bagi rakyatnya.
Khilafah mewujudkan distribusi pangan secara merata sesuai kebutuhan rakyatnya, serta memastikan akses mereka terhadap bahan pangan tersebut. Bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil, tidak memiliki kendaraan, juga sudah lansia atau mengalami disabilitas, Khilafah akan mengutus petugas untuk mengantarkan bahan pangan yang mereka butuhkan itu hingga sampai ke rumah mereka secara langsung. Ini bukti pelayanan Khilafah terhadap hajat hidup utama warga terkait kebutuhan pangan.
Perihal swasembada di lahan pertanian, realisasinya tidak sekadar pemenuhan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Namun, lebih dari itu, Khilafah akan mengelola pemenuhan dengan sebaik-baiknya agar terjadi surplus dan rakyat jangan sampai kekurangan bahan pangan. Hal ini termasuk cadangan bahan pangan untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti saat kondisi perang dan bencana alam. Surplus hasil pertanian juga bisa diproyeksikan untuk ekspor, tetapi pelaksanaan ekspor dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dalam jumlah cukup.
Hal yang tidak kalah penting, Khilafah mengatur distribusi lahan sesuai hukum syarak. Rasulullah saw. bersabda,
المسلمون شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار
“Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, air, padang penggembalaan, dan api.” (HR Abu Dawud).
Lahan yang luas seperti hutan dan padang rumput bisa diproteksi menjadi milik negara untuk selanjutnya dikelola demi kepentingan rakyat. Pihak swasta korporat tidak diizinkan menguasai lahan luas itu untuk kepentingan mereka pribadi mereka. Swasta hanya boleh mengelola lahan berdasarkan akad kontrak kerja (ijarah) dengan negara, itu pun dalam rangka kemaslahatan umat, bukan motivasi bisnis sebagaimana di dalam kapitalisme, seperti konsep food estate maupun alih fungsi lahan dengan konsep hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).
Terkait dengan tanah/lahan untuk warga, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat negara bisa memberikan tanah bagi warga, baik melalui pemberian dari negara (iqtha’) maupun menghidupkan tanah mati (ihya’ al-mawat).
Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak akan dijalankan dengan membabi buta, apalagi sampai merampas lahan milik warga dan hutan adat, serta ruang hidup mereka. Infrastruktur dibangun menurut skala prioritas. Infrastruktur yang dibangun adalah yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, bukan untuk memoles citra penguasa, seperti pelabuhan, bandara, waduk, jalan tol, ataupun pembangkit listrik, yang sejatinya sudah ada infrastruktur utamanya, sehingga tidak terlalu diperlukan adanya infrastruktur tambahan.
Demikianlah pengaturan sistem Islam terhadap distribusi pangan, lahan, dan infrastruktur. Semuanya dilakukan di dalam kerangka hukum syarak sehingga kebutuhan umat terhadap lahan pertanian tidak mencapai titik nadir, yang berdampak pada krisis pangan, melainkan dapat terdistribusi secara adil dan dikelola secara optimal oleh rakyat maupun negara untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
Dengan begitu, swasembada tidak akan menjadi narasi kosong dan semu. Lebih dari itu, penerapan sistem Islam mampu mewujudkan surplus pangan, karena faktor instrinsik dan ekstrinsik pertanian terjamin oleh sistem yang rahmatan lil ‘alamin. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh