Muslimah News, FOKUS — Sejak diresmikan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang mampu mengatasi stunting. Namun, setelah setahun berjalan program ini justru menciptakan deretan masalah. Ribuan siswa keracunan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sesuai standar, anggaran yang besar sehingga berdampak pada pengurangan anggaran vital lainnya, serta tata kelola yang amburadul.
Hasil riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa MBG yang seharusnya menyediakan makanan bergizi justru didominasi makanan Ultra-Processed Food (UPF). Menu seperti sosis, mi instan, dan susu kotak tinggi gula menjadi sajian harian yang diterima jutaan siswa. Lembaga itu juga mencatat ada 15.117 kasus keracunan yang terjadi sejak implementasi program hingga November 2025.
Dari sisi tenaga ahli gizi, empat dari lima ahli gizi di SPPG bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan ada yang mencapai 14 jam sehari. Kelebihan jam ini bisa meningkatkan risiko kesalahan penyajian dan potensi keracunan makanan. Anggaran yang besar yakni Rp71 triliun dari APBN, dengan cadangan hingga Rp100 triliun berdampak pada pengurangan anggaran bidang lain.
Menurunkan Prevalensi Stunting?
Program MBG ditujukan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menurut WHO, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menyebabkan tinggi badan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya, bahkan bisa irreversible (tidak bisa kembali) dan mengganggu perkembangan fisik serta kognitifnya. Periode ini diawali sejak terjadinya pembuahan atau masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Berdasarkan definisi ini, intervensi yang paling efektif untuk mencegah stunting dilakukan sebelum dan selama masa kritis 1.000 HPK.
Oleh karena itu, MBG tidak tepat bila ditujukan untuk menurunkan prevalensi stunting karena saat ini sasaran utama penerima MBG adalah siswa sekolah dengan frekuensi sebanyak lima hari dalam satu minggu. Kalaupun ada sasaran balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) yang memperoleh MBG, frekuensinya hanya dua kali dalam satu minggu. Sedangkan dalam percepatan penurunan stunting (PPS), rumah tangga dengan 3B adalah sasaran utamanya. Dengan demikian, efektivitas MBG dalam penanggulangan stunting dipertanyakan karena target sasaran yang tidak tepat.
Meski tidak menurunkan prevalensi stunting, pemberian makanan bergizi kepada anak usia sekolah memang memiliki manfaat, seperti perbaikan status gizi, peningkatan daya tahan tubuh, dan perbaikan fokus belajar. Hanya saja, penyajian makanan UPF seperti mi instan, sosis, dan susu kotak tinggi gula dalam MBG kontraproduktif dengan tujuan menyehatkan anak. Proses kimiawi dan zat aditif dalam makanan UPF mengacaukan metabolisme tubuh dalam jangka panjang.
Menurut berbagai penelitian dan tinjauan yang sering dirujuk WHO, konsumsi makanan UPF meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, hipertensi, gangguan mental (depresi), kanker, masalah pencernaan, dan kematian dini. Efeknya tidak instan, tetapi merupakan bom waktu dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, program MBG yang ditujukan sebagai investasi kesehatan bisa jadi malah investasi penyakit. Belum lagi masalah keracunan akibat penanganan yang tidak profesional. Keracunan ini berpotensi akan berlanjut di 2026 jika tidak ada reformasi total.
Politik Pencitraan
Karut-marut penanganan MBG merupakan kegagalan sistemis dalam tata kelolanya. Sistemnya tidak siap, pengawasannya lemah, dan pelaksananya banyak yang tidak kompeten. Lebih menyedihkan lagi, anggaran untuk MBG justru malah ditambah. Pada 2025 saja anggarannya sudah sangat besar, yaitu Rp71 triliun yang dananya berasal dari APBN. Pada 2026 dana tersebut justru ditingkatkan sampai lima kali lipat menjadi Rp335 triliun.
Meski banyak kritik dan persoalan yang melingkupinya, pemerintah terkesan memaksakan program ini untuk terus berjalan, bahkan saat sekolah libur sekalipun. Hal ini wajar karena dalam sistem kapitalisme program-program yang digulirkan pemerintahan lebih sering sebagai proyek pencitraan. Kebijakan yang diambil lebih karena ingin mendapat penilaian positif dari rakyat dibandingkan keinginan untuk mewujudkan pelayanan dalam makna yang sesungguhnya.
Pencitraan menjadi perkara mutlak dalam sistem kapitalisme karena dengan cara itulah mereka bisa mendulang suara rakyat dan sponsorship dari para pemilik modal. Mereka tidak peduli program tersebut berdampak jangka panjang bagi anggaran dan perekonomian negara ataukah tidak. Mereka juga tidak peduli dengan anggaran negara yang sedang kritis, sampai-sampai berbagai sektor strategis harus dikorbankan demi proyek MBG. Yang penting bagi mereka adalah mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang jadi sasaran program, sekaligus loyalitas dari sponsor yang diuntungkan dari proyek yang dicanangkan.
Dalam video bertajuk “Temuan ICW: MBG Sengaja Disiapkan untuk Pilpres 2029?” diulas panjang lebar temuan ICW tentang siapa saja yang berkepentingan di balik dapur MBG. Dalam ulasan itu disebutkan bahwa program MBG sarat praktik patronase yang dijalankan oleh rezim saat ini.
Disebutkan, pelaksanaan program MBG sangat mungkin untuk dijadikan wadah bancakan dan sarana untuk mencari keuntungan bagi orang terdekat dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan saat ini. Yang diuntungkan bukan penerima MBG, tetapi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini.
MBG akhirnya menjadi program balas budi atas dukungan elektoral yang diterima pada pemilihan presiden lalu, juga sebagai bagian untuk mengakomodasi, mengamankan, dan menjaga loyalitas dari para jejaringnya agar bisa memberikan dukungan elektoral pada kontestasi mendatang.
Program MBG menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme tidak amanah terhadap anggaran yang strategis. Terlebih dana MBG berasal dari pemangkasan anggaran sektor vital lain dan pajak masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme memaksakan program yang berasal dari uang rakyat demi politik pencitraan.
MBG menjadi contoh program populis tanpa benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Orientasi semacam ini menyebabkan MBG tidak menyentuh akar persoalan gizi dan stunting. Bahkan, program ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah gizi dan stunting, karena stunting muncul akibat kekurangan gizi kronis pada anak. Kekurangan gizi kronis menunjukkan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi karena rendahnya pendapatan, mahalnya harga bahan pokok, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
Pemenuhan Gizi dalam Islam
Buruknya layanan gizi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang menihilkan peran agama. Ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Sistem Khilafah Islam tegak di atas akidah yang sahih, yakni keyakinan bahwa Allah adalah Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir (Maha Pengatur alam semesta, termasuk kehidupan manusia). Aturan-aturan Islam inilah yang akan menuntun manusia menjalani kehidupannya, sekaligus menyolusi seluruh problem kehidupan secara benar, termasuk problem gizi, dan akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dalam pandangan Islam, negara adalah penanggung jawab atas seluruh kebutuhan rakyat. Pemberian makanan bergizi adalah hak seluruh rakyat, yang pemenuhannya dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada. Sistem pendidikan Islam berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat sesuai tuntunan Islam. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar individu per individu sehingga tidak ada keluarga yang terhalang mengakses makanan bergizi karena kemiskinan.
Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri. Selain itu, negara menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau melalui pengelolaan sumber daya yang ada dan distribusi yang adil .
Dengan mekanisme ini, makanan bergizi mudah diakses untuk seluruh lapisan masyarakat. Para ayah mampu menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Firman Allah Taala, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (TQS Al-Baqarah [2]:33).
Pemberian harta secara gratis, baik berupa uang, bahan makanan, maupun tanah, akan dilakukan secara langsung oleh khalifah kepada rakyat yang membutuhkan. Di antara pihak yang membutuhkan adalah orang miskin, lemah, lanjut usia, sakit menahun, cacat fisik, atau para wanita dan anak-anak yang tidak memiliki penanggung nafkah.
Politik Pelayanan
Berbeda dengan politik kapitalisme yang bersifat pencitraan, politik dalam Islam hadir untuk melaksanaan hukum syariat dan melayani pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin sebuah kaum adalah mereka yang melayani dan memberi minum pada mereka, juga menjadi orang terakhir yang minum.” (HR Abu Nuaim).
Orientasi kebijakan penguasa adalah kemaslahatan rakyat. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Nawawi ‘ala Muslim menjelaskan, “Para ulama mengatakan, ‘Pemimpin adalah orang yang menjaga, dapat dipercaya, dan memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan bagi apa yang ia pimpin dan apa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki tanggung jawab atas sesuatu harus berlaku adil dan mengurus kepentingan yang ada di bawah tanggung jawabnya, baik dalam hal agama maupun dunia dan segala yang terkait dengannya.”
Dalam sejarah kepemimpinan Islam, ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan hukum syariat pasti akan dibatalkan. Suatu saat karena desakan dari para laki-laki yang keberatan membayar mahar pernikahan yang tinggi, Khalifah Umar bin Khaththab bermaksud membatasi mahar maksimal 500 dirham. Saat seorang wanita memprotes rencana itu karena bertentangan dengan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 20—21, Khalifah Umar pun menarik kembali niatnya itu seraya mengatakan, “Wanita itu benar, dan Umar salah. Setiap orang bebas memberikan mahar sebanyak yang diinginkan asalkan didasari kerelaan.”
Umar juga pernah menetapkan kebijakan berupa pengambilan tanah oleh negara bagi siapa pun yang memiliki tanah pertanian kemudian ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Meski bisa jadi ada yang tidak suka, kebijakan itu tetap dipraktikkan karena merupakan perintah syariat. Para khalifah meyakini bahwa dalam setiap penerapan hukum syariat pasti ada kemaslahatan bagi umat.
Dengan ketakwaan yang tinggi, para khalifah akan senantiasa memperhatikan rakyat. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz 2, hlm. 161 menyebutkan, “Asy-Syâri’ telah memerintahkan penguasa agar memperhatikan rakyatnya, memberinya nasihat, memperingatkannya agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, dan mewajibkannya agar memerintah rakyat dengan Islam saja tanpa yang lain.”
Ketakwaan juga akan menjadi kontrol internal bagi khalifah karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt. sebagaimana firman-Nya, “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) membela bapaknya sedikit pun! Sesungguhnya janji Allah adalah benar maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena (kebaikan-kebaikan) Allah kamu diperdaya oleh penipu.” (TQS Luqman [31]: 33).
Demikianlah sistem politik Islam bukan hanya menjamin pemenuhan kebutuhan gizi secara gratis untuk seluruh rakyat, tetapi juga menghadirkan penguasa yang amanah dan hanya takut kepada Allah sehingga bisa menjalankan tugas kepemimpinannya, yaitu melayani dan menjaga umat sesuai syariat.
Menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melakukan koreksi terhadap para penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam, karena para penguasa itu juga seorang muslim yang semestinya taat syariat. Hanya dengan kekuasaan Islam umat akan tercegah dari kerusakan sebagaimana nasihat Umar ra., “Sesungguhnya Allah bisa mencegah dengan kekuasaan (as-sulthān) apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur’an.” [MNews/IA-RR]
.
