[Perjanjian Internasional] Kondisi Kedua, Membayar Sejumlah Kompensasi Harta kepada Orang Kafir dalam Kondisi Darurat

[Perjanjian Internasional] Kondisi Kedua, Membayar Sejumlah Kompensasi Harta kepada Orang Kafir dalam Kondisi Darurat

Penulis: Iyad Hilal

Muslimah News, TELAAH KITAB — Kadang-kadang Negara Islam dikelilingi oleh berbagai ancaman dan bahaya yang tidak dapat ditolak oleh kaum muslim dengan tindakan militer. Ini karena kelemahan yang tiba tiba muncul, negara sibuk menyelesaikan krisis-krisis di dalam negeri, atau karena sedang memfokuskan diri berperang di wilayah lain. Akibatnya negara tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam, meskipun kondisi di dalam negeri stabil dan selamat dari krisis.

Meskipun demikian, negara mendapatkan dirinya terpaksa untuk menyepakati suatu perjanjian yang mengharuskannya membayar sejumlah kompensasi (harta) kepada sebagian orang-orang kafir selama satu atau beberapa tahun.

Pada kondisi ini, para fukaha membolehkannya dalam kondisi terpaksa saja. Ini karena memang saat itu terdapat kelemahan dan ketidakmampuan. Di luar kondisi yang sangat memaksa, maka tidak boleh membayar sejumlah kompensasi (harta). Sebagian fukaha malah menambahkan syarat karena kekhawatiran kaum muslim akan tercerabut dari akarnya, yaitu dipangkas dari akarnya, diputus, dan dibinasakan. Jadi tidak cukup hanya dengan kondisi darurat.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan perjanjian ini apabila negara, umat, atau Islam terancam musnah dan lenyap. Juga apabila bahaya tersebut memang benar-benar nyata dan terjadi, bukan sekadar asumsi atau kemungkinan saja. Jadi wajib memperkirakan kekuatan kaum muslim dan orang-orang kafir dengan perhitungan yang mendekati kenyataan, bukan perkiraan yang dibesar-besarkan atau untuk menakut-nakuti.

Para fukaha membolehkan perjanjian dalam kondisi darurat dengan menggunakan dalil sebagai berikut.

  1. Kaum musyrik pada waktu Perang Ahzab datang ke Madinah dengan membawa kekuatan militer yang sangat besar. Mereka semua menuju Madinah sehingga mereka mengepung (mengelilingi) khandaq dengan kekuatan penuh. Dalam situasi yang sulit dan genting ini, Rasulullah saw. mendengar berita bahwa Bani Quraidhah telah membatalkan perjanjian yang mereka sepakati dengan kaum muslim. Hal ini menyulitkan posisi kaum muslim. Ujian itu makin berat dengan makin nyatanya kemunafikan. Sebagian orang yang berada di Madinah meminta izin untuk mundur (tidak turut bertempur) dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka adalah aurat (yang harus dijaga).

Bahkan sebagian kaum muslim sampai pada tingkat meragukan nashrullah (pertolongan Allah) kepada mereka. Allah menggambarkan kondisi saat itu dengan firman-Nya, “(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang dahsyat.” (QS Al-Ahzab: 10—11).

Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah saw. mengirimkan utusan untuk menemui Uyainah bin Hushn dan Al-Harits bin Auf, dua pemimpin Bani Gathfan untuk menawarkan kepada keduanya sepertiga hasil pertanian Madinah. Ini merupakan upaya Rasulullah saw. untuk memecah belah kekuatan Ahzab dan mencerai-beraikannya. Kemudian berlangsunglah perundingan tentang masalah itu dan telah terjadi suatu kesepakatan.

Kemudian dua pemimpin Bani Gathfan mengirimkan utusan mereka untuk menuliskan perjanjian tersebut di hadapan Rasulullah. Pada saat itu berdiri dua orang pemimpin Anshar, yaitu Sa’ad bin Mu’adz dan Sa’ad bin Ubadah. Keduanya berkata kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, apakah masalah ini berkaitan dengan sesuatu yang engkau cintai sehingga engkau melakukannya, sesuatu yang memang telah diperintahkan Allah kepadamu sehingga kami harus melaksanakannya, atau sesuatu yang engkau buat untuk (kepentingan) kami?” Beliau berkata, “Hal ini aku lakukan demi (kepentingan)mu. Demi Allah, tidak aku lakukan semua itu, kecuali karena aku telah melihat orang-orang Arab telah membidik kalian dalam satu panah (mereka bersatu untuk menghancurkan kalian) dan mereka menggonggongi (seperti anjing) kalian dari segala penjuru, dan aku ingin mengurangi bahaya untuk kalian.”

Kemudian Sa’ad bin Mu’adz berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, dahulu ketika kami dan mereka dalam keadaan syirik kepada Allah dan menyembah berhala, bukan menyembah Allah dan kami tidak mengenal-Nya, mereka itu tidak memperoleh dari kami (sesuatu barang), kecuali qiraa (sajian untuk tamu) dan (mereka dapatkan) melalui jual beli.

Apakah setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberikan petunjuk kepada kami melalui engkau, lalu kami begitu saja memberikan harta kami? Demi Allah, kami tidak membutuhkan hal itu. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka, kecuali pedang, sampai Allah memberikan keputusan antara kita dengan mereka.” Mendengar hal itu, Rasulullah saw. berkata, “Engkau memperoleh yang diinginkan.” Sa’ad lalu mengambil kertas dan menghapus apa yang telah tertulis di sana, lalu berkata, “Mereka telah memberatkan kita.”

Hal ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah saw. menyadari kelemahan kaum muslim, beliau cenderung untuk membuat perjanjian dengan syarat yang dituntut oleh kondisi darurat yang menyangkut eksistensi kaum muslim. Namun setelah beliau mendengar perkataan dua Sa’ad, semoga Allah meridai keduanya, tentang apa yang ada pada kaum muslim, yakni berupa niat dan kekuatan mereka, maka beliau pun mengurungkan menandatangani perjanjian tersebut.

Ini menunjukkan bahwa kaum muslim boleh memberikan sejumlah kompensasi (harta) kepada orang-orang kafir apabila mereka tetap mengancam nasib Islam, kaum muslim, atau Negara Islam. Sebabnya, jika mereka menguasai kaum muslim, mereka akan mencabut segala kemuliaan.

2. Muhammad bin Hasan beristidlal dengan hadis Rasulullah saw., “Maka jadikanlah hartamu lebih rendah dari jiwamu dan jiwamu lebih rendah dari agamamu.” Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan harta berada di bawah jiwa dan agama.

3. Sebagian fukaha beristidlal dengan qiyas atas bolehnya membayar para tawanan kaum muslim dengan harta. Ini karena ketika kondisi genting (darurat) meliputi kaum muslim, maka mereka (kaum muslim) berada pada posisi tawanan.

Inilah dalil-dalil yang digunakan oleh para fukaha yang membolehkan perjanjian yang memberi sejumlah kompensasi (harta) tertentu kepada orang-orang kafir dalam kondisi darurat yang mengancam nasib negara, umat, atau Islam.

Termasuk dalam masalah ini adalah perjanjian-perjanjian ganti rugi yang mengharuskan negara dalam kondisi kalah untuk membayar sejumlah kompensasi (harta) tertentu kepada negara yang menang sebagai kompensasi dari kerugian yang akan ditemuinya jika perang dilanjutkan. Jadi, Negara Islam boleh membayarkan sejumlah harta kepada orang-orang kafir dalam suatu pertempuran sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh musuh jika hal itu dipaksakan kepadanya.

Inilah kondisi-kondisi yang dibolehkan untuk mengikat perjanjian perjanjian ini, yaitu jenis perjanjian yang oleh para fukaha dibolehkan berdasarkan apa yang terdapat di dalam sunah Nabi. Bahkan Al-Auza’i membolehkan perjanjian yang mengharuskan kaum muslim meninggalkan negeri mereka untuk orang-orang kafir. Mereka menjauhinya apabila mereka mengetahui tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan orang-orang kafir.

Dalam hal ini, kita tidak boleh melampaui batas dengan berpendapat bahwa boleh bagi kita untuk mengikat perjanjian dengan Israel. Sebabnya, kaum muslim mampu menghancurkan Israel. Jadi dimana letaknya keadaan darurat itu? Di samping itu, perjanjian dalam keadaan darurat adalah perjanjian yang memiliki batas waktu, bukan perjanjian yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, sangat berbeda dengan yang dimaksud dalam perdamaian dengan Israel.

Contoh-contoh perjanjian seperti ini yang pernah ada dalam sejarah kaum muslim adalah perjanjian Ramlah yang ditandatangani oleh Shalahuddin al-Ayyubi dengan kaum Salib pada 588 H/1192 M. Perjanjian ini berisi beberapa perkara yang sebagian pendukungnya tidak menyetujuinya.

1. Daerah Yaffa, Qaisariyyah, Haifa, ‘Akka, dan seluruh wilayah yang ada di bawahnya dibiarkan berada di tangan Prancis.

2. Daerah Shaida, Beirut, dan Jabil tetap berada di tangan kaum muslim.

3. Askelon merupakan wilayah yang dihancurkan dan tidak dipersenjatai oleh kaum muslim.

4. Daerah Ramallah dan Ramlah dibagi dua di antara mereka.

5. Penduduk Anthiokia dan Tripoli (berdasarkan pada syarat yang dibuat oleh kaum Salib) termasuk di dalam perjanjian. Penduduk Isma’iliyyah dan wilayah-wilayah Islam lainnya (berdasarkan syarat yang dibuat oleh Shalahuddin al-Ayyubi) termasuk di dalam perjanjian.

Sesungguhnya jika perjanjian ini dicermati akan terlihat bahwa perjanjian telah menyetujui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir dan memberikan kepada mereka sebagian negeri-negeri Islam dalam kondisi yang tidak biasa. Akan tetapi, kondisi darurat telah memaksanya sehingga menyeret Shalahuddin al-Ayyubi menerima syarat-syarat tersebut. Ini terjadi karena perang Salib III terjadi setelah Perang Hiththin dan penaklukan Baitulmaqdis sehingga bahaya akan mengancam Al-Quds untuk yang kedua kalinya.

Kondisi itu memaksa Shalahuddin untuk menghancurkan Askelon karena kota ini strategis dan dikhawatirkan akan jatuh ke tangan kaum Salib. Kemudian Shalahuddin berjalan menuju Ramlah dan menandatangani perjanjian disebabkan kondisi yang digambarkan oleh Al-Ashfahani sebagai, “Ia memandang bahwa negeri-negeri tersebut sesungguhnya telah hancur. Ia juga melihat bahwa para tentara berada dalam kondisi fisik amat lelah, banyak kuda yang ditelantarkan, dan ribuan uang melayang. Semua ini tidak memberikan kepada kita, kecuali hanya kampung-kampung yang berpenduduk dan kafilah-kafilah yang berada dalam bahaya.” Kemudian Shalahuddin terpaksa menandatangani perjanjian damai ini.

Akhirnya perjanjian tersebut memberikan kebaikan kepada kaum muslim karena Shalahuddin dapat menciptakan perpecahan di kalangan kaum Salib yang memberikan kebaikan bagi kaum muslim.

Demikian juga sejarah mengetahui bahwa Abdul Malik bin Marwan setelah berhasil mempersatukan kembali Negara Islam mampu melakukan kembali penaklukan-penaklukan dan dapat memegang kendali penguasaan negara atas seluruh wilayahnya, sekaligus menghentikan pembayaran kompensasi yang sebelumnya dibayarkan Abdul Malik bin Marwan kepada Kaisar Konstantin (Romawi) sejak ia menjabat sebagai Khalifah.

Beliau membayarkannya pada masa-masa fitnah, kegoncangan, dan banyak masalah di dalam negeri yang dihadapi negara. Memang benar bahwa perbuatan Abdul Malik bukanlah dalil syara. Akan tetapi, mencermati kembali peristiwa-peristiwa sejarah kaum muslim akan memperjelas bagaimana negara pada masa lalu terpaksa mengambil alternatif ini. [MNews/RY-YG]

Sumber: Iyad Hilal, Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *