Penulis: Iyad Hilal
Muslimah News, TELAAH KITAB — Telah jelas bagi kita bahwa berbagai perjanjian maupun gencatan senjata harus dibatasi dengan batas waktu tertentu, tidak boleh bersifat mutlak. Sebabnya, memutlakkan waktu mempunyai konsekuensi dilalaikannya jihad. Hal ini diharamkan dan tidak boleh dilaksanakan menurut syarak.
Apabila gencatan senjata atau perjanjian dengan orang-orang kafir yang tidak menduduki sejengkal pun tanah kita tidak dibolehkan, kecuali dengan menentukan batas waktu tertentu, terlebih lagi (min bab al-aula) membuat perjanjian dengan orang-orang kafir yang telah menduduki tanah-tanah kita. Ini karena di dalam perjanjian ini tersirat suatu pengakuan terhadap orang-orang kafir untuk menduduki negeri-negeri kaum muslim. Hal ini adalah kemungkaran terbesar.
Sepanjang sejarahnya, kaum muslim pernah mengalami masa-masa pendudukan, tetapi mereka menyelesaikannya sesuai dengan hukum-hukum Islam sebagaimana yang terjadi pada Perang Salib. Saat itu kaum muslim menandatangani beberapa perjanjian dengan beberapa raja Salib. Perjanjian-perjanjian yang dibuat bersifat sementara waktu, seperti Perjanjian Ramlah yang ditandatangani oleh Shalahuddin al-Ayyubi, begitu pula perjanjian-perjanjian lainnya.
Peristiwa memilukan yang menimpa kaum muslim yang mirip dengan realitas kita sekarang ini adalah peristiwa Andalus. Saat itu pihak gereja mengumpulkan kekuatan melawan kaum muslim dengan memanfaatkan faktor-faktor kelemahan yang banyak dijumpai di pihak kaum muslim. Akhirnya orang-orang kafir berhasil mengusir kaum muslim dari Andalus.
Pada waktu itu, Abu Abdullah ash-Shaghir yang memang benar-benar kecil (pengecut) karena pengkhianatannya, melakukan penandatanganan perjanjian penyerahan Garnathah (Granada). Meskipun pengkhianatan ini mendapatkan protes dari kaum muslim, tetapi ia bersikeras untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Setelah itu, orang-orang kafir mengusir Abu Abdullah ash-Shaghir. Ia meninggalkan Andalus dengan cucuran air mata. Ibunya mencelanya dengan kata-kata pedas karena ibunya termasuk salah seorang yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Ibunya berkata kepadanya, “Menangislah seperti para wanita (untuk menangisi) kerajaan yang hilang. Engkau tidak menjaganya layaknya penjagaan para ksatria.”
Dengan demikian, haramnya perjanjian yang bersifat abadi langgeng dengan Israel sudah jelas, tidak memerlukan diskusi dan pembahasan lagi. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Perjanjian Hudaibiyah ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh Rasulullah dengan kabilah-kabilah di sekitarnya.
Setiap upaya yang berkaitan dengan perjanjian ini dianggap sebagai pentakwilan atas berbagai kenyataan. Ini juga tergolong memoles kebatilan serta membantu orang-orang kafir untuk memiliki negeri-negeri kaum muslim dan tanah-tanah mereka. Sungguh, ini termasuk perkara yang ma’lum min ad-din bi adh-dharurah (diketahui secara luas bahwa hal itu diharamkan di dalam agama). Ketika orang-orang kafir menduduki sejengkal tanah kaum muslim, maka jihad menjadi fardu ain atas setiap muslim sampai tanah yang telah dirampas itu kembali ke tangan kaum muslim.
Tidak dibolehkan melepaskan sejengkal tanah atau bahkan kurang dari itu kepada orang-orang kafir. Inilah yang dituntut oleh Islam dan yang diketahui oleh setiap muslim. Hal ini juga diketahui oleh setiap kelompok manusia yang menolak kehinaan, kerendahan, dan menjual negerinya. Umat mana pun akan terus berperang sampai sesuatu yang dirampasnya kembali dan tidak akan mengakui atau tunduk pasrah untuk diduduki.
Sesungguhnya pengakuan berarti menjadikan musuh memiliki sesuatu (miliknya) yang diserahkan begitu saja. Ini tidak dibolehkan dan tidak bisa diterima oleh umat mana pun, terlebih lagi oleh umat Islam yang agamanya mengharamkan kehinaan, kerendahan, dan kepemilikan orng-orang kafir atas negeri-negeri kaum muslim, meskipun hanya sejengkal.
Al-Azhar asy-Syarif telah mengeluarkan pendapat dengan tegas dan jelas sejak 1956 berupa fatwa-fatwanya yang terkenal melalui lembaga ulama terkemuka yang beranggotakan ulama-ulama dari berbagai mazhab Islam. Lembaga fatwa ini berkumpul di Masjid al-Azhar pada Ahad, 18 Jumadil ‘Ula 1375 H atau awal Januari 1956 M. Mereka mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perjanjian damai dengan Israel dalam segala bentuknya yang memungkinkan Yahudi eksis di Palestina sebagai sebuah negara. Ini adalah pendapat yang benar. Tidak boleh berpaling kepada pendapat yang dikeluarkan belakangan oleh Al-Azhar yang membolehkan perjanjian damai dengan Israel.
Pendapat terakhir ini harus ditolak karena tidak terdapat satu dalil pun meski berupa syubhat dalil yang membolehkan masalah ini. Meskipun perjanjian ini telah jelas dan pandangan syarak terhadapnya juga sangat tegas, tetapi di dalam perjanjian itu terdapat bahaya besar yang tidak sekadar memberikan legalitas keberadaan Israel dan mengakui perampasan negeri Islam.
Kaum muslim dihadapkan dengan dunia seluruhnya ketika mereka berusaha untuk menghapuskan institusi buatan ini pada masa mendatang. Disamping itu, perjanjian ini telah membuka negeri-negeri Islam, di antaranya negeri-negeri Arab untuk aktivitas perdagangan Yahudi. Akibatnya wilayah yang dirampasnya akan bertambah luas hingga mencakup area antara sungai Nil dan sungai Euphrat, bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Kenyataannya ketamakan Yahudi tidak ada batasnya.
Majalah al-Hawadits edisi 25 November 1977 telah menyebutkan bahwa Israel sejak saat itu telah melakukan berbagai penelitian yang luas atas setiap negeri Arab, mencakup program-program ekonomi, perdagangan, industri, dan pertanian. Hal ini agar penerapannya bisa dimulai begitu masalah perdamaian telah selesai dan telah ditandatangani. Ini berarti bahwa Israel telah menjajah negeri-negeri Arab seluruhnya.
Perjanjian dengan Israel yang diharamkan mencakup banyak bentuk, seperti persetujuan dengan Israel tentang perbatasan negara seperti yang ada sekarang ini. Demikian pula bersepakat dengannya untuk menarik mundur tentara di sebagian wilayah agar tetap seperti pada posisi/batas yang telah ditetapkan pada 1948 atau batas 1967. Perjanjian damai yang diharamkan juga mencakup kesepakatan dengan Israel untuk mendirikan negara Palestina di salah satu sudut wilayah yang dirampasnya itu, baik negaranya itu kecil maupun besar.
Sesungguhnya pendirian negara ini sama saja dengan menyetujui pembagian wilayah sekaligus penerimaan atas pendudukan. Perjanjian dengan Israel diharamkan meskipun mereka setuju dengan berdirinya negara demokratis sekuler di Libanon yang dianggap sebagai pisau berikutnya yang akan dihunjamkan ke negeri-negeri kita. Ini karena negara demokratis sekuler ini akan memberikan kekuasaan kepada suara mayoritas yang nantinya adalah orang-orang Yahudi.
Dengan kata lain, perjanjian apa pun yang bertujuan mempertahankan keberadaan Yahudi sebagai sebuah negara dianggap sebagai perjanjian yang diharamkan. Satu-satunya perjanjian damai yang dibolehkan adalah perjanjian kembalinya Yahudi menjadi ahlu dzimmah seperti dahulu, di mana mereka membayar jizyah dengan segala ketundukan. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang ada di negeri itu.
Adapun dengan para imigran Yahudi, maka mereka dikembalikan ke negeri asalnya. Hal ini berlaku jika nasib semua Yahudi itu tidak sama dengan nasib Yahudi bani Quraidhah. Perkataan itu lebih dahulu dari peristiwanya. Aspek praktis yang berguna dengan mengetahui haramnya perjanjian damai dalam segala bentuknya yang kita lontarkan sekarang ini tidak lain agar dapat menjauhi, melawan, dan mencegahnya agar tidak menandatanganinya. [MNews/RY-YG]
Sumber: Iyad Hilal, Perjanjian-Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam.
