[Kabar] Mengekspresikan “I Love Muhammad” Dikriminalisasi, Aktivis: Cermin Kecemasan BJP!

Muslimah News, INTERNASIONAL — Ribuan umat Islam di berbagai negara bagian India menghadapi dugaan tindakan kriminal setelah melakukan ekspresi damai dengan menulis atau menyebarkan slogan “I Love Muhammad” dalam bentuk poster, spanduk, atau unggahan media sosial. Pemerintah lokal dan kepolisian menetapkan tuduhan bahwa ekspresi tersebut mengganggu ketertiban umum dan memicu konflik antaragama. Asosiasi untuk Perlindungan Hak Sipil (APCR) dalam rilisnya, Jumat (10-10-2025), melaporkan total 40 muslim telah ditangkap di seluruh India.

Aktivis muslim asal Pakistan Muhammad Malik menilai, penangkapan ini mencerminkan kecemasan yang mendalam dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India. “Ini Adalah rasa rendah diri yang tersembunyi dari penguasa di balik slogan yang disebarkan umat Islam,” ungkapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Selasa (28-10-2025).

Ia menuturkan, penangkapan yang dilakukan pemerintah India dengan dalih mencegah kerusuhan hanyalah kedok sebab pada faktanya tidak ada kekerasan yang terjadi. “Tidak adanya kekerasan menunjukkan bahwa masalah sebenarnya bukan pada slogan, melainkan identitas mereka yang menyuarakan,” tegasnya.

Standar Ganda

Muhammad Malik menyesalkan, ekspresi publik terkait keyakinan agama selain Islam dianggap wajar, bahkan dirayakan, tetapi ekspresi muslim dipersoalkan. ”Standar ganda ini menyingkapkan kecemasan dan kontradiksi psikologis BJP yang telah lama mengakar, sebuah politik yang menegaskan dominasi, tetapi didorong oleh rasa tidak aman,” kritiknya.

Kecemasan BJP, lanjutnya, terkait erat dengan warisan muslim India yang luas, yang terus mendominasi lanskap sejarah dan estetika negara tersebut. ”Dari kemegahan arsitektur Mughal-Taj Mahal, Benteng Merah Delhi, hingga kehalusan puisi Urdu dan musik klasik. Kontribusi muslim tidak terbantahkan dan abadi,” paparnya.

Visibilitas Islam ini, ucapnya, yang memicu rasa rendah diri BJP. “Karena tidak mampu menghapus warisan ini, BJP berupaya mengganti nama, membingkai ulang, atau secara politis membayanginya, mengganti nama kota, menulis ulang buku teks, dan mempertanyakan monumen bersejarah,” bebernya.

Menurutnya, apa yang tampak sebagai kebangkitan budaya di India seringkali merupakan perjuangan melawan realitas muslim India pada masa lalu yang pengaruhnya tidak bisa ditolak.

Ia mengisahkan, pada 1980 Partai BJP masih berada di pinggiran hingga menemukan daya tarik emosional dan elektoral dalam Gerakan Ram Janmabhoomi (gerakan sosial politik). Pembongkaran Masjid Babri pada 1992, ucapnya, menjadi titik balik politik di mana BPJ mendapatkan dukungan emosional dan elektoral.

“Di sinilah inferioritas mengambil bentuk institusional. Proyek Hindutva BJP, meskipun diproyeksikan sebagai kebangkitan budaya, pada dasarnya bersifat reaktif, yaitu sebuah gerakan yang didefinisikan bukan oleh apa yang diperjuangkannya, melainkan oleh siapa yang ditentangnya. Gerakan ini membingkai sejarah dengan narasi Hindu adalah korban atas dominasi muslim. Mereka berusaha membalikkan itu melalui kekuatan politik,” jelasnya.

Perdebatan ”I Love Muhammad”, menurutnya, cocok dengan pola ini. “Reaksi berlebihan pemerintah BJP bukan tentang menjaga ketertiban, melainkan tentang penegasan kembali hierarki kekuasaan,” cetusnya.

Ia lalu menyimpulkan bahwa BJP tidak dapat mempertahankan politiknya tanpa konflik karena kerukunan tidak memberikan imbalan elektoral.

Pemerintahan Adil

Muhammad Malik lalu membandingkan India saat berada di bawah naungan Islam. “Tanpa imbalan apa pun, kerukunan yang luar biasa antara muslim dan Hindu telah terjalin selama berabad-abad di Anak Benua India karena pemerintahan yang adil di bawah naungan Islam,” tuturnya bangga.

Ia melanjutkan, sistem peradilan Islam selama berabad-abad memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan di seluruh anak benua India dengan menanamkan keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pemerintahan.

“Berakar pada prinsip Al-Qur’an bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Swt., para penguasa muslim bertindak sebagai penjaga keadilan. Pengadilan menerapkan hukum untuk nonmuslim, menghormati keberagaman, sekaligus menjunjung tinggi ketertiban,” jelasnya.

Ia mencontohkan, di bawah pemerintahan Mughal, sistem kadi dilengkapi oleh panchayat (dewan desa yang terpilih) lokal, yang memastikan bahwa masyarakat dapat menyelesaikan perselisihan dalam kerangka yang lazim. “Yurisprudensi Islam di India berfungsi sebagai solusi yang menstabilkan. Bagi India, ini adalah solusi ke depan, bukan politik konflik,” tegasnya.

Terakhir ia menyampaikan Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 33 sebagai rujukannya. ”Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya di atas segala agama, meskipun orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak menyukainya.” [MNews/IA]