Pemerintah mengklaim telah berupaya mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, upaya yang telah berjalan bertahun-tahun tidak membuahkan hasil signifikan, bahkan dapat kita katakan upaya yang gagal! Terbukti, masih ada jutaan rakyat yang tinggal di RTLH.
Penulis: Iin Eka Setiawati (Pemerhati Kebijakan Perumahan)
Muslimah News, FOKUS — Rumah layak huni merupakan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat setiap individu rakyat nikmati. Terutama pada masa pandemi, banyak yang sangat membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung. Namun, sayangnya, hal itu belum terwujud hingga kini. Mirisnya masalah hunian tidak layak yang sudah lama terjadi belum juga dapat pemerintah tuntaskan, bahkan ada jutaan keluarga menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebagaimana catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), masih banyak kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum tinggal di hunian layak, baik secara menyewa maupun menumpang. Direktur Jenderal (Dirjen)Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kemen PUPR Herry Trisaputra Zuna mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik.[1]
Kemen PUPR juga menyebut keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak masih menjadi persoalan perumahan di dalam negeri yang perlu segera terselesaikan. Khalawi Abdul Hamid selaku Dirjen Perumahan Kemen PUPR mengatakan bahwa keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak masih menjadi persoalan, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni maupun pembangunan rumah secara swadaya dan banyaknya masyarakat yang menempati RTLH.[2]
Pemerintah mengklaim telah berupaya mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, upaya yang telah berjalan bertahun-tahun tidak membuahkan hasil signifikan, bahkan dapat kita katakan upaya yang gagal! Terbukti, masih ada jutaan rakyat yang tinggal di RTLH.
Mirisnya lagi, pemerintah tidak becermin dari kegagalannya untuk mencari upaya lain yang tepat untuk menuntaskan masalah, malah mengulangi kegagalan yang sudah terjadi. Inilah kezaliman negara terhadap rakyatnya, negara abai menangani RTLH.
Upaya Pemerintah Gagal Menyelesaikan Persoalan RTLH
Pemerintah mengklaim telah serius mengurangi RTLH melalui regulasi beberapa peraturan menteri, antara lain Peraturan PUPR RI No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Faktanya, bantuan BSPS bukanlah bantuan yang mudah rakyat miskin dapatkan, mereka harus memiliki tabungan terlebih dahulu. Melansir dari Antara, Rabu (1/9/2021), Dirjen Khalawi Abdul Hamid menyatakan, “Melalui Program BSPS ini kami ingin mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun rumahnya. Misalnya masyarakat memiliki tabungan Rp6 juta dan dibantu dengan dana stimulan dari pemerintah serta gotong royong dari warga sekitar tentu akan dapat dihasilkan rumah yang baik dan nyaman.”[3]
Ini sungguh suatu yang memberatkan rakyat miskin, rumah yang tidak layak saja tidak mampu mereka renovasi sendiri, apalagi harus memikirkan menabung.
Pemerintah mengklaim BSPS atau program Bedah Rumah ini memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan untuk merenovasi rumah yang belum layak huni[4]. Sayangnya, program ini tidak dapat terakses setiap orang yang membutuhkan karena persyaratannya menyulitkan. Misalnya, status finansial harus memenuhi syarat terlebih dahulu ataupun harus memiliki tanah yang sah. Rumah yang berdiri di atas tanah sengketa, maka tidak memenuhi syarat. Alhasil, tidak bisa membedah rumah tersebut dan membiarkannya tetap tidak layak huni.
Terbukti juga banyak masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah untuk membedah RTLH. Akan tetapi, setelah sekian lama berharap mendapat bantuan, harapan itu sirna karena bantuan tidak kunjung datang.
Pemerintah beralasan terdapat kendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini karena tidak bisa mengajukan untuk memperbaiki rumah sebelum masuk DTSK, meskipun kondisi rumah rusak atau tidak layak huni.[5]. Sungguh miris!
Pemerintah juga mengklaim mereka serius mengatasi RLTH karena telah menganggarkan dana hingga Rp28,2 triliun untuk total target pembiayaan perumahan pada 2022 sebanyak 200 ribu unit. Sayangnya, dana puluhan triliun itu bukan untuk diserahkan langsung kepada rakyat yang membutuhkan rumah layak huni, tetapi justru diberikan kepada badan pengelola keuangan yang notabene badan ini adalah operator, yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan, maupun pengembang perumahan. Jika pun dana tersebut tersalurkan pada segelintir rakyat, rakyat tetap harus menanggung bunganya.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah[6]. Demikian juga bank BTN yang terus mendongkrak dana yang mereka anggap murah dan bunga yang mereka anggap lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)[7].
Perlu untuk mengingat bahwa bunga bank—meskipun kecil—tetap saja akan memberatkan rakyat dan membawa mudarat. Kucuran dana sedemikian besar itu nyatanya tidak dapat termanfaatkan rakyat miskin untuk membangun rumah yang layak huni. Sebab faktanya, hanya para operatorlah selama ini yang menikmati kucuran dana tersebut. Adapun rakyat miskin tetap menderita tinggal di RTLH.
Kapitalisme Memelihara Adanya RTLH
Dari beberapa upaya pemerintah mengatasi RTLH, sejatinya seluruhnya tidak menyelesaikan masalah rakyat miskin karena berbagai syarat yang memberatkan dan prosedur yang rumit. Justru yang mendapat kemudahan adalah para operator karena negara memberi jalan mulus bagi bisnis mereka dengan berbagai regulasi.
Peluncuran program BSPS adalah buktinya, yakni bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk pariwisata, antara lain di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang melalui pembangunan sarana hunian pariwisata atau homestay.[8]
Jadi, jelaslah program tersebut bukan bertujuan agar rakyat menempati rumah layak huni dan hidup sejahtera.
Dana BSPS yang jumlahnya sekitar 20 juta-an rupiah untuk per unit rumah secara fakta juga sulit terakses masyarakat miskin karena syarat-syaratnya sangat memberatkan. Hal ini juga akan membuat persoalan RTLH tidak tuntas dengan program tersebut.
Selain itu, dana BSPS yang juga disebut dana bedah rumah. Beberapa orang yang dapat mengaksesnya pun ternyata mengeluh karena dana tersebut belum mencukupi bedah rumah sampai tuntas. Apalagi akibat harga bahan bangunan yang terus meningkat, dengan dana sekian tidak dapat menjadikan rumah yang tidak layak langsung menjadi layak.
Demikianlah watak buruk kapitalisme yang menjadi sumber berlanjutnya permasalahan RTLH. Kacaunya pengelolaan jaminan terpenuhinya hunian layak bagi publik adalah biang keladi masalah ini. Terlebih lagi niat buruk untuk tidak menuntaskan masalah RTLH juga tampak dari pernyataan bahwa pemerintah menargetkan membangun 11 juta rumah layak huni pada 2022.
Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Dalam RPJMN, kita harus meningkatkan rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kemen PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam diskusi “Economic Outlook” di IDX Channel, Kamis (16/12/2021).[9]
Itulah karakter kapitalisme yang memang tidak dapat menuntaskan persoalan perumahan rakyat miskin. Masalah RTLH bukanlah persoalan baru. Telah bertahun-tahun masalah ini tidak kunjung selesai. Lihat saja dalam RPJMN tersebut, pemerintah menargetkan pada 2022 jumlah rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%.
Tentu menjadi tanda tanya besar, mengapa penuntasan RTLH tidak 100%? Kalau seperti ini, tampak jelas bahwa persoalan RTLH akan terus berlanjut dan terpelihara dalam sistem kapitalisme.
Sungguh kapitalisme telah gagal menuntaskan masalah tingginya jumlah RTLH. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengubah sistem yang gagal menuntaskan masalah RTLH beralih pada sistem yang menjamin tuntasnya masalah RTLH.
Solusi Islam Menjamin Tuntasnya Masalah Hunian Tidak layak
Sistem Islam tidak membolehkan ada seorang individu pun yang tidak terurus oleh negara, apalagi terzalimi. Menjamin rakyat dapat tinggal di rumah yang layak huni adalah kewajiban negara.
Adapun banyaknya jumlah RTLH merupakan kezaliman penguasa karena membiarkan rakyatnya tinggal di hunian tidak layak yang menyebabkan penderitaan mereka. Hal ini tidak boleh ada di dalam negara yang bernaung di bawah sistem Islam.
Peradaban Islam yang tinggi telah membuktikan ketika syariat Islam terterapkan secara kafah, masalah hunian publik bukanlah persoalan rumit sebagaimana terjadi saat ini. Ini karena syariat Islam telah memberikan petunjuk cara negara mengelola hunian bagi publik.
Rasulullah saw. sebagai kepala negara di Madinah mencontohkan kepada kaum muslim cara me-riayah rakyat yang membutuhkan hunian layak. Setelah beliau saw. hijrah ke Madinah, beliau membangun rumah-rumah bagi kaum Muhajirin yang sangat membutuhkan tempat tinggal kala itu. Sebab, saat hijrah, kaum Muhajirin meninggalkan harta mereka di Makkah sehingga mereka termasuk golongan yang harus mendapat bantuan.
Rasulullah saw. tidak menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain (operator seperti saat ini, pen.). Beliau juga tidak menetapkan syarat tertentu yang harus kaum Muhajirin penuhi. Alhasil, tidak ada masalah yang berkaitan dengan tempat tinggal, apalagi masalah RTLH.
Ketika itu, Rasulullah saw. menentukan beberapa distrik tempat mereka akan membangun rumah-rumahnya[10]. Sebagai kepala negara, beliau sangat bertanggung jawab mengurusi urusan rakyatnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah layak huni.
Beliau saw. bersabda, الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Rasulullah saw. juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam gerakan pembangunan saat itu, antara lain menggunakan pelepah kurma, tanah liat, dan kayu. Bahkan, Rasulullah menggunakan sumber daya manusia yang professional dalam gerakan pembangunan tersebut, seperti tukang batu profesional.
Suatu ketika, seorang laki-laki dari Bani Hanifah datang kepada Rasulullah. Laki-laki itu memiliki keahlian dalam bidang peracikan tanah liat. Nabi saw. pun bersabda, “Serahkan saja kepada laki-laki dari Bani Hanifah itu. Dia lebih ahli dalam meracik tanah liat.”[11]
Oleh karena itu, sangat mungkin bagi negara untuk menjamin tersedianya hunian layak bagi rakyat miskin. Sumber daya alam yang telah Allah Swt. sediakan sangat banyak, antara lain kayu, batu kali, batu kapur, dan sebagainya untuk bahan bangunan—jika terkelola dengan benar oleh negara yang tentunya akan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, tidak sulit bagi pemerintah untuk membangunkan rumah layak huni bagi rakyat miskin.
Demikian pula dalam pendanaan, Rasulullah saw. mencontohkan bahwa pembiayaan pembangunan perumahan rakyat miskin berbasis Baitulmal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan dan pintu-pintu pengeluarannya berdasarkan ketentuan syariat. Artinya, tidak boleh menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja, apa pun alasannya.
Dengan begini, kapan pun rakyat butuh bantuan, negara siap. Ketika ada masyarakat yang butuh bantuan untuk merenovasi atau membedah rumahnya yang tidak layak huni, negara bisa segera membantu tanpa harus berbelit-belit dalam pengurusannya yang menyulitkan rakyat.
Bahkan, Rasul saw. mendoakan kesulitan bagi siapa pun yang menyulitkan umatnya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda,
أللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق علبه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم
“Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, maka persulitlah ia. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, maka permudahlah ia.” (HR Muslim)
Walhasil, hanya Islam yang dapat menyelesaikan persoalan RTLH hingga tuntas sehingga tidak ada lagi rakyat yang rumahnya tidak layak huni. Hal ini hanya bisa terealisasi dalam sistem sahih, yaitu sistem Islam (Khilafah). Hanya Islamlah agama yang sempurna menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan manusia.
Allah Taala berfirman,
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS Al-Ma’idah: 3) Wallahualam. [MNews/Gz]
Referensi:
[1] medcom.id/properti/news-properti/nbwXmd3k-5-67-juta-wong-cilik-butuh-rumah-layak-huni
[2] ekonomi.bisnis.com/read/20211220/47/1479606/ini-yang-dilakukan-pemerintah-untuk-memberikan-rumah-layak-huni-kepada-masyarakat
[3] economy.okezone.com/read/2021/09/01/470/2464448/ini-kriteria-penerima-bantuan-rumah-layak-huni
[4] finance.detik.com/properti/d-5689523/cek-lagi-nih-syarat–cara-dapat-bantuan-bedah-rumah
[5] radarkudus.jawapos.com/read/2021/10/27/298930/pangajuan-bedah-rumah-tak-layak-huni-di-kudus-terkendala-dtks
[6] medcom.id/properti/news-properti/nbwXmd3k-5-67-juta-wong-cilik-butuh-rumah-layak-huni
[7] keuangan.kontan.co.id/news/strategi-bank-tabungan-negara-bbtn-penuhi-tingginya-permintaan-rumah-mbr-pada-2022
[8] ekonomi.bisnis.com/read/20211220/47/1479606/ini-yang-dilakukan-pemerintah-untuk-memberikan-rumah-layak-huni-kepada-masyarakat
[9] economy.okezone.com/read/2021/12/16/470/2517892/ri-targetkan-bangun-11-juta-rumah-layak-huni-di-2022
[10] Al-Baladzuri, Ansab (juz 1/270). Ibnu al-Faqih, Mukhtashar Kitab al-Buldan (hlm. 23). Umar bin Syaibah, Tarikh al-Madinah (juz 1/246) dalam ‘Ajjaj al-Karmi, Hafidz Ahmad, Dr. Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah saw (Terjemah Kitab al-Idaratu fii ‘usri ar-Rasulu saw). 2012. Hlm. 269
[11] As-Shalihi as-Syami, Subul al-Huda (juz 3/489). Al-Kattani, At-Taratib al-Idariyyah (juz 2/83) dalam ‘Ajjaj al-Karmi, Hafidz Ahmad, Dr. Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah saw (Terjemah Kitab al-Idaratu fii ‘usri ar-Rasulu saw). 2012. Hlm. 270.

Hanya Islam yg busa mengatasi RTLH
Untuk itu ..tak ada alasan untuk mengundang dlm perjuangan menegakkan Syariat ALLOH SWT..