Muslimah News, NASIONAL — Fenomena rumah ambruk terjadi pada dua pekan terakhir, antara lain rumah di Gang Portis, Jalan Rawajati Timur II, Pancoran, Jakarta Selatan, saat hujan deras pada Selasa (16-9-2025) malam. Seorang penghuninya tertimpa tembok, tetapi masih bisa diselamatkan.
Kemudian, di wilayah Mauk, Tangerang, Kamis malam (26-9-2025), hujan deras disertai angin kencang juga membuat rumah milik Marsiti (73) ambruk.
Selain itu, rumah seorang lansia berukuran 6×5 m2 di Dusun Ketapang Lampu, Desa Pengembengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, ambruk akibat kayu dan materiel bangunan yang sudah lapuk.
Bukan Hal Sepele
Menyoroti hal ini, pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyatakan, masih berlanjutnya rumah tempat tinggal yang ambruk bukan hal sepele karena rumah tersebut terkategori rumah tidak layak huni (RTLH).
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika rumah dikatakan sebagai RTLH, seharusnya pemerintah memberikan perhatian dan berupaya mencegah terjadinya dharar (bahaya) yang akan menimpa penghuni rumah tersebut jika ambruk,” ujarnya kepada MNews, Sabtu (4-9-2025).
Hanya saja, ia menyesalkan, kondisi semacam ini tidak menjadi perhatian pemerintah. “Alih-alih perhatian, pemerintah malah datang setelah rumah ambruk, bahkan setelah ada kerugian materiel dan korban jiwa. Bantuan kepada korban pun diberikan ala kadarnya,” kritiknya.
Jika pemerintah tulus membantu korban, sambungnya, harusnya sebelum rumah ambruk, pemerintah telah memiliki data mengenai rumah masyarakat yang tidak layak huni dan memerlukan penanganan cepat. “Namun, di negara yang menerapkan sekularisme kapitalisme, negara kehilangan visi riayah-nya (pengurus). Terbukti berdasarkan data BPS 2024 masih ada 34,75% rumah tangga di Indonesia menghuni RTLH,” urainya.
Iin menilai, meski pemerintah mengklaim telah memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk membantu perbaikan rumah agar layak huni, nyatanya masih banyak rumah tidak layak huni yang tidak tertangani hingga rumah ambruk. Ia mencontohkan rumah masyarakat miskin dengan atap rumah dari daun rumbia, banyak yang bocor, tiang-tiang rumah dari kayu yang sudah lapuk, dan sebagainya.
Ia menyampaikan, banyak yang mengungkapkan bahwa masyarakat tersebut telah berusaha melaporkan kepada pemerintah dan meminta bantuan untuk perbaikan rumahnya melalui program BSPS atau bedah rumah, tetapi tidak ada tanggapan hingga rumah ambruk.
Visi Riayah
Iin mengungkapkan, kondisi dharar (bahaya) tersebut tidak akan terjadi ketika negara memiliki visi riayah karena akan bertanggungjawab atas urusan rakyatnya. “Itulah negara yang menerapkan syariat Islam kafah sebagaimana sabda Nabi saw. riwayat Bukhari, ‘Pemimpin (khalifah) itu laksana penggembala dan hanya ia yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.’,” imbuhnya.
Lebih lagi, tambahnya, negara tidak akan membiarkan rakyatnya mengalami dharar demi menerapkan sabda Rasul saw. riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni, “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).”
Negara, jelasnya, tidak membiarkan ada RTLH, bahkan sampai ambruk karena negara memiliki data mengenai kondisi perumahan masyarakat yang harus dilayakkan, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pelosok.
“Dengan mekanisme syariat, negara akan membantu segera menyelesaikan rumah yang harus dilayakkan. Negara akan menelusuri orang-orang yang menjadi penanggung jawab penyediaan rumah dalam keluarga yang rumahnya harus dilayakkan,” paparnya.
Jika mereka semua tidak memiliki kemampuan finansial alias miskin, lanjutnya, negara akan segera memberikan bantuan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni agar dharar dapat dicegah, tanpa syarat apa pun yang memberatkan masyarakat.
“Dengan dana berbasis batulmal, negara pun memiliki kemampuan finansial untuk membantu rakyatnya yang sangat membutuhkan, khususnya untuk membangun rumah layak huni. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hingga ambruk,” tegasnya.
Kemampuan ini, tandasnya, hanya dimiliki oleh negara yang memiliki visi riayah, yaitu negara Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. [MNews/RA]

Alhamdulillah
Fenomena rumah rakyat yang terus ambruk bukan sekadar persoalan teknis bangunan, tapi bukti nyata gagalnya negara menjamin hak dasar warganya atas hunian yang layak. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, rakyat dibiarkan membangun rumah seadanya tanpa dukungan sistemik. Inilah akibat dari sistem kapitalisme yang memprioritaskan proyek besar demi keuntungan elit, bukan kebutuhan riil masyarakat.
Islam justru menempatkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara, sehingga setiap warga hidup dengan aman, layak, dan bermartabat.
Maa syaa Alloh