Muslimah News, FOKUS — Kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kekerasan seksual baik verbal, fisik, maupun nonfisik makin meningkat. Pada 2022, terdapat 4.660 kasus kekerasan seksual di Indonesia, 27% terjadi di kampus. Berarti ada 1.258 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pada 2022. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, per April 2024 sudah terjadi 2.681 kasus.
Data di atas sejatinya belum mencerminkan kondisi riil. Banyak korban yang memilih diam dan tidak melaporkan kasusnya. Banyak alasan korban tidak melapor. Takut disalahkan, tidak percaya, disudutkan oleh lingkungan sosialnya, hingga minimnya kepercayaan terhadap mekanisme internal kampus membuat sebagian besar kasus tidak pernah dilaporkan. Fenomena kekerasan seksual ini ibarat gunung es, kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan.
Pemerintah berupaya menjawab persoalan kekerasan seksual di kampus dengan mengeluarkan Permendikbudristek 30/2021 yang mengharuskan setiap kampus membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Disusul regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Regulasi terbaru memperluas cakupan kekerasan di perguruan tinggi, tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga perundungan, diskriminasi, hingga intoleransi. Implementasinya diwujudkan dengan pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap perguruan tinggi yang bertugas melakukan pencegahan, konseling, hingga pendampingan psikologis dan hukum.
Satgas PPKS Bukan Solusi
Pembentukan Satgas PPKS ditujukan untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PT. Kehadiran Satgas PPKS diklaim akan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.
Namun, faktanya tidak demikian. Meski satgas PPKS telah terbentuk di PT, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah. Sebagai contoh Tim Satgas PPKS UI yang dibentuk pada September 2022, setelah dua tahun menjalankan tugas, memilih mengundurkan diri. Mereka merasakan ketidaksiapan kampus dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kerja satgas, ketidakpastian anggaran, dan tidak adanya dukungan moral dari pihak universitas. Satgas dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan dari kampus. Pada sisi lain, beratnya tugas membuat banyak anggota satgas mengalami persoalan kesehatan mental karena terpicu atau terdampak kasus-kasus yang telah ditangani.
Satgas PPKS juga bekerja berbasis pengaduan. Artinya meski satgas mengetahui ada korban pelecehan, jika korban tidak melapor, tidak akan ditangani. Dalam menangani korban pun tidak jarang korban meminta penanganannya lebih fokus pada pemulihan mental setelah terjadinya pelecehan, agar bisa kembali kuliah di tengah trauma yang dialami. Sementara itu, pelaku tidak sampai ditindak secara hukum. Dari sisi jumlah, sampai dengan Juli 2024 sudah ada 125 PT negeri yang membentuk satgas PPKS. Namun, banyaknya satgas PPKS belum menurunkan angka kekerasan seksual.
Dari secuil fakta di atas saja, kita bisa membaca bahwa satgas PPKS bukan solusi menghilangkan kekerasan seksual di kampus. Bagaimana mungkin bisa menjadi solusi jika yang ditangani hanya yang melapor. Penanganannya pun hanya fokus pada korban, bukan pelaku. Lalu bagaimana yang tidak melapor dan pelaku yang tidak tersentuh hukum? Ini artinya kekerasan seksual akan tetap tumbuh subur di kampus sekalipun dibentuk satgas PPKS. Terlebih satgas PPKS hanya menangani aspek permukaan, bukan menelusuri akar masalah kekerasan seksual untuk kemudian diselesaikan sehingga tercipta lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan seksual.
Kegagalan Sistem Sekuler
Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tingginya kekerasan seksual di lingkungan PT belum membuahkan hasil karena tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu penerapan sistem sekuler kapitalisme yang melahirkan perilaku liberal. Selain itu, pencegahan kekerasan seksual di kampus dengan sosialisasi pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, maupun cara pencegahan dan penanganannya, sarat dengan pemikiran liberal.
Sebagai contoh, pasal 5 Permendikbudristek 30/2021 ayat (2) yang menyebutkan beberapa aktivitas yang terkategori sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan “tanpa persetujuan korban”. Artinya, jika aktivitas tersebut dilakukan “dengan persetujuan korban” tidak terkategori kekerasan seksual. Ini tentu akan menyuburkan seks bebas dan perzinaan.
Sistem pendidikan nasional tidak menjadikan Islam sebagai asas. Akibatnya, lahirlah output pendidikan yang miskin iman, meskipun cerdas secara keilmuan. Output pendidikan sekuler tidak bisa memahami mana perbuatan benar dan salah sehingga banyak akademisi dengan berbagai gelar tidak luput menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di kampus.
Pada sisi lain, kebebasan media dalam menyebarkan pornografi dan pornoaksi menjadi pemicu bangkitnya naluri seksual yang sering kali berujung pada tindakan kekerasan seksual, termasuk di kampus. Sanksi bagi pelaku yang tidak menjerakan juga mengakibatkan masalah tidak selesai, bahkan makin bertambah.
Sanksi yang diberikan sifatnya hanya sanksi administrasi ringan berupa teguran tertulis dan permintaan maaf (Pasal 14 ayat 2) sampai sanksi berat, yaitu pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan (Pasal 14 ayat 4). Sanksi seperti ini tidak akan mampu mencegah dan menyelesaikan masalah kekerasan seksual dan tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan seksual. Kampus yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi beradab, gagal memberi ruang aman dari kekerasan seksual.
Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual
Problem kekerasan seksual merupakan problem sistemis sehingga penyelesaiannya harus sistemis. Hanya sistem Islam dengan seperangkat aturannya yang mampu melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Perlindungan itu dilakukan secara preventif maupun kuratif. Secara preventif, Islam mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui penerapan sistem pendidikan dan sistem pergaulan Islam.
Pendidikan di dalam Islam bertujuan untuk membentuk muslim yang bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk kehidupan di dunia. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizhamu al-Islam hlm. 132 menjelaskan, ”Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dalam pendidikan dari asas tersebut. Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang.”
Islam mewajibkan negara (Khilafah) untuk menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, amanah, kompeten, memiliki etos kerja yang baik, serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik.
Khalifah sebagai pemimpin negara Islam wajib menetapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pendidikan Islam dan menjamin pelaksanaannya. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dengan kesiapan negara Khilafah dalam merancang dan melaksanakan politik pendidikan serta menyediakan fasilitas pendidikan, target membentuk generasi bertakwa, menguasai tsaqafah Islam, sekaligus ilmu kehidupan bukan perkara yang sulit. Ketakwaan ini akan menjadi benteng yang kukuh saat menjalani kehidupan baik di rumah, sekolah/kampus, maupun masyarakat.
Sistem Pergaulan Islam Memuliakan Perempuan
Khilafah akan menjaga kesucian dan martabat perempuan di ruang publik dengan menerapkan sistem pergaulan Islam. Khilafah akan menetapkan larangan ikhtilat (campur baur) kecuali terdapat keperluan syar’i. Ini sebagaimana termaktub dalam pasal 113 Rancangan Undang-Undang Dasar Islam, “Hukum asal kehidupan laki-laki terpisah dengan perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syarak atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.”
Implementasi dari pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan ini tampak pada larangan khalwat (berdua-duaan) dan larangan ikhtilath pada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah sekali-kali bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahram karena yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad).
Khilafah juga mengatur pergaulan perempuan. Pada pasal 117 Rancangan Undang-Undang Dasar Islam disebutkan, “Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau laki-laki baik yang mahram maupun bukan mahram, selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabaruj, dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan atau dengan kaum laki-laki yang menjadi mahramnya. Tidak dibolehkan bergaul dengan laki-laki asing (bukan mahram). Di dalam kedua macam kehidupan itu, seorang perempuan harus tetap terikat dengan seluruh hukum syarak.”
Selain itu, ada kewajiban untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. berfirman, “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS An-Nur [24]: 30). Juga firman-Nya, “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya).” (QS An-Nur [24]: 31).
Penerapan sistem pergaulan Islam akan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan produktif karena interaksi laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dibatasi pada aktivitas muamalah yang dibolehkan oleh syariat dalam rangka memajukan kehidupan bermasyarakat. Amar makruf ditegakkan untuk saling menasihati dalam menjaga kebaikan dan kehormatan laki-laki dan perempuan.
Negara juga akan mengontrol ketat seluruh tayangan maupun materi pemberitaan media sehingga masyarakat tidak akan mudah mengakses situs-situs porno yang memicu perilaku seks bebas dan kekerasan seksual. Media berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat, membuat mereka taat, dan menjauhi tindakan terlaknat. Khilafah akan melarang peredaran konten yang tidak islami (termasuk konten pornografi dan pemikiran sekuler liberal) di media apa pun, termasuk medsos. Aparat keamanan siber Khilafah akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan konten yang tidak islami, membersihkannya, dan memberi sanksi tegas kepada pelaku berupa takzir yang jenisnya diserahkan berdasarkan ijtihad khalifah atau kadi.
Sanksi yang Menjerakan
Untuk perlindungan kuratif, Khilafah akan menerapkan sanksi yang menjerakan bagi pelaku kekerasan seksual. Islam menetapkan bagi pelaku kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, kriminalitas, dan sejenisnya dengan hukuman sesuai syariat Islam.
Khilafah menerapkan sistem sanksi Islam bagi pelaku pelecehan seksual sesuai dengan jenis perbuatannya. Jika terjadi pemerkosaan, seluruh fukaha sepakat bahwa perempuan yang diperkosa tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Adapun sanksi bagi laki-laki pelaku pemerkosaan, jika korban (perempuan) mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki muslim atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan muhshan (belum menikah) dan dirajam hingga mati jika dia muhshan (sudah menikah). (Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 7 hlm. 358).
Sistem sanksi yang tegas ini akan mewujudkan efek jera bagi pelaku dan memastikan terwujudnya keadilan bagi korban sehingga menutup celah adanya pelaku dengan kasus serupa. Ketakwaan individu, masyarakat yang peduli terhadap kebaikan bersama dengan melakukan amar makruf nahi mungkar, disertai penerapan hukum syariat secara kafah oleh negara akan mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Perempuan pun terhindar dari kekerasan seksual di kampus maupun di masyarakat. Sudah selayaknya umat Islam berusaha mewujudkan penerapan syariat Islam kafah sehingga masalah kekerasan seksual akan terselesaikan secara tuntas. [MNews/IA-RR]

نريد خلافة