Beras Mahal Saat Stok Melimpah, Jaminan Pangan Masih Wacana

Beras Mahal Saat Stok Melimpah, Jaminan Pangan Masih Wacana

Muslimah News, FOKUS — Harga beras masih tinggi di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa harga beras masih naik di 214 kabupaten/kota pada Agustus 2025. Data harga beras medium maupun premium pada laman panel harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Ahad, 7 September 2025 di Zona 1, 2, dan 3 masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah mengandalkan penyaluran beras Bulog sebagai langkah utama (Badan Pangan, 9-9-2025). Bulog menghadirkan beras medium seharga Rp12.500 per kg yang dikenal sebagai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Bulog mendistribusikannya melalui tujuh saluran, yaitu pengecer di pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), lembaga-lembaga pemerintah, TNI/Polri, outlet BUMN pangan, dan ritel modern.

Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar. Selain itu, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan (bansos beras) kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, upaya ini belum berhasil menurunkan harga beras. Harga rata-rata beras nasional masih tinggi. Mengapa demikian?

Distribusi Tidak Optimal

Penyaluran beras SPHP selama ini tidak optimal. Dari target penyaluran 1,5 juta ton sepanjang Juli—Desember 2025, hingga awal September 2025 baru tersalurkan 327.718 ton (22%). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui hingga kini stok yang disediakan pemerintah belum terdistribusi optimal (Antara, 9-9-2025).

Bapanas juga mengakui bahwa ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern masih minim. Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25-8-2025), Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa beras SPHP masih belum tersedia di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, Rumah Pangan Kita, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penyebab tidak optimalnya distribusi beras SPHP di antaranya adalah keharusan penggunaan aplikasi Klik SPHP yang menyulitkan pedagang ritel di pasar tradisional, proses verifikasi pedagang SPHP yang cukup ketat, dan kurangnya distribusi beras SPHP sehingga banyak lokasi belum terisi, bahkan beras ini langka di ritel modern.

Dari sisi kebiasaan berbelanja, ketika berbelanja bahan pokok sehari-hari seperti beras, umumnya masyarakat akan membeli di ritel terdekat dari rumahnya. Ini karena pembelian sering dilakukan, bahkan bisa dilakukan setiap hari.

Ketika masyarakat harus membeli ke balai desa, lokasi operasi pasar, koperasi, dll. yang relatif lebih jauh dari rumahnya, tentu masyarakat akan kesulitan dari sisi jarak, waktu, dan transportasi sehingga lebih memilih membeli beras non-SPHP di ritel terdekat yang mudah dijangkau. Apalagi operasi pasar tidak diadakan setiap hari di tempat yang sama sehingga untuk memantau jadwal operasi pasar tentu butuh upaya lebih dari masyarakat sehingga terasa kurang praktis.

Kemasan beras SPHP yang hanya tersedia dalam ukuran 5 kg juga menyulitkan sebagian masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, banyak masyarakat yang membeli beras eceran, yaitu per kg atau per liter. Kondisi ekonomi ini menjadikan mereka tidak mampu membeli beras SPHP yang secara aturan harus dijual per 5 kg dan pedagang tidak boleh membuka kemasannya.

Kualitas Beras dan Persoalan Anggaran

Selain itu, kualitas beras SPHP juga dikeluhkan oleh masyarakat. Pada konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (3-9-2025), Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan beras SPHP sering dikeluhkan masyarakat terkait kadar airnya, penampakannya, dan baunya. Hal ini menjadikan sebagian masyarakat enggan membeli beras SPHP, meski harganya relatif lebih murah.

Tampak bahwa lemahnya distribusi beras SPHP menyebabkan pemerintah gagal menstabilkan harga beras. Padahal, beras SPHP ini menjadi jurus andalan pemerintah untuk menekan harga. Bahkan, pada 2026 bantuan pangan beras terancam dihapus dan anggarannya digunakan untuk beras SPHP.

Ini sebagaimana dijelaskan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4-9-2025). Ia mengatakan bahwa tahun depan tidak ada lagi program bantuan pangan beras. Yang ada adalah beras SPHP.

Sebenarnya, bantuan pangan berupa beras 10 kg juga merupakan strategi untuk menekan harga beras. Namun, pada 2026 anggaran sebesar Rp16,6 triliun yang awalnya disiapkan untuk bantuan pangan justru dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog yang nanti diproses menjadi beras SPHP. Strategi penyaluran beras di hilir dialihkan menjadi penyerapan gabah di hulu. Dampaknya adalah tidak efektifnya upaya stabilisasi harga beras dan menumpuknya stok beras di Bulog yang butuh untuk didistribusikan.

“Obesitas” Bulog dan Ironi Swasembada

Miris, di tengah harga beras yang melambung, stok beras Bulog justru berlebih hingga muncul istilah “obesitas Bulog”. Sebagai dampak pengalihan anggaran bantuan pangan beras ke beras SPHP, Bulog bertugas untuk menyerap 3 juta ton gabah petani sehingga memecahkan rekor stok beras terbesar selama ini.

Masalahnya, dengan stok sebanyak itu, beras berpotensi menumpuk di gudang karena tidak ada kepastian penyaluran. Hingga akhir Agustus 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, jika dikurangi penyaluran beras SPHP 1,3 juta ton dan bantuan pangan beras 366 ribu ton, stok akhir tahun Bulog mencapai 2,684 juta ton. Padahal, rekor stok Bulog sebelas tahun terakhir adalah sebesar 2 juta ton pada 2018.

Stok yang menumpuk akan menyebabkan beras mengalami penurunan kualitas, bahkan rusak. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal dalam RDP dengan Bapanas dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21-8-2025) mengakui sebanyak 194.100 ton CBP telah berusia  satu tahun dan 1,18 juta ton (30,3% dari total stok) sudah berusia lebih dari enam bulan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan disposal (tidak layak dikonsumsi) hingga 300 ribu ton dengan taksiran kasar kerugian negara sekitar Rp4 triliun (Ombudsman, 3-9-2025).

Ini merupakan persoalan yang serius. Pemerintah saat ini membanggakan stok beras yang berlimpah dan memprediksi tidak akan impor beras tahun ini karena sudah mencapai swasembada. Namun, stok yang melimpah ini tidak mampu menstabilkan harga beras, justru membawa konsekuensi kerugian negara akibat potensi penurunan mutu dan kerusakan beras.

Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga beras tidak bisa bertumpu pada peningkatan stok. Stok beras yang banyak di gudang Bulog tidak akan bisa menurunkan harga jika tidak didistribusikan dengan baik hingga ke tangan konsumen (rakyat).

Sayang, pemerintah selama ini lebih fokus pada peningkatan stok dan abai pada distribusi. Hal ini tampak pada pengalihan anggaran bantuan pangan (distribusi beras gratis untuk rakyat miskin) untuk penyerapan gabah petani (peningkatan stok Bulog). Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ketika Indonesia memutuskan impor beras ketika harga beras tinggi. Pemerintah hanya fokus meningkatkan stok (dengan cara impor), tapi abai pada distribusi. Padahal, ternyata distribusi beras di Indonesia bermasalah.

Swasta Dominan, Negara Abai

Selain persoalan penyaluran beras SPHP yang bermasalah, distribusi beras juga dipengaruhi oleh praktik oligopoli. Perusahaan penggilingan besar tidak hanya mendominasi produksi hingga 60%, tapi juga menguasai jaringan distribusi perberasan, termasuk di ritel modern. Ini tampak ketika beberapa waktu lalu ada temuan pengoplosan beras premium yang ternyata berisi beras medium.

Saat itu perusahaan penggilingan padi dan beras besar menarik beras premium dari jaringan ritel modern. Ternyata langkah tersebut menyebabkan kekosongan sejumlah merek beras premium di toko-toko ritel modern. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menguasai jaringan ritel modern.

Dominasi swasta pada distribusi beras diakui oleh pemerintah. Dikutip dari laman instagram resmi Perum Bulog, Bulog hanya menguasai 8% beras nasional, sedangkan sisanya (92%) dikuasai oleh swasta. Hal ini berdampak pada minimnya peran Bulog pada distribusi beras.

Kondisi ini merupakan konsekuensi logis penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Kapitalisme menjadikan negara menyerahkan pengurusan kebutuhan rakyat kepada pihak swasta. Negara hanya turun tangan ketika ada masalah.

Dalam konteks perberasan, negara menyerahkan produksi dan distribusi beras pada swasta. Sikap pemerintah ini menjadikan swasta sebagai penguasa tata niaga beras. Sedangkan pemerintah baru turun tangan ketika ada masalah yang mengemuka, misalnya kenaikan harga yang meluas seperti yang terjadi saat ini dan kasus beras oplosan beberapa waktu yang lalu.

Tokoh kapitalisme Adam Smith menyampaikan bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand) sehingga pasar harus memiliki laissez-faire (kebebasan) dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat.

Demikianlah dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator yang mencukupkan pada ketersediaan stok dan distribusi sudah dilakukan, meski tidak optimal. Negara tidak memastikan distribusi yang efektif agar bisa menjangkau seluruh rakyat. Negara justru menyerahkan pendistribusian beras pada swasta.

Akibatnya, tidak terwujud jaminan pangan. Rakyat kesulitan memperoleh beras karena harganya mahal. Ada beras SPHP yang harganya relatif lebih murah, tapi ternyata sulit diakses rakyat karena persoalan distribusi. Kualitasnya juga mengecewakan rakyat. Akhirnya rakyat terpaksa membeli beras non-SPHP yang harganya lebih mahal, semata demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Semua ini menunjukkan bahwa jaminan pangan tidak akan terwujud dalam sistem kapitalisme. Oleh karenanya, dibutuhkan perubahan sistemis menuju sistem sahih yang mampu mewujudkan jaminan pangan.

Sistem Islam Mewujudkan Jaminan Pangan

Sulitnya mewujudkan jaminan pangan pada saat ini bukan sekadar problem teknis, tapi merupakan problem paradigmatis ideologis. Ada perbedaan paradigma antara negara yang menerapkan sistem kapitalisme dengan sistem Islam (Khilafah). Negara kapitalis memosisikan beras hanya sebagai komoditas ekonomi, sedangkan Khilafah memosisikan beras sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin pemenuhannya.

Sistem Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, di antaranya adalah pangan dan termasuk di dalam kategori pangan adalah beras. Keharusan pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari nas syarak, yaitu sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat tubuhnya, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu maka seolah-olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadanya.” (HR Tirmidzi).

Pihak yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan pangan rakyat, termasuk beras, adalah pemimpin/penguasa. Ini berdasarkan hadis,

فالإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته

“Pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.

Berdasarkan hal ini, negara dalam sistem Islam wajib memastikan ketersediaan beras di tengah masyarakat dengan jumlah yang cukup dan harga terjangkau hingga sampai ke tangan konsumen (rakyat), bukan hanya stok di gudang atau pasar.

Khalifah bertanggung jawab mengawasi jalur distribusi beras sejak dari gudang hingga sampai ke tangan rakyat dan memastikan tidak ada hambatan yang menyebabkan gangguan distribusi beras. Negara akan mengambil peran utama dalam produksi dan distribusi beras. Swasta boleh membeli gabah petani dan menjual beras, tapi tidak boleh sampai menguasai produksi dan distribusi. Pihak yang dominan dalam perberasan adalah pemerintah.

Khalifah akan menugaskan para kadi hisbah untuk mengawasi proses produksi maupun distribusi beras untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat yang berujung pada pelanggaran hak masyarakat. Dengan demikian, praktik-praktik curang seperti penimbunan, oligopoli, pengoplosan beras, dll. bisa ditindak hingga tuntas. Pelaku akan dihukum secara tegas sehingga mencegah praktik serupa, sekaligus sebagai penebus dosa pelaku.

Dalam menstabilkan harga beras, Khilafah tidak akan bertumpu pada menjual beras pemerintah saja, tapi menjalankan solusi sistemis. Khalifah akan membenahi aspek produksi sehingga hasilnya bisa banyak dan bermutu. Selain itu, Khilafah akan memastikan proses penggilingan bisa menguntungkan petani, pemilik penggilingan, maupun konsumen (rakyat).

Adapun terkait distribusi, Khilafah akan menerapkan administrasi yang sederhana, tapi efektif. Khilafah tidak akan memberi syarat-syarat yang menyulitkan pedagang eceran maupun pembeli (rakyat). Justru rakyat dimudahkan untuk mendapatkan beras sehingga distribusi berjalan lancar.

Bagi masyarakat miskin, Khilafah akan memberikan bantuan pangan beras secara gratis sesuai kebutuhan mereka. Langkah ini ditempuh bersamaan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang lainnya. Khilafah akan selalu menyediakan anggaran untuk fakir miskin dari baitulmal, baik dari pos zakat, kepemilikan umum, maupun fai wa kharaj.

Demikianlah, dalam Khilafah, jaminan ketersediaan beras dengan harga terjangkau akan terwujud nyata, bukan sekadar harapan palsu. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

Share

One thought on “Beras Mahal Saat Stok Melimpah, Jaminan Pangan Masih Wacana”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *