Muslimah News, NASIONAL — Kunjungan anggota partai politik ataupun pejabat ke pesantren mendapat respons mubaligah sekaligus aktivis dakwah Islam Endah Siti Muwahidah. Ia menyatakan, agenda ini jangan hanya berhenti pada tataran seremonial.
“Narasi kerukunan, sinergi ulama–umara (pemimpin), dan persatuan bangsa sering kali berhenti pada tataran seremonial. Ulama diminta memberi doa, restu, serta dukungan moral, tetapi tidak diberikan ruang untuk mengoreksi kebijakan rezim yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (29-8-2025).
Bahkan, sambungnya, dakwah Islam kafah yang mengajak pada penerapan hukum Allah Swt. secara total justru sering dicurigai, distigma radikal, atau dianggap mengancam ketertiban masyarakat.
Bingkai Politik Sekuler
Ia pun mengkritisi kunjungan ke pesantren yang membawa pesan “menjaga kerukunan” dan “memperkuat sinergi ulama–umara”. “Jika dikaji lebih dalam, terutama dalam bingkai politik sekuler-demokrasi yang menjadi fondasi negeri ini, agenda tersebut sesungguhnya hanyalah instrumen untuk merawat legitimasi negara dan menjaga stabilitas politik,” ungkapnya
Menurutnya, inilah paradoks besar dalam sistem sekuler-demokrasi. “Ulama diarahkan menjadi “penopang moral” rezim, bukan sebagai pengoreksi ideologis. Padahal, dalam sejarah Islam, ulama selalu menjadi garda terdepan dalam menasihati penguasa agar tidak menyimpang dari syariat,” tegasnya.
Lebih lagi, nilainya, relasi ulama–umara yang dibangun rezim saat ini hanya bersifat pragmatis karena tujuan utamanya adalah memperkuat legitimasi politik, bukan menegakkan hukum Allah Swt..
“Persatuan yang dikampanyekan pun sejatinya adalah persatuan semu karena dibangun di atas fondasi nasionalisme, bukan pada ikatan akidah Islam. Padahal, nasionalisme telah terbukti menjadi faktor perpecahan umat Islam. Umat disekat-sekat oleh batas-batas negara bangsa, sementara persatuan ideologis berdasarkan Islam diabaikan,” urainya.
Akibatnya, ia menyatakan, umat tetap terpecah, penerapan Islam kafah terhalang, dan kepemimpinan politik Islam tidak pernah terwujud.
Oleh karenanya, ia mengingatkan, selama negeri ini masih berada dalam kerangka sekuler-demokrasi, relasi ulama–umara tidak akan pernah substansial. “Yang terjadi hanyalah relasi simbolis yang melanggengkan status quo, bukan relasi yang mampu mewujudkan kemaslahatan umat di bawah naungan syariat Allah Swt.,” ucapnya.
Relasi Ulama-Umara dalam Islam
Padahal, tuturnya, Islam memandang relasi ulama–umara secara fundamental. “Ulama bukan sekadar pemberi restu bagi penguasa, melainkan pewaris para nabi yang mengemban tugas menjaga agama, mengoreksi penguasa, dan membimbing umat agar taat pada hukum Allah Swt.,” jelasnya seraya mengutip sabda Rasulullah ﷺ riwayat Tirmidzi dan Abu ad-Darda bahwa ulama adalah pewaris para nabi.
Sementara itu, lanjutnya, umara dalam Islam adalah pemegang amanah kekuasaan yang wajib tunduk sepenuhnya pada syariat sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ riwayat Muslim, “Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.”
Ia menerangkan, hadis tersebut menegaskan bahwa pemimpin Islam bukan sekadar simbol persatuan, melainkan perisai umat, pelindung akidah dari ideologi kufur, sekaligus penegak syariat secara total.
Hanya saja, ujarnya, relasi sejati ulama–umara hanya mungkin terwujud dalam Khilafah ala minhāj an-nubuwwah. “Dalam sistem ini, ulama berperan menjaga akidah dan mengoreksi penguasa, sementara khalifah menegakkan hukum Allah Swt. dan melindungi umat,” terangnya menukil QS Al-Hajj ayat 41, “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”
Dalam ayat ini, tambahnya, Allah Swt. menegaskan bahwa kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan syariat, bukan untuk melanggengkan sekularisme atau melayani kepentingan kapitalisme global.
“Oleh karena itu, tugas utama ulama hari ini seharusnya bukan memberi legitimasi kepada rezim sekuler, melainkan membimbing umat untuk memperjuangkan kepemimpinan Islam. Dengan begitu, persatuan yang lahir bukan lagi persatuan semu berbasis nasionalisme, tetapi persatuan hakiki berlandaskan akidah,” urainya.
Relasi ulama–umara dalam Khilafah, jelasnya, adalah simbiosis sejati. “Ulama memastikan syariat jadi rujukan, umara menegakkannya dalam kehidupan. Inilah solusi hakiki, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat Islam,” ungkapnya.
Dengan demikian, ia menyimpulkan, jalan mengakhiri persatuan semu hanyalah dengan mengembalikan relasi ulama–umara ke dalam kerangka Khilafah ala minhāj an-nubuwwah. “Hanya dengan itulah kepemimpinan politik Islam terwujud, syariat Allah Swt. tegak dan umat benar-benar bersatu dalam ikatan akidah,” pungkasnya. [MNews/RA]

Semoga khilafah segera tegak