Muslimah News, NASIONAL — Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia. Namun, Prabowo juga menyebut masih cukup banyak kebocoran anggaran sehingga tidak seluruh dana tersebut benar-benar mengucur ke rakyat.
Terkait anggaran pendidikan ini, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, mulai tahun depan, pembiayaan sekolah kedinasan tidak akan lagi diambil dari anggaran pendidikan nasional. Ia menyebut, alokasi anggaran 20% untuk pendidikan dari total APBN 2026 hanya akan digunakan untuk sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.
Adapun porsi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN Pendidikan 2026, diturunkan menjadi 29% yang tadinya 44%, sedangkan anggaran untuk guru dan dosen akan naik.
Kepedulian Palsu
Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyampaikan pandangannya terkait hal ini. “Berbagai pernyataan pemerintah tersebut mengesankan perhatian negara terhadap pendidikan, melalui besarnya anggaran di APBN bagi pendidikan. Namun jika dicermati, sejatinya itu semua hanyalah bentuk kepedulian palsu negara,” tuturnya kepada MNews, Rabu (27-8-2025).
Ia menilai, meski Presiden mengklaim anggaran pendidikan besar, tetapi harapan untuk terpenuhinya hak pendidikan seluruh rakyat tetap saja tidak dapat dipenuhi. “Ini karena sekularisme kapitalisme masih menjadi asas bagi politik pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Akibatnya, berapa pun besarnya anggaran tidak akan mengantarkan pada tujuan dan target,” ucapnya.
Tata kelola pemerintahan kapitalisme, lanjutnya, sangat rawan terjadi penyimpangan, termasuk dalam masalah anggaran. “Ini karena birokrasinya yang panjang, berbelit-belit, lambat dan kerap diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel. Inilah yang membuat anggaran bocor di tengah jalan, bahkan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia pun mengkritisi pernyataan Presiden tersebut karena besarnya anggaran pendidikan tidak bisa ditunjukkan berdasarkan persentase APBN maupun nominalnya, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Faktanya, pembangunan sarana prasarana dan gaji guru hingga saat ini masih minim, terutama guru honorer. Apalagi, naiknya anggaran pendidikan saat ini banyak tersedot bagi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan (Sekolah Garuda), juga program MBG,” paparnya.
Artinya, ia menerangkan, untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada, tentu masih jauh dari cukup. “Padahal, mayoritas pengguna anggaran tersebut ada pada sekolah-sekolah yang sudah ada, bukan pada program sekolah baru, baik bagi siswa maupun guru,” urainya.
Menurutnya, hal demikian terjadi pula di pendidikan tinggi. “Terdapat kebutuhan yang sangat besar untuk memberikan akses bagi lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah. Badan Pusat Statistik (Agustus 2023) mencatat, sebanyak 3,5 juta lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia tidak melanjutkan untuk bersekolah lagi, bekerja atau, mendapat pelatihan (berstatus not in employment, education, and training/NEET),” tuturnya.
Data tersebut, sambungnya, tentu di luar kebutuhan untuk membantu pembiayaan mereka yang sudah kuliah dan harus menghadapi UKT yang terus naik. “Kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak pendidikan itu amat besar. Belum lagi untuk membiayai riset yang tentu erat sekali kaitannya dengan target-target pendidikan tinggi,” ulasnya.
Ini jika bicara soal anggaran, ucapnya, padahal sejatinya yang dibutuhkan rakyat adalah pemenuhan hak pendidikan sahih, pendidikan yang mampu mengantarkan pada misi pendidikan itu sendiri, yakni menjadikan manusia sebagai hamba Allah (abdullah) dan khalifah fil ardhi (pengelola bumi).
Ia menerangkan, ini terkait dengan paradigma pendidikan yang tercermin dari tujuan hingga kurikulum pendidikan dan kebijakan turunannya.
“Sayangnya hingga saat ini, negara masih mengadopsi sekularisme kapitalisme sebagai asasnya. Dengan asas ini, mana bisa hak pendidikan tersebut diperoleh rakyat. Sebabnya, sekulerisme kapitalisme menjauhkan siswa dan mahasiswa dari kedudukannya sebagai hamba Allah yang taat dan menjadi khalifah fil ardh yang mumpuni dan berdedikasi bagi umat,” katanya.
Hanya Khilafah
Sebaliknya, ia menyatakan, pemenuhan hak pendidilkan rakyat hanya bisa dipenuhi dalam sistem Islam, Khilafah, melalui politik anggaran, politik pendidikan, dan tata kelola pemerintahan sesuai syariat Islam.
“Dalam sistem Khilafah, anggaran pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan agar tiap individu rakyat mendapatkan hak pendidikan dengan biaya semurah mungkin, bahkan gratis. Negara memiliki sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan berdasarkan syariat sehingga berkemampuan membiayai pendidikan bagi rakyat,” paparnya.
Adapun politik pendidikan Khilafah, lanjutnya, akan memastikan tujuan pendidikan, kurikulum, dan semua perangkat yang dibutuhkan, termasuk guru dan sarana prasarana. “Ini mengarah pada misi penting pendidikan, yakni semua didasarkan pada akidah Islam,” jelasnya.
Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan, urainya, maka birokrasi pemerintahan dalam Khilafah bersandar pada tiga pilar. “Terdiri dari, sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan dijalankan oleh orang-orang yang kapabel, amanah dalam tugas sehingga memutus peluang penyimpangan, termasuk dalam hal anggaran,” paparnya.
Ia menegaskan, itulah yang dilakukan oleh Khilafah dan tentu berbeda sekali dengan konsep pemerintahan sekuler kapitalisme saat ini. “Sudahlah anggaran yang diberikan sejatinya masih sangat kurang, itu pun tidak benar-benar diserap. Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, agar terus berjuang menegakkan Khilafah agar hak rakyat atas pendidikan benar-benar terpenuhi,” harapnya. [MNews/RA]

Sepakat