Penulis: Abdurrahman al-Maliki
Muslimah News, TELAAH KITAB — Upah adalah kompensasi atas jasa, sedangkan harga adalah kompensasi atas barang. Pasar menetapkan harga barang menurut ketentuan yang berlaku di pasar. Begitu juga halnya ketika menentukan upah atas jasa para buruh.
Hak-hak yang diberikan kepada para buruh, seperti kebebasan berserikat, adalah tambal sulam (kebobrokan) kapitalisme. Syariat Islam sendiri membolehkan setiap rakyat berserikat, baik sebagai buruh atau bukan. Namun, membentuk asosiasi-asosiasi tidak diakui dalam Islam. Sebabnya, mengurusi berbagai urusan umat adalah tanggung jawab negara, yakni hanya Imam (Khalifah) yang berhak mengurusi urusan-urusan tersebut, baik semua atau sebagian saja.
Dalam hal ini, fungsi asosiasi-asosiasi itu adalah mengurusi urusan-urusan orang yang bergabung dengan asosiasi tersebut. Hal ini tidak dibolehkan.
Ijarah termasuk ke dalam transaksi yang wajib (dipenuhi), bukan transaksi yang mubah (dipenuhi). Oleh karena itu, tidak ada hak bagi siapa pun dari kedua pihak untuk membatalkan transaksi tersebut.
Seorang buruh wajib melakukan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dikontrakkan kepadanya. Jika ia tidak melakukannya, ia tidak berhak atas upah. Oleh karena itu, tidak ada hak mogok kerja bagi seorang buruh.
Adapun uang pensiun, bonus, dan kompensasi-kompensasi yang lain, itu pun termasuk tambal sulam kapitalisme untuk meringankan kezaliman sistem kapitalisme. Sebabnya, seharusnya orang yang tidak mampu bekerja memperoleh kesejahteraan dari negara.
Dengan demikian, mereka tidak membutuhkan uang pensiun, bonus, dan kompensasi-kompensasi yang lain. Memenuhi kebutuhan primer adalah tanggung jawab negara bagi setiap orang yang tidak mampu, bukan tanggung jawab majikan/perusahaan. Sebabnya, semua itu memang termasuk dalam pemeliharaan urusan-urusan warga negara, bukan merupakan kewajiban pemilik pekerjaan (majikan/perusahaan).
Hal-hal yang dibutuhkan para pekerja, seperti jaminan kesehatan dan jaminan lainnya, juga merupakan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab majikan/perusahaan dan tidak dibahas dalam konteks perburuhan. Jaminan nafkah mereka, setelah mereka tidak bekerja lagi, juga menjadi tanggung jawab negara. Intinya, jaminan nafkah itu menjadi tanggung jawab negara ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
Jika mereka tidak mempunyai pekerjaan, secara hukum mereka tergolong orang yang tidak mampu. Ketika itu, diterapkan atas mereka hukum-hukum nafkah. Inilah kajian tentang para pekerja dalam sistem kapitalisme. Masalah-masalah yang terjadi sekarang di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak mungkin terjadi dalam kajian para buruh dalam Islam.
Masalah ini tidak mungkin ada dalam Islam karena pijakan yang menjadi dasar dalam menentukan upah buruh adalah berbeda. Pandangan tentang jaminan terhadap orang-orang miskin dan tidak mampu juga berbeda. Demikian juga dengan jaminan untuk mendapatkan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
Konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep negara dalam demokrasi. Negara dalam Islam adalah satu-satunya lembaga yang secara langsung menangani semua urusan rakyat. Sebaliknya, negara dalam demokrasi terdiri dari banyak lembaga yang semuanya dikontrol oleh satu lembaga, yaitu negara. Inilah sumber keempat di antara sumber-sumber ekonomi, yaitu tenaga manusia atau lebih baik disebut dengan buruh.
Dengan uraian secara global ini, jelaslah bahwa syariat membolehkan transaksi ijarah (jasa) dan boleh bagi dua orang yang bertransaksi membuat syarat yang dikehendaki. Ini sesuai sabda Rasulullah saw., “Orang-orang muslim itu tunduk pada syarat-syarat yang mereka buat.” (HR Al-Bukhari).
Islam menjadikan manfaat (jasa) tenaga sebagai pijakan dalam menentukan upah. Islam juga menjadikan penilaian pasar umum terhadap tenaga sebagai pemutus. Jika kedua orang yang bertransaksi berselisih, keduanya wajib terikat dengan apa yang ditentukan pasar sesuai dengan penilaian para ahli. Dengan begitu, perselisihan-perselisihan dalam semua transaksi ijarah tidak terjadi. Syariat memberikan peluang kepada para majikan/perusahaan dan buruh untuk mencurahkan tenaganya yang tidak terbatas dalam berproduksi.
Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer
Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) dalam Islam sangat berbeda dengan tambal sulam sistem kapitalisme yang dinamakan dengan jaminan sosial dan keadilan sosial. Ini juga berbeda jauh dengan jaminan yang ada dalam sistem sosialisme yang sekarang dipropagandakan di negeri-negeri Islam, yaitu sosialisme negara. Ini juga berbeda sekali dengan sosialisme sejati, di antaranya sosialisme marxisme.
Ini karena jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) dalam Islam merupakan perkara fundamental dalam politik ekonominya. Adapun perkara yang realisasinya bergantung pada perkara yang fundamental tersebut adalah masalah yang kedua dalam politik ekonomi Islam, yaitu membantu tiap-tiap individu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.
Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh. Juga membantu masing-masing individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dengan demikian, jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer merupakan dasar politik ekonomi Islam.
Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme. Landasan politik ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya, ketika tampak kerusakan dan kezaliman akibat penerapan sistem ini, maka dibuatlah beberapa hukum terkait dengan kaum buruh, pegawai, dan fakir miskin. Tujuan pembuatan hukum-hukum tersebut adalah untuk meringankan kezaliman yang menimpa mereka, serta untuk menambal kerusakan dan kebobrokan sistem ini.
Dengan demikian, jaminan yang terdapat di dalam sistem kapitalisme ini bukan dasar sistem kapitalisme dan bukan perkara yang esensial. Namun, ia merupakan hukum-hukum yang dibuat belakangan dengan maksud untuk menambal kebobrokannya. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 36/46)”