Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Istilah “kafir” kembali dipersoalkan. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut kategori kafir atau nonmuslim merupakan istilah yang tidak relevan dalam negara bangsa modern. Yahya mengatakan, gagasan tersebut merupakan kesimpulan yang disepakati ulama PBNU. Hal ini berkaitan dengan upaya mengurangi permusuhan antarumat beragama. (CNN Indonesia, 30/3/2022)
Bukan kali ini saja upaya menghapus istilah “kafir”. Pada Bahtsul Masail Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, istilah “kafir” diganti dengan “muwathanah” atau “muwathin”.
Perang Istilah
Sejatinya, hal ini merupakan bagian dari perang istilah (harb al-musthalahat) yang sudah lama dilancarkan Barat menggunakan lisan tokoh-tokoh Islam—yang menjadi anteknya. Perang istilah adalah bagian dari perang pemikiran untuk menghancurkan Islam.
Sejak akhir masa Khilafah Utsmaniyah, sudah ada perang istilah yang bertujuan untuk merobohkan Khilafah. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Thaha Husain, dan yang lain, menjadi pihak yang mengampanyekannya.
Muhammad Rasyid Ridha (1865—1935 M), misalnya, memaknai “kafir” dengan ‘kaum ateis’. Ia juga melarang penyebutan nonmuslim dengan sebutan “kafir”. Perang istilah oleh Barat terus berlanjut dengan menyerang istilah “jihad” dan “Khilafah”. Hal ini demi mencegah kebangkitan Islam yang tampak benih-benihnya di tengah umat.
Istilah Syariat
Kata “kafir” disebut sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an dengan berbagai bentuk kata. Adapun arti “kafir” secara harfiah adalah kufur yang berarti menutupi. Orang kafir adalah orang yang mempunyai penutup hati dengan kekufurannya.
Sedangkan menurut syariat, kufur adalah kebalikan dari iman, bisa secara lisan, tindakan, keyakinan, dan [perbuatan] meninggalkan. Sebagaimana iman juga bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Menurut Syekh ‘Alawi bin ‘Abd al-Qadir as-Saqqaf, inilah definisi yang disepakati oleh ahlusunah waljamaah (Al-Wa’ie, 2019).
Dalam QS Al-Baqarah: 6, Allah Swt. berfirman,
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.”
Demikianlah, kata “kafir” merupakan istilah baku, dengan fakta dan konotasi yang baku yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an maupun Sunah yang tidak bisa diubah (Hafidz Abdurrahman, 2019).
Menyatakan bahwa kata “kafir” tidak relevan, merupakan penghinaan terhadap istilah Al-Qur’an dan syariat. Bisa diduga bahwa istilah “kafir” ini hendak dihapuskan karena secara politik telah nyata berpengaruh pada suara umat Islam.
Kasus pelecehan QS Al-Maidah: 51 pada pusaran Pilkada DKI Jakarta 2016 berujung pada Gerakan 212 dan gagalnya Ah0k menjadi gubernur. Tampak bahwa penerapan istilah kafir bisa berpengaruh besar pada ranah politik.
Perlakuan Khilafah terhadap Orang Kafir
Tuduhan bahwa istilah “kafir” akan menyebabkan permusuhan antaragama dan memecah belah negara merupakan tuduhan tidak berdasar. Islam tidak pernah memaksa orang kafir masuk Islam. Islam juga mengajarkan bahwa orang kafir tidak boleh dipaksa masuk Islam.
Dalam QS Al-Baqarah: 256 Allah Swt. berfirman,
لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”
Islam juga memerintahkan untuk berbuat baik, bersikap adil, dan membantu orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menyakiti kafir zimi, maka aku beperkara dengannya. Siapa saja yang beperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya pada hari kiamat.” (As-Suyuthi, Al-Jâmi‘ ash-Shaghîr)
Dalam Khilafah, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) bebas menjalankan siar dan upacara keagamaan di tempat ibadah dan rumah mereka. Sebab, syariat Islam menjamin kebebasan keyakinan mereka. Dalam naungan Khilafah, kafir zimi mendapatkan jaminan keamanan untuk hidup.
Hal ini sebagaimana dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Beliau pernah menulis perjanjian dengan penduduk Ilia (Qudus) yang berisi pemberian jaminan keamanan bagi penduduk Ilia atas diri, harta, salib, dan gereja-gereja mereka.
Warga negara Khilafah yang kafir mendapatkan riayah (pengurusan) terkait pemenuhan kebutuhan mereka (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan) dari Khilafah sebagaimana warga negara muslim. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan negara terhadap nonmuslim.
Ketika nonmuslim tersebut tidak berdaya untuk menafkahi dirinya dan tidak ada kerabat, Khilafah akan membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah (pungutan bagi nonmuslim), bahkan memberinya santunan sebagaimana pernah dilakukan Khalifah Umar ra.
Suatu hari, Khalifah Umar ra. menjumpai seorang lelaki Yahudi tua yang buta sedang mengemis. Umar lantas memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan lelaki tua tersebut. Khalifah Umar ra. memerintahkan petugas baitulmal untuk membebaskan lelaki tua itu dan orang-orang sepertinya dari kewajiban membayar jizyah. Beliau ra. juga menulis surat yang ditujukan pada para pembantunya untuk memberlakukan ketentuan ini secara umum.
Khatimah
Demikianlah realitas nonmuslim di bawah sistem Khilafah. Mereka mendapatkan jaminan terhadap keyakinannya dan juga pelayanan yang menyejahterakan kehidupannya. Inilah yang menjadikan wilayah Khilafah sebagai wilayah yang plural. Penduduk muslim dan kafir hidup berdampingan secara damai di bawah naungan Islam.
Akan tetapi, ketika penjajahan Barat mendominasi dunia Islam, mereka menyerukan islamofobia sehingga muncul ketakutan tidak berdasar terhadap Islam.
Walhasil, bukan istilah “kafir, jihad, atau Khilafah” yang perlu dihapus, tetapi penjajahan Baratlah yang seharusnya dihapuskan dari muka bumi. Wallahualam. [MNews/Has]
