[Kabar] Mutu PT Diakreditasi LAM, Akdemisi: Ini Menunjukkan Pemerintas Lepas Tangan

[Kabar] Mutu PT Diakreditasi LAM, Akdemisi: Ini Menunjukkan Pemerintas Lepas Tangan

Muslimah News, NASIONAL — Perkara No. 60/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dilayangkan oleh Dahliana Hasan, Ferry Fathurokhman, Aan Eko Widiarto, Ali Masyhar Mursyid, Retno Saraswati, Ferdi, Suherman, Imam Budi Santoso, Simplexius Asa, Parulian Paidi Aritonang, Endrianto Bayu Setiawan, Iren Sudarya, serta Ahmad Reihan Thoriq.

Dalam permohonan mereka, para pemohon merasa berkeberatan dengan proses akreditasi oleh Lembaga Akreditas Mandiri (LAM). Sebabnya, akreditasi oleh LAM tidak ditanggung pemerintah. Pemohon lantas meminta akreditasi hanya perlu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Basaruddin menyampaikan, perguruan tinggi harus menanggung biaya sendiri untuk mendapatkan status akreditasi unggul. Sebagai saksi ahli pihak presiden/pemerintah dalam sidang perkara nomor 60 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20-8-2025), ia menyebutkan, pemerintah tetap bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan tinggi meski ada LAM. Selain itu, kinerja LAM dievaluasi BAN-PT dan hasilnya akan disampaikan kepada Menteri.

Lepas Tangan

Akademisi dari kampus Surabaya Dr. Liliek Susilowati, M.Si. mengatakan, pelaksanaan penilaian akreditasi perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi, yang sebelumnya semua pembiayaannya ditanggung negara, saat ini bergeser menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.

“Ini menunjukkan makin lepas tangannya pemerintah dalam tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Hal ini juga makin memberikan beban pada perguruan tinggi dalam menanggung biaya pendidikan yang mengantarkan pada teralihnya peran perguruan tinggi dalam mencetak ilmuawan untuk menyangga peradaban menjadi institusi komersial untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (23-8-2025).

Hal ini, ungkapnya, menjadikan pendidikan tinggi sebagai institusi yang mahal dan makin jauh dari jangkauan masyarakat. “Jika diperhatikan, salah satu poin dalam penilaian akreditasi, yaitu masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan, jawabannya adalah pengangguran di level sarjana tidak makin menurun seiring dengan makin banyaknya perguruan tinggi yang terakreditasi unggul,” ujarnya.

Ini karena, lanjutnya, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi dengan banyaknya alumni. “Para alumni harus bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Akibatnya, tentu ada yang kalah dan ada yang menang dalam persaingan,” jelasnya.

Ia prihatin, lahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan saat ini harus berbagi (baca: diambil alih) dengan asing, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) negeri ini yang melimpah. “Banyak SDA yang sudah dikuasai asing dengan memperkerjakan tenaga kerja asing. Negara yang mempunyai kewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan telah gagal melaksanakan tugasnya,” kritiknya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan sebagian dari kegagalan kapitalisme dalam menyelesaikan masalah bangsa yang disebabkan oleh kesalahan paradigmatis kapitalisme dalam memandang dunia. “Kapitalisme memandang dunia dan kehidupan dunia dengan paham sekularisme, yang meniadakan agama dalam mengatur kehidupan,” terangnya.

Selain itu, ia memandang, polemik dan pemikiran yang kontradiktif juga senantiasa terjadi pada sistem kapitalisme karena dangkal dan rapuhnya hasil pemikiran yang dilahirkannya.

Islam

Namun, Lilik menyatakan, berbeda dengan pengaturan Islam dalam bidang pendidikan. “Pendidikan dalam Islam mempunyai tujuan untuk membentuk generasi yang berkepribadian Islam dan menguasai sains dan teknologi. Islam memberikan ketetapan negara sebagai pihak yang mempunyai kewajiban penuh dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara prima dengan dukungan sarana prasana yang berkualitas, serta memberikan pembiayaan gratis dalam pendidikan,” jelasnya.

Kualitas pendidikan, ungkapnya, yang diberikan juga harus didukung dengan suasana masyarakat yang kondusif serta media masa yang produktif dalam memperkokoh apa yang diperoleh dari dunia pendidikan. “Pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta penghargaan yang tinggi atas karya intelektual dijamin dalam Islam, dengan sumber pendanaan yang salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum,” paparnya.

Bahkan, lanjutnya, kesempurnaan Islam juga tampak pada pengaturan di berbagai bidang lainnya, yaitu kesehatan, keamanan, penjagaan atas keterjangkauan kebutuhan pokok individu. “Hal ini karena Islam datang dari Zat Yang Menciptakan alam semesta dan kehidupan sekaligus Pengatur,” urainya.

Dengan pengaturan Islam, lanjutnya, sejarah telah menunjukkan tingginya peradaban manusia dibawah naungan Khilafah Islam. “Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan sistem pendidikan di masa Kekhalifahan Islam dalam mencetak para ilmuwan, antara lain Al-Khawarizmi (bapak aljabar), Ibn Sina (kedokteran), Al-Razi (kimia dan kedokteran), dan Al-Biruni (astronomi dan geografi), Al-Razi (Rhazes), Al-Biruni, Ibnu al-Haytham, Ibnu Khaldun, dan Jabir bin Hayyan. Ilmuwan Islam juga dikenal sebagai peletak dasar keilmuan modern,” bebernya.

Tidak hanya itu, tandasnya, keberhasilan Khilafah Islamiah dalam membawa kesejahteraan rakyat dan meninggikan peradaban manusia juga mendapat pengakuan dari ilmuwan dan penulis Barat, antara lain sejarawan Barat Will Durant, juga Karen Armstrong, T.W. Arnold, George Sarton, dan Hugh N. Kennedy. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *