Muslimah News, NASIONAL — Pada acara Health Summit 2025 yang diadakan CNBC Indonesia, Rabu (13-8-2025), dengan tema “Transformasi Sektor Kesehatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%”, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sektor kesehatan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Hal itu dapat dilakukan melalui transformasi dan pembangunan sistem ketahanan kesehatan.
Menkes juga mendorong agar sektor kesehatan menggandeng swasta sehingga industri kesehatan bisa memberikan nilai tambah pada ekonomi dan akhirnya berkontribusi mengerek target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus berupaya mendorong sektor kesehatan bisa terus berkembang dengan memindahkan kegiatan industri sebanyak mungkin di dalam negeri dengan menggandeng pihak swasta. Ia menilai peran swasta sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan sektor kesehatan. Kontribusi sektor kesehatan terhadap PDB saat ini masih 2,1%—2,5%. Angka ini tentu dinilainya sangat jauh dari target pemerintah.
Tidak Manusiawi
Namun, pemerhati kebijakan publik dr. Arum Harjanti menilai, transformasi kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang tidak manusiawi.
“Sungguh miris, kebutuhan rakyat akan layanan kesehatan dijadikan sebagai industri pendongkrak ekonomi. Pelibatan swasta nyata membuktikan adanya kapitalisasi kesehatan, “ ungkapnya kepada MNews, Jumat (22-8-2025).
Ia mengkritisi layanan kesehatan yang hanya dapat diperoleh dengan sejumlah uang. “Layanan kesehatan hanya mudah diakses oleh mereka yang kaya, tetapi makin tidak terjangkau oleh rakyat yang tidak berpunya,“ sesalnya.
Menurutnya, inilah dampak buruk pengelolaan kesehatan dengan sistem kapitalisme. “Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Para pemilik modal mendapat keuntungan besar dari industri kesehatan, sementara rakyat justru diabaikan. Betul negara menyediakan berbagai program kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Namun realitasnya, program tersebut tidak menyelesaikan persoalan,“ ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih banyak problem kesehatan yang belum terselesaikan. “Yang lebih membuat miris, problem kesehatan tersebut menimpa anak-anak calon generasi penerus masa depan bangsa, seperti tingginya stunting, anemia, merokok, dan lain-lain,“ urainya.
Sistem Islam
Hanya saja, tuturnya, kondisi tersebut tidak akan terjadi apabila negera menerapkan sistem Islam, termasuk sistem kesehatannya.
“Pasalnya, Islam memandang layanan kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Islam menjadikan negara sebagai raa’in dan junnah, yang mengurusi dan melindungi rakyatnya, termasuk menyediakan layanan kesehatan dan berbagai hal untuk menjaga rakyat tetap sehat,“ paparnya.
Negara Islam atau Khilafah, lanjutnya, mampu menyelenggarakannya karena memiliki sumber pemasukan negara yang besar, di antaranya fa’i, kharaj, zakat, dan hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada pada negara.
“Khilafah juga memberi ruang kepada swasta untuk menyelenggarakan layanan kesehatan, tetapi bukan untuk mencari keuntungan karena layanannya juga diberikan secara gratis,“ ujarnya.
Hal ini, jelasnya, sebagaimana terjadi pada masa kekhalifahan dahulu. “Ada banyak rumah sakit wakaf, seperti Bimaristan an-Nuri di Damaskus yang didirikan oleh Sultan Zangid Nuruddin Mahmud bin Zangi pada 1154 M atau Bimaristan Qalawun di Kairo Sultan Amir ‘Alam ad-Din Sanjar ash-Shuja’i pada 1284 M,“ bebernya.
Dengan menerapkan sistem Islam, ia menandaskan, akan terwujud layanan kesehatan berkualitas murah, bahkan gratis. “PDB tinggi pun terwujud melalui aktivitas ekonomi riil tanpa menzalimi rakyatnya,“ pungkasnya. [MNews/RA]
Lagi² pengalihan fungsi ,,ketika rakyat butuh gak dasar atas pelayanan kesehatan malahan dijadikan tempat untuk pertumbuhan ekonomi,,,bukan malah maju malah kemerosotan